Lompat ke isi utama
difabel ikut meriahkan pesta HUT 77 RI

Hari Merdeka dan Belenggu yang Masih Ada

Solider.id – Merdeka…!!! Kata itu mungkin acap kali kita dengan hampir setiap hari pada bulan Agustus ini. Ya, bulan Agustus bagi warga Indonesia memang terkenal sebagai bulan kemerdekaan. Pada bulan ini,  77 tahun silam, negara ini sudah memproklamirkan diri sebagai negara yang merdeka. Hampir di setiap tahunnya, perayaan hari kemerdekaan selalu berkesan di hati warga masyarakat perkotaan hingga pedesaan. Dari mulai upacara bendera hari kemerdekaan yang diselenggarakan oleh berbagai instansi pemerintahan, hingga berbagai lomba di masyarakat yang dapat diikuti oleh berbagai kalangan, seolah masyarakat kita diajak untuk sejenak berpesta, merayakan romantisasi sebuah pencapian berharga di masa lampau sebagai tonggak kebebasan berbagai aspek yang saat ini konon sudah dialami dan dirasakan oleh warga negara ini. Padahal, sejumlah persoalan dan ketidakadilan bagi warga negara masih saja dirasakan oleh warga negara “+62” ini. Tengok saja persoalan kenaikan sejumlah komoditas utama masyarakat, bahan bakar minyak, hingga sejumlah hal lain yang masih belum layak untuk dikatakan sebagai masyarakat yang Makmur, sejahtera, dan merdeka seutuhnya.

 

Berbagai perayaan meriah juga turut melibatkan difabel. Salah satu kelompok masyarakat yang dianggap marjinal ini diajak dan dilibatkan turut menikmati berbagai perayaan dan pesta pora, seolah mereka tak ada lagi beban dan benar-benar sudah merdeka. Salah satunya yang terjadi di Karanganyar. Kelompok difabel di daerah ini turut merayakan hari kemerdekaan. Ribuan warga Karanganyar menyaksikan karnaval pembangunan dalam rangka HUT ke 77 Kemerdekaan RI yang digelar pada hari Kamis (18/08/2022).

 

Ditengah panas terik matahari, ribuan warga menyaksikan karnaval di sepanjang Jalan Lawu.

Karnaval ini diikuti seluruh jajaran  Forum Koordinasi Pimpinan Daerah  (Forkompimda), instansi dan berbagai organisasi perangkat daerah di wilayah kabupaten Karanganyar serta organissi masyarakat yang ada di Bumi Intanpari.

Turut hadir lintas organisasi difabel yang dikoordinatori oleh Heriyanto Tanjung ketua PPDFI komda kabupaten karanganyar, secara terpisah Sumiyem pengurus relawan difabel kabupaten karanganyar yang berkendara menggunakan motor modifikasi roda empat bersama barisan BPBD, menurutnya ini adalah momentum untuk membangun semangat kebersamaan dan bentuk partisipasi aktif difabel di daerah setempat.

 

Baca Juga: Refleksi HUT NKRI: Apakah Difabel telah Merdeka Hari Ini?

Pawai dimulai dari depan Masjid Agung Madaniyah dan berakhir di depan Taman Pancasila. Karnaval ini diawali dengan barisan pembawa bendera merah-putih, disusul jajaran Forkompimda, dinas dan instansi Pemkab Karanganyar, para pelajar, serta organisasi kemasyarakatan.

Karnaval ini merupakan pertama kali dilakukan sejak pandemi Covid-19.

Peringatan HUT ke 77 Kemerdekaan RI ini merupakan awal kebangkitan ekonomi masyarakat setelah sempat terpuruk akibat pandemi Covid-19.

 

Lain halnya yang terjadi di kota Yogyakarta. Puluhan difabel yang tergabung  dalam organisasi Difabel Demokrasi kota Yogyakarta mengikuti upacara bendera yang diselenggarakan di kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kota Yogyakarta. Tak hanya menjadi peserta, namun sejumlah difabel juga turut menjadi petugas upacara dalam kegiatan tersebut. Tentu hal ini sangat  positif dan baik bagi sebuah awal perwujudan perlindungan, pemenuhan, hak difabel di Indonesia. Minimal, dengan cara ini kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang keberadaan warga difabel yang tadinya tersisihkan mulai perlahan tumbuh  dibenak masyarakat kita.

