Lompat ke isi utama

Sarana dan Prasarana di Pengedilan Negeri Wonosari dan Hambatan Wujudkan Aksesibilitas bagi Difabel

Solider.id – Selain aksesibilitas fisik, sarana dan prasarana lain di gedung pereadilan tak kalah penting. Sarana ini juga semestinya mudah diakses oleh siapapun, termasuk difabel dan kelompok rentan. Aspek administratif dan sarana lain idealnya mudah dan dapat diakses oleh semua orang tanpa hambatan dan dapat diakses secara mandiri. Pengadilan negeri wonosari sebagai salah satu lembaga peradilan yang telah berproses menjadi salah satu lembaga yang aksesibel memiliki sejumlah sarana dan prasarana di dalamnya. Sejauhmana sarana dan prasarana di Pengadilan Negeri Wonosari mudah diakses oleh difabel?

 

Sarana dan prasarana yang disediakan di Pengadilan Negeri Wonosari belum sepenuhnya aksesibel bagi difabel yang berhadapan dengan hukum, karena terdapat beberapa informasi yang belum dapat diakses secara mudah oleh ragam difabel. Misalnya, terkait dengan berkas administrasi dan jadwal persidangan yang belum tersedia di berbagai media informasi yang aksesibel bagi difabel serta terkait dengan penyediaan informasi pada layar monitor di depan unit layanan difabel yang penulisannya terlalu kecil sehingga sulit untuk dibaca dan dipahami oleh orang dengan gangguan penglihatan. Seharusnya, segala informasi yang berkaitan dengan layanan proses peradilan di pengadilan dapat diakses oleh setiap difabel dengan ragam hambatan melalui berbagai bentuk media.

 

Penyediaan sarana dan prasarana disesuaikan dengan Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2017 dan SK Badilum Nomor 77 Tahun 2018. Meskipun demikian, masih ada beberapa hal yang belum sepenuhnya terpenuhi dan perlu menjadi catatan dalam menyediakan sarana dan prasarana di Pengadilan Negeri Wonosari seperti yang telah dipaparkan dalam hasil checklist indikator. Selain itu, penyediaan sarana dan prasarana juga disesuaikan dengan SK Badilum Nomor 1692 Tahun 2020, namun masih ada beberapa hal yang belum sepenuhnya memenuhi ketentuan a quo, seperti masih terbatasnya media informasi dan komunikasi yang melingkupi kebutuhan ragam difabel, layaknya penyediaan media cetak dalam bentuk huruf braille dan media komunikasi dalam bentuk audio book.

 

Ketersediaan aksesibilitas fisik adalah salah satu indikator terpenuhinya kriteria pengadilan inklusif yang fair bagi difabel. Pengadilan yang fair adalah pengadilan yang mampu memberikan hak kepada semua orang secara rata tanpa diskriminasi, seperti pemenuhan hak aksesibilitas fisik bagi difabel guna menjamin kesetaraan difabel dihadapan hukum. Pemberian fasilitas khusus bagi difabel bukan dimaksudkan untuk mengeksklusifkan difabel, tetapi guna menghadirkan kesetaraan yang tidak bisa didapat difabel ketika tidak di fasilitasi sarana dan prasarana yang memadai.

 

Ditinjau dari hasil audit aksesibilitas yang didasarkan pada instrumen indikator checklist aksesibilitas di pengadilan diketahui bahwa, Pengadilan Negeri Wonosari telah memenuhi aksesibilitas fisik di beberapa aspek yang dilakukan audit, namun pada beberapa aspek yang dilakukan audit belum ada satupun aspek yang sudah sepenuhnya aksesibel. Sehingga atas dasar hasil audit tersebut dapat diketahui bahwa, Pengadilan Negeri Wonosari belum sepenuhnya inklusif dan fair bagi difabel yang berhadapan hukum karena belum mampu memenuhi seluruh hak aksesibilitas fisik bagi difabel guna menghadirkan kesetaraan di hadapan hukum. 

