Lompat ke isi utama
peserta pelatihan gedsi program inklusi

Pahami Lebih Dalam Kesetaraan Gender dan Disabilitas sebagai Permasalahan Inklusi Sosial

Solider.id, Yogyakarta - Sebagai mitra nasional INKLUSI, SIGAB Indonesia berkewajiban memastikan kapasitas sub mitra terkait perspektif GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion). Hal itulah yang kemudian mendorong terlaksananya pelatihan strategi GEDSI yang digelar daring pada 21 hingga 22 Juni kemarin. Setidaknya pelatihan ini diikuti oleh 70 orang peserta dari staf program sub mitra dan fasilitator desa/kelurahan dari 4 wilayah program, yaitu DIY, Kaltim, Jatim, dan NTT.

 

Purwanti, Koordinator Advokasi dan Jaringan SIGAB Indonesia, yang bertindak sebagai fasilitator mengisi kegiatan hari pertama dengan pemaparan materi. Ia menekankan bahwa dalam lingkungan inklusi dengan keterbukaan, ramah, dan meniadakan hambatan merupakan sebuah prioritas.

 

Ipung, begitu ia disapa, menyatakan bahwa dengan terwujudnya lingkungan inklusi, maka pemenuhan hak asasi manusia dapat dipastikan akan terwujud. Hal itu termasuk terlayaninya kebutuhan dasar, partisipasi sosial penuh, pengakuan atas identitas, hingga dihormati.

 

Menurut Purwanti, permasalahan mengenai gender dan disabilitas merupakan bagian integral dari lingkungan inklusi yang harus dipahami lebih dalam. Gender merujuk pada perbedaan perempuan dan laki-laki sebagai produk dari konstruksi sosial budaya yang tercermin pada perbedaan fungsi, peran, perilaku, sikap, dan tanggung jawab. Oleh karenanya, gender bisa jadi berbeda, tergantung pada tempat dan waktunya.

“Dalam gender memang sangat banyak bentuk ketidakadilan. Hal itu entah yang berupa stereotip atau pelabelan, beban ganda, subordinasi, marjinalisasi, kekerasan berbasis gender, hingga patriarki,” paparnya.

 

Baca Juga: Program Inklusi: Momen Penguatan Keterlibatan Kelompok Marjinal

Kendati demikian, Ipung mengingatkan bahwa kesetaraan gender menjadi tujuan ke-5 dari SDGs. Artinya, dalam skala global, isu ini menjadi sebuah isu prioritas. Keseteraan gender diasumsikan dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Dengan demikian, semua orang sama-sama memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, kontrol atas pembangunan dan memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan.

 

Lebih lanjut, Ipung menjelaskan bahwa setidaknya terdapat 4 indikator dalam kesetaraan gender. Pertama adalah akses atau kesempatan dalam memperoleh atau menggunakan sumber daya tertentu. Kedua adalah aspek partisipasi dalam kegiatan dan pengambilan keputusan.

 

Berikutnya adalah kontrol atau wewenang untuk mengambil keputusan. Apakah pemegang jabatan tertentu sebagai pengambil keputusan didominasi oleh gender tertentu atau tidak. Terakhir adalah manfaat atau kegunaan yang dapat dinikmati. Artinya keputusan yang diambil memberikan manfaat yang adil dan setara bagi perempuan dan laki-laki ataukah tidak.

 

Sementara itu, isu disabilitas juga tak kalah penting dalam membangun lingkungan inklusi. Ipung menyoroti jika disabilitas merupakan hasil dari adanya impairment pada fungsi tubuh ditambah dengan keterbatasan aktivitas, dan hambatan partisipasi.

“Bentuk ketidakadilan bagi disabilitas sebenarnya mirip dengan gender, yang mana marjinalisasi, subordinasi, stigma, dan kekerasan menjadi persoalan yang perlu. Penyandang disabilitas perempuan menjadi kelompok paling berisiko karena dalam hal ini mereka mengalami dua kerentanan secara langsung,” jabarnya.

 

Sebagai sousi, Ipung menggarisbawahi bahwa kini gencar dijalankannya pengarusutamaan isu gender dan disabilitas sebagai upaya untuk melawan ketidakadilan. Pengarusutamaan tersebut bisa dicapai dengan melakukan perubahan cara pandang, partisipasi penuh, kebijakan pro, akomodasi yang layak, penghapusan diskriminasi, penegakan hukum, serta pemenuhan HAM di segala aspek kehidupan.

“Strategi ini digunakan untuk mengurangi kesenjangan dalam mengakses dan mendapatkan manfaat pembangunan, serta meningkatkan partisipasi dan mengontrol proses pembangunan. Oleh karenanya, gerakan advokasi yang kita sama-sama perjuangan sekarang harus benar-benar inklusi,” tuturnya kembali.

 

Setelah sesi pemaparan, para peserta diminta mengerjakan tugas kelompok yaitu mempraktikan diskusi dalam Menyusun program inklusif. Peserta akan dibagi ke dalam empat kelompok dengan masing-masing tema adalah MCK umum dan pengadaan air bersih, pemberdayaan UMKM, pengembangan wisata desa, dan layanan kesehatan.

 

Ipung menuturkan bahwa tugas ini sengaja diberikan untuk mengukur sejauh mana peserta dapat melakukan praktik inklusi. Misalnya saja partisipasi penuh dari seluruh anggota kelompok. Selain itu, ia turut menekankan kepada peserta untuk menerapkan prinsip enam pokok pikiran dan analisis SWOT.

 

Salah seorang peserta, Heri Santoso, dari Sub Mitra Kaltim, menyampaikan apresiasinya terhadap pelaksanaan pelatihan GEDSI ini. Ia mengaku cukup tertantang dengan materi yang disampaikan fasilitator. Apalagi ketika penugasan kelompok, dirinya yang awalnya grogi, akhirnya dituntut untuk bersuara sesuai dengan topik bahasan yang didapat.

“Saya kira pelatihan ini sangat bermanfaat bagi teman-teman officer dan fasilitator di daerah. Mereka jadi memahami bagaimana simulasi diskusi yang ideal bagi kdd yang akan terbentuk nanti. Dengan tetap menerapkan prinsip gender, disabilitas dan inklusi sosial. Serta partisipasi penuh anggota KDD,” pungkasnya.[]

 

Reporter: Bima Indra

Editor     : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.