Lompat ke isi utama
diskusi terkait perda diy

Begini Respon KUAD Terhada]p Pengesahan Perda Difabel DIY

Solider.id, Yogyakarta - Koalisi Untuk Advokasi Difabel DIY (KUAD) menggelar konsolidasi menyusul adanya  pengesahaan Peraturan Daerah  (Perda) DIY tentang disabilitas. Acara ini berlangsung di Pusat Rehabilitasi YAKKUM pada 14 hingga 15 Juni lalu.

 

KUAD  menjadi jaringan organisasi difabel yang terdiri dari berbagai entitas yang tersebar di seluruh penjuru DIY seperti Ohana, Ciqal, SIGAB, SAPDA, Pusat Rehabilitasi Yakkum, Gerkatin, HWDI, Pertuni, Komite Disabilitas DIY, Perhimpunan Jiwa Sehat, DIFAGANA, ITMI, dan entitas lainnya.

 

Provinsi DIY sendiri memiliki jejak hukum terkait disabilitas yang dimulai sejak Perda DIY No 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Enam tahun berselang, tepatnya tahun 2021 Pemerintah Provinsi DIY mulai berproses dalam melakukan harmonisasi terhadap Perda DIY. Hal ini menjadi kesempatan emas bagi perjuangan memasukkan pasal-pasal yang belum diatur.

 

Kendati begitu, terdapat hambatan bagi jaringan organisasi difabel dalam menyuarakan hak-haknya secara lebih luas. Hal itu tepatnya pada Maret hingga April 2022 lalu, pemerintah jarang melibatkan peran jaringan. Hal itu menjadi cikal bakal minimnya masukan dari jaringan yang diakomodasi.

 

Tercatat terdapat sejumlah isu masukan yang belum diakomodasi, seperti bantuan hukum yang memerhatikan akomodasi yang layak, akomodasi yang layak bagi tenaga kerja difabel, mekanisme pengawasan panti dan perlindungan difabel di dalam panti, dan dasar hukum bagi komite hak difabel DIY.

 

Oleh karena itu, momen konsolidasi dimanfaatkan untuk merefleksikan kembali pembelajaran dari proses advokasi terhadap Peraturan Daerah tentang Disabilitas. Selain itu, pada momen ini juga dilakukan pengecekan ulang terhadap pasal-pasal Perda Disabilitas yang telah dan belum diakomodasi.

 

Muhammad Aditya Setiawan, sebagai perwakilan dari Pusat Rehabilitasi YAKKUM, menuturkan jika terdapat sejumlah ayat dalam pasal yang hilang setelah dilakukan pengesahan. Hal itu seperti pada pasal 7 ayat 1 yang berbunyi, “seluruh penyandang disabilitas memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum” dan pasal 12 ayat 1 yang berbunyi, “memfasilitasi pelatihan terkait perspektif dan etika berinteraksi dengan penyandang disabiltas bagi tenaga pendidik dan staff di lingkungan pendidikan”.

“Selain pasal-pasal yang telah disebutkan itu, sebenarnya masih banyak substansi pasal yang hilang atau berubah dari yang sebelumnya telah disepakati oleh jaringan organisasi disabiilitas melalui Koalisi Untuk Advokasi Difabel DIY,” tegasnya.

 

Lebih lanjut, kepada Solider, Adit menyampaikan bahwa konsolidasi kali ini juga bertujuan untuk menganalisis SWOT terkait pengawalan perda disabilitas, membahas rencana peluang advokasi lanjutan untuk memasukkan pasal-pasal terkait hak-hak difabel, dan terbentuknya forum guna mengawal isu difabel.

 

Perwakilan tiap-tiap Organisasi difabel lalu menyampaikan masukannya terkait substansi dan hambatan yang belum terakomodasi melalui FGD dan diskusi kelompok. Berdasarkan hasil FGD dan diskusi kelompok, Adit berkesimpulan bahwa terdapat 9 isu permasalahan difabel yang didasari oleh adanya raperda yang akan segera disahkan dalam waktu dekat. Adapun 9 isu tersebut akan dirapikan kembali oleh tim inti sampai awal juli mendatang, sebelum nantinya akan difinalisasi semua argumentasinya hasil dari curah pendapat teman-teman jaringan.

 

Adit menambahkan bahwa tugas tim inti memang berat. Mereka juga dituntut untuk memperkuat argumentasi yang ada dengan data-data actual dan fakta agar dapat memberi nilai lebih Ketika akan dibawa ke pemerintahan sebagai bahan acuan tambahan yang perlu diperhatikan dalam pengesahan peraturan daerah.

“Kami akan coba advokasikan Kembali pasal-pasal yang belum terakomodasi pada Perda Disabilitas yang kemarin baru saja disahkan. Dengan mengupayakannya untuk masuk ke dalam draft raperda terkait. Pemerintah juga perlu mengevaluasi terkait peraturan gubernur yang dibuat serta menyesuaikan dengan hasil diskusi teman-teman jaringan,” pungkas Adit.[]

 

Reporter: Bima Indra

Editor    : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.