Lompat ke isi utama
bupati bantul dan  direktur asigab SEDANG BERFOTO BERSAMA

Perkuat Inklusi Sosial bagi Difabel di Kabupaten Bantul

Solider.id, Yogyakarta –Kegiatan sosialisasi dan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman  antara SIGAB Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Bantul diselenggarakan pada Rabu (3/8) di Rumah Dinas Bupati. Kegiatan ini merupakan keberlanjutan setelah sebelumnya digelar koordinasi finalisasi draft MoU dan Perjanjian Kerjasama (PKS) di Kantor SIGAB Indonesia pada Jumat (29/7) lalu. Acara tersebut dihadiri lebih dari 128 partisipan dari berbagai unsur pemerintahan di Kabupaten Bantul.

 

Membuka acara, Kuni Fatonah sebagai Koordinator DIY mangatakan bahwa Program SOLIDER-INKLUSI dirancang untuk mempercepat pemenuhan hak difabel dan inklusi sosial yang ditandai dengan perubahan akses layanan publik, akses pekerjaan, dan pemulihan ekonomi pasca pandemi terhadap difabel. Untuk mencapai hal tersebut, program ini menempatkan difabel sebagai subjek perubahan melalui partisipasi dalam pengambilan keputusan dan pembangunan di tingkat desa/kelurahan.

 

Kuni menambahkan jika pertemuan pagi itu dikhususkan untuk lebih mengenalkan Program SOLIDER-INKLUSI kepada para pemangku kepentingan di Kabupaten Bantul. Ia juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi untuk menyukseskan program ini.

“Pada pertemuan kali ini, kita mengharapkan bisa menjadi wujud sinergi nyata antara Pemerintah Kabupaten Bantul dengan SIGAB Indonesia. Selain itu, kami juga ingin membangun kesadaran dari bapak/ibu terhadap hak-hak difabel,” imbuhnya.

 

Baca Juga: Audiensi dengan Bupati Bantul terkait Program SOLIDER

Lebih lanjut, Suharto, S.S., M.A., Ph.D, Direktur SIGAB Indonesia, menyampaikan jika ini menjadi kali kedua bagi SIGAB dalam mewujudkan desa/kelurahan dan kabupaten yang inklusif. Setelah sebelumnya SIGAB telah berproses sejak tahun 2015. Waktu itu terdapat 15 desa dan 1 kecamatan yang menjadi sasaran yaitu Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo. Kini desa-desa tersebut telah berubah menjadi desa inklusif.

 

Menanggapi hal tersebut, H. Abdul Halim Muslih, Bupati Bantul, manyatakan rasa bangganya terhadap pelaksanaan acara ini. Ia berharap agar Program SOLIDER-INKLUSI dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Bantul, khususnya untuk difabel.

 

Halim turut menekankan bahwa kerjasama ini sangat mendukung tercapainya visi misi Kabupaten Bantul. Terutama, misi ke-5 yang berbunyi, “Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten latak anak, ramah perempuan dan difabel”.

“Saya pribadi meminta kepada seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), panewu dan saudara-saudara Lurah se-Kabupaten Bantul untuk memiliki komitmen yang sama karena visi dan misi kita secara eksplisit sudah memandatkan,” tegasnya.

 

Menurut paparannya bahwa Kabupaten Bantul telah menerbitkan Perda No 3 Tahun 2021 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Artinya dalam internal eksekutif dan legislatif sendiri terdapat komitmen serius yang nantinya akan diturunkan kepada seluruh struktur pemerintah hingga tingkat desa/kelurahan.

 

Maka dari itu, Halim kembali berpesan kepada seluruh panewu dan lurah untuk saling bahu membahu dalam rangka mempercepat desa inklusi melalui 3 langkah. Pertama, menanamkan komitmen untuk mewujudkan desa inklusi. Komitmen menjadi barang penting karena dari komitmen akan timbul aksi-aksi yang lebih konkret.

 

Kedua, pendataan dan asesmen difabel di kelurahan masing-masing. Misalnya saja yang terjadi di Kelurahan Sabdodadi dengan beberapa dusun dan padukuhan. Semua dusun didata terlebih dulu. Setelah itu, barulah asesmen dilakukan dengan melibatkan ahli untuk mengidentifikasi jenis disabilitas, kecenderungan, kebutuhan dan kemampuannya. Dengan demikian, kita bisa menemukan jenis kebutuhan berdasarkan jenis disabilitas.

 

Ketiga, para lurah tak perlu ragu untuk menganggarkan dukungan kesejahteraan bagi masyarakat difabel. Termasuk membentuk relawan yang berperan memberikan fasilitasi kepada difabel secara langsung.

 

Hal itu diperkuat oleh Drs. Didik Warsito, M.Si, Asisten 1 Bupati Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, yang menyatakan bahwa kemendes sendiri telah mengeluarkan panduan fasilitasi desa inklusi. Artinya pemerintah nasional telah mewajibkan kepada seluruh desa untuk menjadi desa inklusi dengan menampatkan kebutuhan difabel sebagai prioritas.

 

Didik menempatkan aksesibilitas fisik dan layanan sebagai hal yang perlu diperhatikan dalam setiap OPD menjalankan fungsi pemerintahannya. Sebab, dua hal tersebut menjadi media bagi difabel dalam terpenuhinya segala hak-haknya mulai dari hak pendidikan, kependudukan dan catatan sipil, ketenagakerjaan, serta kesehatan. Maka menjadi penting untuk senantiasa melakukan evaluasi rutin terhadap aksesibilitas fisik dan layanan.

“Semoga dengan program ini dapat membantu kerja-kerja pemerintah dan sekaligus memberikan rangsangan serta dorongan kepada kita semua untuk lebih memerhatikan pemenuhan hak-hak saudara kita yang difabel. Saya juga berharap praktik baik dari 6 kelurahan tersebut nantinya bisa menjalar ke 75 kelurahan lainnya di Kabupaten Bantul,” pintanya mengakhiri.

 

Acara lalu ditutup dengan penandatangan MoU dan PKS antara SIGAB dengan pemerintah Kabupaten Bantul dan pemberian kenang-kenangan.[]

 

Reporter: Bima Indra

Editor     : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.