Lompat ke isi utama
kegiatan workshop sigab indonesia

SIGAB Mulai Gelar Workshop Identifikasi Permasalahan dan Perumusan Perbaikan

Solider.id, Yogyakarta - Melalui Program SOLIDER-INKLUSI, SIGAB Indonesia telah berproses dalam melaksanakan workshop identifikasi permasalahan dan perumusan perbaikan layanan pemenuhan hak dasar difabel serta kelompok marjinal di DIY. Tercatat ada empat kali pelaksanaan berdasarkan kalurahan yang berada di kapanewon yang sama.

 

Saat ditemui oleh solider.id, Kuni Fatonah, selaku Koordinator DIY, membenarkan bahwa pihaknya telah melaksanakan workshop tersebut. Menurutnya kegiatan ini penting untuk memetakan masalah atau gap yang terjadi terkait pemenuhan hak-hak difabel sebagai bagian dari masyarakat desa. Misalnya saja seperti aksesibilitas layanan publik, pendidikan yang layak, keadilan dan perlindungan hukum, serta lain sebagainya.

“Sebab yang mengetahui permasalahan yang terjadi adalah masyarakat, maka peran kita di sini hanya sebatas memfasilitasi mereka untuk sama-sama mengidentifikasi masalah dan hambatan apa yang terjadi di wilayah masing-masing,” terangnya.

 

Baca Juga: Tandatangani MoU, Wujud Komitmen SIGAB Bangun Kabupaten Inklusif di Kulon Progo

 

Lebih lanjut, Kuni menjabarkan bahwa hasil dari kegiatan ini akan digunakan sebagai bahan untuk membuat rumusan dan memastikan kegiatan berikutnya dalam rangka pemenuhan hak difabel. Ia menyebut jika pihak-pihak yang dihadirkan merupakan stakeholder, seperti TKSK, pendamping kapanewon, pendamping desa, carik, kasi kemasyarakatan, kamituwo, perwakilan dukuh, difabel desa, orang tua difabel, kader difabel, unsur pendidikan, hingga unsur kesehatan.

“Kami berharap dengan melibatkan seluruh elemen desa, kita bisa memperoleh hasil yang akurat terkait permasalahan yang sedang terjadi. Sehingga diharapkan hasil hari ini dapat digunakan untuk upaya perumusan perbaikan kedepannya,” jabarnya.

 

Tri Wahyu Kushardiyatmo, yang berperan sebagai fasilitator pada setiap workshop identifikasi masalah, menuturkan bahwa metode identifikasi dilakukan dengan cara yang menyenangkan yaitu melalui sebuah permainan. Wahyu sendiri bertugas sebagai pemandu yang mengarahkan setiap kelompok. Adapun pembagian kelompok dilakukan berdasarkan kesamaan kalurahan. Maka dari itu dalam sekali workshop biasanya terdapat 3 kelompok yang terlibat.

 

Terdapat 2 spanduk yang digunakan sebagai media permainan, masing-masing spanduk dipergunakan untuk mengidentifikasi masalah dan prioritas masalah. Terdapat 24 kartu permasalahan yang tersedia.

 

Mulai dari anggaran untuk difabel, ULD, aksesibilitas, program pelatihan, lapangan kerja, PKH, BPJS, musrenbang, data valid, paralegal desa hingga perspektif disabilitas. Panitia juga mempersiapkan 5 kartu kosong yang bisa diisi oleh setiap kelompok apabila terdapat permasalahan yang terjadi, namun belum terakomodasi dari kartu-kartu yang ada.

 

Pada spanduk identifikasi masalah, terdapat 3 kolom yaitu positif, negatif, dan tanda tanya. Kolom positif berisi kartu-kartu yang bukan menjadi masalah di kalurahan tersebut. Kolom negatif berisi kartu yang masih menjadi masalah. Sedangkan kolom tanda tanya berisi kartu yang masih ragu-ragu. 

“Merujuk agenda Jokowi yang berkaitan dengan SDGs. Mengisyaratkan bahwa tak boleh ada seorang pun yang ditinggalkan dalam agenda pembangunan. Jadi kalau pun ada satu orang difabel yang belum dapat BPJS maka tempatkanlah kartu itu dikolom negatif. Sebab, kita tidak menganut sistem minoritas dan mayoritas,” tegasnya.

 

Setelah selesai mengidentifikasi kartu-kartu. Wahyu meminta kepada setiap kalurahan untuk bermusyawarah kembali. Musyawarah kali ini bertujuan untuk menentukan kemana kartu yang berada di kolom tanda tanya, apakah masuk dalam kolom positif atau negatif.

 

Kegiatan dilanjutkan dengan memilah kembali kartu-kartu yang berada di kolom negatif. Kemudian dimasukkan ke spanduk kedua yang memiliki 2 kolom berdasarkan jumlah banyak atau sedikit. Sebagai contoh, ketika masih ada puluhan difabel yang belum mendapatkan KK maka bisa meletakkan ke kolom jumlah banyak.

“Langkah berikutnya adalah mengidentifikasi apakah masalah yang terdapat pada kartu-kartu tersebut bisa diselesaikan pada tingkat kalurahan. Atau memerlukan bantuan dari pihak lain,” tuturnya.

 

Permainan diakhiri dengan kesimpulan dari masalah-masalah yang telah dirumuskan bersama. Hasilnya, masalah ternyata masih terjadi secara masif di tiga kalurahan. Nantinya, masalah yang diprioritaskan merupakan persoalan yang banyak terjadi dan memerlukan dukungan pihak lain untuk menyelesaikannya.

 

Sarman, sebagai salah satu perwakilan dari Kalurahan Sumberagung, Jetis, Bantul, menyampaikan rasa terimakasih atas terlaksananya  kegiatan ini. Menurutnya perumusan masalah dengan metode seperti ini terkesan tidak membosankan. Oleh karena itu, dirinya mengaku merasa lebih fokus karena semua hadirin dilibatkan.

“Jadi semoga hasil yang diperoleh dapat sesuai dengan keadaan di lapangan dan menyasar seluruh difabel tanpa terkecuali,” pintanya.

 

Terakhir, Wahyu menyampaikan bahwa kegiatan serupa rencananya akan kembali digelar di wilayah Program SOLIDER-INKLUSI lain seperti Provinsi Jatim, NTT, dan Kaltim.[]

 

Reporter: Bima Indra

Editor     : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.