 

Namun dibalik kemeriahan peringatan kemerdekaan Indonesia, masih ada sejumlah persoalan yang belum sepenuhnya teratasi bagi upaya  pemenuhan hak difabel di Indonesia. Sejumlah difabel yang tinggal di berbagai pelosok desa di Indonesia misalnya belum juga menikmati kemerdekaan secara utuh. Banyak diantara mereka yang masih belum mendapatkan kebebasan. Mereka  dipasung dan direnggut kebebasannya oleh orang terdekat. Hal ini karena balum semua orang sadar betul ihwal bagaimana berinteraksi dan bergaul dengan difabel tertentu yang memiliki hambatan spesifik dan cara berbeda untuk berintneraksi.   Angka pemasungan terhadap difabel mental di Indonesia meningkat 20 persen selama pandemi Covid-19. Pada tahun 2021, terdapat 5.200 difabel mental yang dipasung.  Angka ini kemungkinan masih akan bertambah pada tahun berikutnya.

 

Persoalan lain yang muncul adalah masih terabaikannya berbagai hak dasar bagi difabel. Banyak difabel di negara kesatuan yang katanya sudah merdeka ini belum terdaftar pada Kartu Keluarga mereka. Bahkan, ada banyak difabel yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk. Momentum percepatan vaksinasi Covid – 19 yang marak beberapa waktu lalu mungkin jadi pintu gerbang terkait hal ini. Ada banyak difabel yang kemudian didaftarkan untuk pengajuan memiliki KTP. Inisiatif baik tersebut lantas diteruskan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk selenggarakan jemput bole pendaftaran KTP elektronik bagi difabel di sejumlah daerah di Indonesia. Tentu hal ini punya banyak kendala dan hambatan. “tidak mudah mengarahkan difabel di lapangan untuk dapat melakukan perekaman data  Kartu  Tanda Penduduk”. Tutur Himah, salah satu pendamping difabel di kota Yogyakarta.

 

Himah menambahkan bahwa terkadang ada keluarga difabel yang tidak mengizinkan untuk dilakukan pendataan, atau terkadang ada rasa malu. Ia menambahkan bahwa banyak pula difabel mental intelektual yang memang susah untuk diajak berfoto atau melakukan pendataan perekaman E-KTP. “Tentu hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami sebagai pendamping difabel di lapangan” paparnya.

 

Persoalan lain yang masih dihadapi adalah berbagai kasus difabel berhadapan dengan hukum di negara ini belum seutuhnya dapat diatasi. Masih banyak perkara dan kasus hukum yang libatkan difabel tidak diselesikan secara adil bagi kedua belah pihak. Banyak kasus difabel berhadapan dengan hukum yang berakhir dengan jalan damai tanpa memberi efek jera pada pelakunya. Padahal, pelaku bisa saja berpotensi mengulangi perbuatannya kembali pada waktu yang berbeda. Sementera, pelaku biasanya adalah orang yang secara jarak tidak jauh dari rumah korban, atau bahkan pelaku merupakan saudara korban. Hal ini kerap terjadi di lingkungan pedesaan.  Indonesia yang sudah berumur 77 tahun dinyatakan merdeka belum juga mampu menyelesaikan hal ini. Peningkatan kapasitas dan kesadaran hukum bagi masyarakat perlu terus ditingkatkan.

 

Pada peringatan 77 tahun, negara ini sudah memiliki seperangkat regulasi yang patut terus dikawal ihwal implementasinya. Sekira satu dekade kebelakang, sejumlah progress mulai ada dan berkembang setiap waktu ihwal regulasi dan sejumlah aturan terkait pemenuhan hak difabel. bermula dari disyahkannya Undang-undang   disabilitas, hingga  berbagai peraturan turunannya, peraturan daerah, hingga berbagai peraturan turunan teknis masing-masing bidang terkait pemenuhan hak difabel mulai ada dan harus terus dikawal ihwal implementeasi dan penerapannya.[]

 

Reporter: Sartono

Editor   : Ajiwan Arief

 

The subscriber's email address.