Lompat ke isi utama
sosialisasi kesadaran hukum di bantul

Menuju Masyarakat Bantul Sadar Hukum

Solider.id, Yogyakarta - Sosialisasi Kesadaran Hukum yang dilaksanakan di Kapanewon Bantul Kamis (4/8) menjadi agenda lanjutan dari Program SOLIDER-INKLUSI yang diinisiasi oleh SIGAB Indonesia. Dalam hal ini SIGAB turut bekerjasama dengan Kapolres Bantul sebagai entitas yang memerhatikan masyarakat dalam mewujudkan keadilan hukum yang Inklusi. Kegiatan ini dilakukan menyusul meningkatnya kekerasan yang terjadi kepada difabel dan minimnya pengetahuan tentang kesadaran hukum bahwa kasus difabel tidak bisa di selesaikan secara hukum.

 

Koordinator Advokasi dan Jaringan Lembaga SIGAB, Purwanti, menuturkan bahwa kerentanan yang dialami oleh difabel dalam penegakan hukum dikarenakan kebijakan yang diskriminatif kepada difabel pada ranah domestik. Sedangkan pelaku adalah orang terdekat karena kapasitas sumberdaya yang rendah, maka difabel tidak mampu melawan atau menghindar dari kekerasan, stereotip, marginalisasi, mitos-mitos, budaya diskriminasi di berbagai tingkatan baik keluarga, masyarakat, komunitas dan negara.

 

Kendati demikian, difabel berhadapan dengan hukum bisa jadi sebagai pelaku tindak pidana, saksi perkara, dan korban. Namun yang terpenting, mereka tetap berhak mendapatkan pendampingan. Alur proses pendampingan untuk difabel dimulai dari profil assesment, memahami kasus, menyusun kronologi kasus, analisis kasus, mengkaji langkah hukum, advokasi litigasi dan non litigasi, aksesibilitas dan akomodasi yang layak.

 

Musthafa Kamal dari Polres Bantul mengungkapkan bahwa tindak pidana yang terjadi kepada difabel di daerah Bantul banyak dialami oleh perempuan dan anak. Pelakunya kebanyakan dari anggota keluarga itu sendiri. Kasus seperti ini cukup sulit untuk di pecahkan karena biasanya kekurangan barang bukti, kesaksian korban maupun anggota keluarga lain yang menutup-nutupi.

 

Musthafa turut menjelaskan mengenai mekanisme penanganan perempuan, anak, dan difabel yang dilakukan oleh pihak kepolisian diantaranya adalah konsultasi di unit PPA, membuat laporan polisi di SPKT, permintaan keterangan pelapor, korban dan saksi (dengan pendampingan), rekomendasi asesmen psikologi, pemeriksaan medis, dan penentuan penegakan hukum.

 

Diakhir kegiatan, Polres Bantul menghimbau kepada seluruh masyarakat Bantul, apabila terjadi tindak pidana kejahatan sebaiknya segera melapor ke kepolisian. “Jangan takut dan khawatir, kami kepolisian pasti akan melayani dengan sepenuh hati. Kantor Polres Bantul sendiri sudah aksesibel untuk difabel baik dalam hal pelayanan maupun akses tempat. Apabila ada kasus yang terjadi di tingkat kalurahan maka segera lapor ke kantibnas atau polsek setempat,” pungkasnya.[]

 

Reporter: Ade Amita Bacan

Editor       : Bima Indra

 

The subscriber's email address.