Lompat ke isi utama
peserta diskusi kekerasan anak difabel

Pendampingan Anak Difabel Korban Kekerasan Masih Egosektoral, Perlu Upaya Integratif dan Berjejaring

Solider.id - Saat ini masih banyak ditemui berbagai kendala terkait pendampingan pada perempuan, anak dan difabilitas yang mengalami kekerasan. Hingga kini, masih ada egosektoral, oleh karenanya diperlukan upaya pengintegrasian dan membangun jejaring sehingga ada kolaborasi. Sedang hal utama yang perlu diubah adalah mindset serta strategi pencegahan kekerasan terutama bagi kelompok rentan.

 

Pada Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) Pasal 59, anak dengan difabilitas masuk dalam kelompok rentan. Demikian dikatakan oleh Ilma Patriani narasumber dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3AKB ) Provinsi Jawa Tengah dalam workshop sehari pada Jumat (22/7) yang dihelat oleh Jaringan Layanan Perempuan, Anak, Disabilitas Korban Kekerasan Sukoharjo (JLPAK2S). Workshop difasilitasi oleh anggota jaringan, Paguyuban Sehati didukung oleh Disability Right Fund (DRF) dan diikuti oleh pemangku kebijakan dan organisasi masyarakat sipil seperti dinas (DP2KBPPA), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Forum Anak, Yayasan Kakak, ayasan Yekti Angudi Piadeging Hukum Indonesia  (YAPHI),  Solidaritas Perempuan untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (SPEK-HAM) dan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi).

 

Ilma menceritakan kasus yang pernah didampingi pihaknya namun mandek karena minimnya bukti, minim saksi dan proses selanjutnya sulit. Menurutnya ini tantangan tersendiri. Sebab saat sedang mendampingi ketika itu, ia sadar bahwa pihaknya tidak terintegrasi alias tidak berjejaring. Lalu ia bercerita tentang kasus kedua dan termasuk kasus berisiko tinggi sebab menyangkut kasus anak yang mengalami kekerasan seksual yang melibatkan aparat sebagai pelaku. Ia mendampingi selama 9 tahun termasuk pendampingan psikologis. Korban sebelumnya mempunyai penyakit jantung, asma dan memiliki kecenderungan menyakiti diri sendiri hingga berani berucap “Saya ingin kuliah S2”. Menurutnya, para pendamping harus memberikan layanan optimal, maksimal dan prima.

 

Baca Juga: Perempuan dan Anak Difabel Rentan jadi Korban Kekerasan; ini Penyebabnya

 

Nurul Sa’adah, Direktur Sapda Yogya, salah seorang pemateri workshop menyatakan bahwa yang dihadapi anak difabilitas bukan hanya hambatan fisik namun juga situasi sosial, stigma, doubel bahkan ttripel diskriminasi. Hambatan datang juga dari individu sosial, ditambah infrastruktur dan kebijakan. Sementara bullying masih menjadi masalah yang dihadapi oleh mereka. Terkait pendataan anak difabel, Pasal 117 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sudah mengamanatkan. Namun sampai hari ini anak-anak difabel yang sudah masuk KK tidak lebih dari  70%.

 

Nurul juga menyampaikan berbagai hambatan yang biasa ditemui saat pendampingan korban, misalnya pada korban Tuli adalah hambatan unutk menyampaikan sesuatu dan terkait dengan informasi. Demikian pula pada korban difabel intelektual dengan hambatan berpikir cepat dan kompleks. Mereka rawan mengalami kekerasan sebab pada persepsi mereka bahwa sebuah pelukan adalah bentuk rasa sayang. Serta ada anggapan bahwa kebutuhan seksual adalah kebutuhan yang sama.[]

 

Reporter: Puji Astuti

Editor   : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.