 

Hambatan dalam Memenuhi Hak Aksesibilitas Fisik

Pada pelaksanaannya Pengadilan Negeri Wonosari menghadapi berbagai kendala yang menyebabkan terhambatnya proses implementasi hak aksesibilitas fisik. Berikut ini beberapa hambatan yang dialami oleh Pengadilan Negeri Wonosari:

  1. Terbatasnya ketersediaan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana ramah difabel. Hal tersebut terjadi sebab, ketika pengadaan sarana dan prasarana ramah difabel teralokasi pada DIPA (daftar isian pelaksanaan anggaran) Satuan Kerja di lingkungan Mahkamah Agung, belum tentu semua pengadilan mendapatkan alokasi pendanaan, sebaliknya anggaran tersebut akan dialokasikan ke pengadilan-pengadilan tertentu yang dipilih berdasarkan hasil monitoring. Sehingga penganggaran sarana dan prasarana ramah difabel pada tiap pengadilan tidak bisa dilakukan tiap tahun, tetapi dilakukan secara bergantian pada tiap tahun anggaran.
  2. Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia di gedung Pengadilan Negeri Wonosari terbatas sehingga beberapa sarana dan prasarana hanya disediakan pada ruang-ruang tertentu yang menjadi prioritas utama. Keterbatasan sarana dan prasarana erat kaitannya dengan terbatasnya ketersediaan anggaran untuk melakukan pengadaan barang.
  3. Kesulitan menentukan standar kebutuhan difabel. Hal tersebut terjadi lantaran, aturan normatif belum terintegrasi secara jelas dan lengkap terkait pedoman teknis penyediaan aksesibilitas fisik ramah difabel di gedung pengadilan, ditambah dengan adanya standar yang dilakukan modifikasi sebab setelah diuji di lapangan ternyata beberapa standar dalam aturan normatif sudah tidak cocok dengan kebutuhan difabel.
  4. Hambatan dalam menyediakan aksesibilitas fisik di Pengadilan Negeri Wonosari juga disebabkan oleh masih kurangnya kepekaan terhadap kebutuhan difabel. Pada beberapa aspek, pihak Pengadilan Negeri Wonosari masih memiliki pemahaman bahwa di gedung Pengadilan Negeri Wonosari ada petugas yang siap membantu difabel, sehingga aspek tersebut tidak diprioritaskan untuk disediakan.[]

Reporter: Fransisca Ayu

Editor     : Ajiwan Arief

 

Sumber:

Dio Ashar, dkk. 2019. Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI FHUI), Jakarta.

G. Sri Nurhartanto, 2014, “Difabilitas dan Diskriminasi (Sebuah Catatan Kritis Dalam Hukum di Indonesia)”, Jurnal Difabel, Vol. 1, Nomor 1 Mei 2014, Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia.

Hari Kurniawan, 2014, “Kebutuhan Difabel Terhadap Aksesibilitas Peradilan yang Fairs”, Jurnal Difabel, Vol. 1, Nomor 1 Mei 2014, Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia.

Hari Kurniawan, dkk. 2015. Aksesibilitas Peradilan bagi Penyandang Disabilitas, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) Yogyakarta, Yogyakarta.

Hastuti, dkk. 2020. Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif Penyandang Disabilitas, Laporan Penelitian dalam bentuk Buku, The SMERU Research Institute, Jakarta.

  Klobility, 2020, Kebijakan Aksesibilitas Ramah Disabilitas, https://www.klobility.id/post/kebijakan-aksesibilitas,  diakses 28 Agustus 2021.

M. Syafi’ie, 2015, “Sistem Hukum di Indonesia Diskriminatif Terhadap Difabel, Jurnal Difabel, Vol. 2, Nomor 2 Tahun 2015, Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia.

Rini Kustiani, 2019, Contoh Pengadilan Ini yang Ramah Penyandang Disabilitas, https://difabel.tempo.co/read/1269287/contoh-pengadilan-ini-yang-ramah-penyandang-disabilitas, diakses 27 Agustus 2021.

Wijang Winarko dan Karina Bunga Hati, 2018, Aksesibilitas untuk Semua, Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia, Yogyakarta.

Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Hak-Hak penyandang Disabilitas) yang telah diratifikasi oleh negara Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 174. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1148. Kementerian Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat. Jakarta.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12//2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 164/SEK/OT.01.1/01/2021 tentang Petunjuk Pengadaan Sarana Pelayanan Peradilan Terhadap Penyandang Disabilitas.

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II untuk Periode yang Berakhir 31 Desember Tahun 2020, hlm. 59-60.

 

The subscriber's email address.