Lompat ke isi utama
	Delima Pendamping dan Ketua PN Cikarang

Begini Praktik Baik Layanan Difabel di Pengadilan Negeri

Solider.id – Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan, semua instansi pengadilan diwajibkan untuk memenuhi hak tersebut bagi masyarakat difabel.

 

Ketertiban dan keseragaman layanan akomodasi yang layak diatur dalam sebuah pedoman pelaksanaa pelayanan bagi penyandang disabilitas di pengadilan tinggi dan pengadilan negeri yang merujuk pada beberapa kebijakan berkaitan dengan hak-hak masyarakat difabel.

 

Terdapat tujuh rujukan yang digunakan, antara lain;

(1) Undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 31 tahun 2014. (2) Undang-undang nomor 9 tahun 2011 tentang pengesahan CRPD atau Konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas. (3) Undang-undang nomor 11 tahun 12 tentang sistem peradilan pidana anak. (4) Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. (5) Peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. (6) Peraturan Pemerintah (PP) nomor 39 tahun 2020 tentang akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas dalam proses peradilan. (7) Surat Keputusan (SK) Dirjen Badan Peradilan Umum nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang pedoman standar pelayanan terpadu satu pintu pada pengadilan tinggi dan pengadilan negeri.

 

Pedoman pelaksanaa pelayanan bagi penyandang disabilitas di pengadilan tinggi dan pengadilan negeri terdiri dari 22 Pasal dan 3 Bab (Pendahuluan. Isi Pedoman. Penutup).

 

Baca Juga: Implementasi Layanan bagi Difabel di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi

 

Pada Bab dua, isi pedoman terdiri dari enam bagian, yaitu; (1) Akomodasi Yang Layak, diatur dalam pasal 1 dan pasal 2. (2) Bentuk akomodasi yang layak, diatur dalam pasal 3. (3) Pelayanan, diatur dalam pasal 4 hingga pasal 11. (4)  Sarana dan Prasarana, diatur dalam pasal 12 hingga pasal 15. (5) Prosedur Layanan dan Persidangan, diatur dalam pasal 16 hingga pasal 19. (6) Pelatihan dan Pendanaan, diatur dalam pasal 20 hingga pasal 22.  

 

Ragam praktik baik Layanan Disabilitas yang dilakukan Pengadilan.

Secara umum, pengadilan negeri beberapa wilayah di tanah air sudah mengimplementasikan Surat Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 yang ditetapkan pada 22 Desember 2020. Pada instansi mereka, sudah tercantum layanan disabilitasnya yang merujuk kedalam lingkup prosedur layanan serta sarana dan prasarana bagi difabel.

Namun, ada beberapa pengadilan negeri yang telah menerapkan isi pedoman tentang pelatihan dan pendanaan sebagaimana diatur dalam pasal 20 hingga pasal 22. Praktik baik ini dapat menjadi contoh di kalangan instansinya.

Semisal, pengadilan negeri atau PN Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah. Selain telah menyediakan prosedur layanan serta sarana dan prasarana bagi difabel yang berhadapan dengan hukum, PN Sampit juga melaksanakan beberapa Mou kerjasama dan pelatihan. Diantaranya;

Mou dengan RSUD dr. Murjani Sampit tentang pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani, pendampingan tenaga medis atau psikolog untuk layanan kepada difabel. Dengan SLBN 1 Sampit tentang penyediaan pendamping, juru bahasa isyarat atau JBI, dan pelatihan untuk memberikan layanan kepada difabel.

Pelatihan maintstreaming disability untuk seluruh pengadilan dampingan SAPDA tentang mengenali ragam, hambatan, kebutuhan dan cara berinteraksi dengan difabel intelektual. Pelatihan dari SLBN 1 Sampit tentang pelayanan individu difabel dan pengenalan bahasa isyarat kepada petugas PTSP pengadilan negeri sampit. (sumber: pn-sampit.go.id)

Contoh lain praktik baik dari Pengadilan negeri atau PN Cikarang Kelas II Kabupaten Bekasi provinsi Jawa Barat. Layanan bagi difabel di PN Cikarang telah merekrut satu orang difabel Tuli sebagai Duta Prioritas yang diberi kesempatan menjadi bagian dari tenaga kerja di instansi pengadilan negeri.

 

Delima Wangi Surgawi (18) bersama pendampingnya, telah mengikuti tes pada Jumat (17/6) dengan hasil dinyatakan lolos, dan sejak Senin (20/6) sudah bertugas di pengadilan negeri Cikarang.

“Tadi diajarkan komputer di kantor,” terang Delima kepada ibunya.

 

Selama berkantor, Delima juga menyatakan dirinya merasa nyaman dan tidak terhambat masalah yang besar dalam berkomunikasi. Ia masih dapat memahami bahasa bibir atau oral dalam tiap berkomunikasi. 

“Delima menjalani tes wawancara dan komputer. Sangat bersyukur sekali, sekarang anak difabel punya kesempatan yang sama,” kata Yuli, orang tua Delima.

 

NPCI Kabupaten Bekasi, sebagai salah satu wadah atlet difabel sangat memberikan apresiasi terhadap langkah pengdilan negeri kelas dua Cikarang. Norman berharap, langkah jemput bola seperti ini dapat diikuti oleh instansi lain agar peluang bagi difabel lebih luas lagi.

 “Ada permintaan dari pihak pengadilan untuk mencarikan difabel yang mampu mengakses komputer. Pihak pengadilan meminta bantuan NPCI Kabupaten Bekasi, dan kami carikan,” tutur Norman Yulian, Sekretaris NPCI Kabupaten Bekasi.

 

Ketua Pengadilan Neneri Cikarang, Eddy Daullata Sembiring S.H, M.H yang mewanwancari langsung perekrutan Delima dengan pendamping.

Langkah tersebut, selain sebagai bentuk implementasi dari Surat Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum yang dikeluarkan 22 Desember 2020 lalu, juga sebagai praktik baik dengan memberikan kesempatan kerja kepada difabel berpotensi di instansi pengadilan guna mewujudkan pengadilan inklusi dan terbuka bagi siapa pun, selain menyediakan layanan serta sarana dan prasarana.

 

Reporter: Srikandi Syamsi

Editor    : Ajiwan Arief

 

The subscriber's email address.