Lompat ke isi utama
direktur sigab bersama pejabat setempat sedng berfoto bersama

Tandatangani MoU, Wujud Komitmen SIGAB Bangun Kabupaten Inklusif di Kulon Progo

Solider.id, Yogyakarta - Pada Kamis (30/6) kemarin dihelat acara penandatanganan kesepakatan antara SIGAB dengan pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Langkah ini dalam rangka menguatkan komitmen SIGAB untuk mewujudkan lingkungan yang inklusif di Kabupaten Kulon Progo melalui Program SOLIDER-INKLUSI. Acara yang bertempat di Gedung Adhikarta ini diikuti lebih dari 140 peserta dari beberapa OPD (Organisasi Perangkat Daerah), kapanewon, dan kalurahan di lingkungan Kabupaten Kulon Progo.

 

Mengawali acara, Suharto, sebagai Direktur SIGAB Indonesia, menyampaikan bahwa pertemuan siang itu menjadi fase kedua bagi SIGAB dalam mewujudkan desa/kelurahan dan kabupaten yang inklusif di Kulon Progo. Ia menceritakan jika SIGAB telah berproses sejak tahun 2015 lalu dengan beberapa capaian yang signifikan. Waktu itu ada 15 kalurahan dan 1 kapanewon yaitu Kapanewon Lendah yang kini telah berubah menjadi desa inklusif.

“Kami juga telah membuka komunikasi untuk kerjasama dengan berbagai OPD pemerintah. Misalnya dengan Dinas Kesehatan terkait  mewujudkan layanan kesehatan yang inklusif bagi difwbel,” ujarnya.

 

Menurut Suharto, desa inklusif mengutamakan partisipasi dan akses. Partisipasi disini dimaksudkan partisipasi difabel dalam semua ranah pembangunan dan kehidupan. Hal itu termasuk partisipasi dalam merumuskan dan menyusun kebijakan. Sebab, pada praktiknya seringkali difabel tidak dilibatkan.

 

Baca Juga:  SIGAB Lanjutkan Sosialisasi SOLIDER di Kulon Progo

Padahal, dunia internasional telah lama menggaungkan tagline nothing about us without us. Sehingga dalam konteks inklusi dapat diartikan bahwa yang mengetahui secara pasti kebutuhan difabel adalah difabel, maka sudah menjadi keharusan untuk melibatkan mereka.

 

Berikutnya adalah akses,  sebagai jalan untuk menikmati pembangunan. Misalnya saja akses untuk mendapatkan identitas kependudukan, mendapat pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.

 

Oleh karena itu, Drs. Tri Saktiana, M.Si. selaku penjabat Bupati Kulon Progo mengimbau kepada jajaran OPD, kapanewon sampai tingkat desa untuk senantiasa melibatkan dan memberikan akses yang layak kepada difabel. Ia sangat menekankan pentingnya partisipasi difabel sebagai bagian dari masyarakat yang majemuk. Ketika mereka tidak dilibatkan, maka dikhawatirkan banyak  hak yang tidak terakomodasi.

 

Terkait persoalan akses, Tri mengungkapkan jika akses jangan semata-mata dimaknai sebagai akses fisik atau infrastruktur. Lebih jauh dari itu, ia menerangkan jika akses-akses nonfisik seperti pekerjaan, sekolah, pendidikan dan lainnya juga perlu diparhatikan.

“Kalau misal ada yang membangun kantor baru, tolong betul-betul diperhatikan untuk jalan kursi roda, toiletnya juga perlu diperhatikan untuk maneuver kursi roda. Tapi untuk kantor yang lama akan bertahap kita sesuaikan agar dapat diakses. Kalau pun masih ada kantor lama perlu disiapkan tenaga khusus yang bisa membantu agar para difabel bisa menjangkau tempat pelayanan dengan baik,” imbuhnya.

 

Sementara itu, Drs. Aryadi, M.M. sebagai Kepala Dinas  Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PMD DALDUK  dan KB) Kabupaten Kulon Progo hadir dalam acara itu untuk mepaparkan materi mengenai desa inklusi. Dalam prioritas penggunaan dana desa memang dikonsentrasikan untuk mencapai percepatan pencapaian SDGs.

 

Salah satunya adalah Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa.  Dalam hal ini pengembangan desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara masif tertuang dalam poin E. Sehingga dapat disimpulkan bahwa desa inklusif merupakan bagian mandat dari SDGs yang difasilitasi oleh dana desa.

 

Lebih lanjut, Kuni Fatonah, selaku perwakilan dari Program SOLIDER-INKLUSI, menceritakan bahwa pertemuan siang itu diawali dengan adanya audiensi antara SIGAB dengan Bupati Kulon Progo pada 7 April lalu. Pertemuan tersebut terlaksana di  ruang bupati dan diikuti oleh beberapa dinas terkait.

 

Waktu itu jabatan bupati masih dipegang oleh Drs. H. Sutedjo. Kuni menyebut beliau sendiri sangat menyambut baik gagasan SIGAB yang akan melakukan program pembangunan desa inklusif. Pihaknya juga menyatakan kesiapannya untuk mendukung.

 

Setelah sebelumnya pada tahun 2016, SIGAB melakukan program desa inklusi pada 6 kalurahan di Kapanewon Lendah. Beruntungnya, 9 kalurahan lainnya terkena imbas baik. Hal itu akhirnya membuat Kapanewon Lendah menjadi salah satu praktik baik dari desa inklusif.

“Dalam perjalanannya, kami bersama Setda bagian hukum senantiasa melakukan koordinasi terkait draft MoU dan Perjanjian Kerjasama yang melingkupi 6 wilayah dampingan. Kami tak lupa untuk mengkomunikasikannya ke pihak kalurahan/desa,” tutur perempuan pengguna kruk tersebut.

 

Menurut keterangan Kuni, Dinas PMD DALDUK dan KB ditunjuk sebagai leading sector pada Program SOLIDER-INKLUSI yang memiliki tanggung jawab untuk mengkoordinasikan peran dinas-dinas lain dalam menyukseskan program ini. Ia juga menambahkan bahwa kalurahan yang dipilih sebagai wilayah sasaran program juga merupakan wilayah baru yang belum pernah didampingi.

“Semoga pada momen ini dapat timbul kesadaran antara kita semua untuk dapat membawa energi yang positif dalam membangun desa. Walaupun belum dalam dampingan kami. Artinya, pembentukkan desa inklusif tidak harus selalu dalam dampingan. Namun, bisa belajar lewat praktik baik desa inklusif yang sudah ada,” pintanya.

 

Acara kemudian ditutup dengan penandatangan MoU antara SIGAB dengan pemerintah Kab Kulon Progo yang dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian Kerjasama dengan 6 kalurahan dampingan.[]

 

Reporter: Bima Indra

Editor    : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.