Lompat ke isi utama
PPA dan difabel

Kebutuhan Layanan Difabel di UPT PPA dalam UU TPKS

Solider.id - Ada hal yang menarik saat sesi diskusi dan tanya jawab di even FGD yang diselenggarakan oleh Majelis Hukum dan HAM (MHH) Aisyiyah dan Sigab yang didukung Disability Right Fund (DRF) pada Kamis (16/6). Abdulah Tri Wahyudi, seorang peserta diskusi mempertayakan tentang upayanya yang pernah merujuk difabel laki-laki yang menjadi korban kekerasan seksual saat itu ke UPT Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta (PTPAS) namun saat itu tidak diayani sebab selama ini UPT PTPAS hanya melayani anak dan perempuan saja atau difabel perempuan dan difabel anak. Sementara itu, Tika, psikolog dari UPT PAS tidak bisa menjawab sebab terkait kebijakan tentang hal tersebut akan ditanyakan kepada pejabat yang berwenang.

 

Dasar hukum, tugas dan fungsi UPT PPA itu sendiri mengacu kepada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) nomor 4 Tahun 2018 pasal 1, bahwa yang dimaksud UPTD PPA adalah : “Unit Pelaksanaan Teknis Daerah yang dibentuk Pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.”

 

Fungsi UPTD PPA meliputi: 1. Sebagai pusat layanan penanganan korban kekerasan perempuan dan anak yang mudah dijangkau, dan aman. 2. Bekerja sama dengan Mitra Kerja Peduli Perempuan dan Anak dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Fungsi itu meliputi : Pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara/shelter/rumah aman, mediasi, pendampingan korban yang terdiri dari kesehatan, bantuan hukum seperti pengupayaan diversi atau upaya hukum lainnya, dan layanan pemulihan/psikolog.

 

Menariknya dan ini perlu disosialisasikan kepada seluruh pemangku kebijakan dan kepentingan bahwa sesungguhnya kita telah memiliki payung hukum yang menguatkan bahwa akomodasi yang layak bagi difabel yang berhadapan dengan hukum pun, terutama di UPT PPA sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). UU  TPKS pada Pasal 76 ayat (3) menyebutkan “Dalam menyelenggarakan Penanganan, Pelindungan dan Pemulihan Korban, UPTD PPA bertugas memfasilitasi kebutuhan Korban Penyandang Disabilitas.” Pengetahuan tentang hal ini penting apalagi UPT PPA adalah garda paling depan di mana Negara hadir dalam permasalahan yang dihadapi oleh difabel yang berhadapan dengan hukum.

 

Apalagi fungsi pemantauan, evaluasi dan monitoring terkait hal tersebut juga termaktub juga yakni di pasal 83 ayat (4), “Pemantauan sebagaimana dmaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri, komisi yang menangani kekerasan terhadap perempuan, hak asasi manusia, pelindungan anak, dan disabilitas serta diaksanakan oleh Masyarakat.”

 

Terkait hal ini, tentu masih banyak “PR” yang menunggu di depan,seperti sosialisasi tentang UU TPKS, serta pengawalan akan terbitnya peraturan yang ada di bawahnya Peraturan Pemerintah (PP) yang sesuai mandatnya akan ada 5 PP. Peraturan Pemerintah merupakan peraturan yang bersifat administratif yang berfungsi sebagai instrumen untuk mengadakan pengaturan lebih lanjut dalam melaksanakan perintah undang-undang.[]

 

Reporter: Puji Astuti

Editor     : Ajiwan Arief   

 

The subscriber's email address.