Lompat ke isi utama
		UU TPKS sebagai produk payung hukum

Pentingnya Masyarakat Luas Pahami Kebutuhan Difabel dalam UU TPKS

Solider.id – Proses panjang disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) membuahkan hasil produk sebuah payung hukum yang memiliki nilai inklusif. Pada 9 Mei 2022 UU TPKS resmi diundangkan oleh Presiden Joko Widodo, sehingga dapat diimplementasikan serta memberi manfaat kepada masyarakat, terutama perempuan, anak-anak juga masyarakat difabel.

 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri dari 12 Bab 93 Pasal.

 

Pada tindak pidana kekerasan seksual juga diatur tentang rincian hukuman pidana termasuk sanksi denda bagi pelaku. Ragam tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam undang-undang tersebut, antara lain: (1) Pelecehan seksual nonfisik. (2) Pelecehan seksual fisik. (3) Pemaksaan kontrasepsi. (4) Pemaksaan sterilisasi. (5) Pemaksaan perkawinan. (6) Penyiksaan seksual. (7) Eksploitasi seksual. (8) Perbudakan seksual. (9) Kekerasan seksual berbasis elektronik.

“Yang mungkin kurang terdengar oleh masyarakat luas, kalau masyarakat difabel sudah mengawal UU TPKS ini sejak lama, namun kurang tersosialisasi. Pasal-pasal tentang disabilitas merupakan masukan-masukan dari masyarakat difabel yang sudah terlibat sejak DPR RI periode 2014 – 2019 sebelumnya,” terang Yeni Rosa Damayanti, Ketua Umum Perhimpunan Jiwa Sehat.

 

Masyarakat difabel banyak yang menjadi korban kekerasan, penyebabnya adalah difabel dianggap sebagai korban yang lemah  karena mereka ada yang memiliki hambatan mobilitas, hambatan penglihatan, pendengaran dan berbicara sehingga sulit untuk menyelamatkan diri. Sedangkan untuk difabel intelektual, berpotensi sulit untuk dapat memahami apa yang sedang terjadi pada diri mereka saat mengalami hal tersebut.

 

Baca Juga; Sebelas Catatan Penting Perlindungan Khusus dan Lebih bagi Difabel dalam UU TPKS

 

Data lain menyebutkan tujuh banding dua untuk perempuan difabel dalam kerentannya mengalami tindak kasus kekerasan seksual.

 

Pasal dalam UU TPKS yang mengatur tentang masyarakat difabel

Pasal 7 (2) ‘Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi korban Penyandang Disabilitas atau anak.’

Tindak pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, dan kekerasan seksual berbasis elektronik adalah delik biasa (bukan delik aduan).

 

Artinya, delik aduan maka korban harus lapor dulu baru menjadi kasus. Sedangkan delik biasa, maka saat ada kejadian korban melapor atau tidak, petugas dapat memproses bahkan dari aduan orang lain yang mengetahui kejadian tersebut.   

 

Pasal 14 (3) ‘Kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan delik aduan, kecuali korban adalah anak atau penyandang disabilitas.’

 

Pasal 14 (5) ‘Dalam hal korban kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan anak atau difabel, adanya kehendak atau persetujuan korban tidak menghapuskan tuntutan pidana.’

 

Pasal 15 (1) ‘Pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, pasal 6, dan pasal 8 sampai dengan pasal 14 ditambah 1/3 (satu per tiga), jika; (huruf h) ‘Dilakukan terhadap penyandang disabilitas.’

 

Pasal 25 (4) ‘Keterangan saksi dan/atau korban penyandang disabilitas mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keterangan saksi dan/atau korban yang bukan penyandang disabilitas.’

 

Pasal 25 (5) ‘Keterangan saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud pada ayat (a) wajib didukung dengan penilaian personal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas dalam proses peradilan.’

 

Pasal 27 (1) ‘Saksi dan/atau korban penyandang disabilitas dapat didampingi oleh orang tua, wali yang telah ditetapkan oleh pengadilan, dan/atau pendamping.’

 

Pasal 27 (2) ‘Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku, dalam hal orang tua dan/atau wali korban atau saksi berstatus sebagai tersangka atau terdakwa dalam perkara yang sedang diperiksa.’

 

Pasal 66 (2) ‘Korban penyandang disabilitas berhak mendapat aksesibilitas dan akomodasi yang layak guna pemenuhan haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.’

 

Pasal 70 (2) ‘Pemulihan sebelum dan selama proses peradilan meliputi; (huruf f) ‘Pemberian aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi korban penyandang disabilitas.’

 

Pasal 76 (3) ‘Dalam menyelenggarakan penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban, UPTD PPA bertugas; (huruf i) ‘Memfasilitasi kebutuhan korban penyandang disabilitas.’

 

Pasal 83 (4) ‘Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri, Komisi yang menagani kekerasan terhadap perempuan, hak asasi manusia, perlindungan anak, dan disabilitas serta dilaksanakan oleh masyarakat.’

 

Dalam UU TPKS tersebut ada 12 poin yang mengatur tentang difabel saat mengalami kekersan seksual.

Pemantauan pelaksanaan pemenuhan dan perlindungan hak masyarakat difabel, termasuk mereka yang berada di panti atau tempat-tempat berasrama melibatkan Komisi Nasional Disabilitas atau KND.

 

Perlindungan bagi masyarakat difabel

Hadirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS merupakan jaminan perlindungan terhadap perempuan, anak termasuk individu difabel dari kekerasan, khususnya kekerasan seksual.

 

Ratna Susianawati, S.H., M.H. Deputi IV Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian PPPA RI menyampaikan salah satu tujuan dari UU TIPKS ini adalah untuk mencegah agar tidak terjadi kasus-kasus kekerasan seksual di masyarakat.

 

Hak korban kekerasan meliputi tiga fase, yaitu; (1) Hak atas penanganan, seperti; hak atas informasi, mendapatkan dokumentasi, layanan hukum, layanan psikologis, kesehatan, fasilitas serta penghapusan konten bermuatan kekerasan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik. (2) Hak atas perlindungan, seperti; hak perlindungan dari ancaman pelaku atau pihak lain serta berulangnya kekerasan, perlindungan kerahasiaan identitas, kelihangan pekerjaan atau mutasi, perlindungan dari tindakan aparat penegak hukum yang merendahkan korban, perlindungan korban dan atau pelapor dari tuntutan pidana maupun gugatan perdata atas tindak kekerasan seksual yang telah dilaporkan. (3) Hak atas pemulihan, seperti; rehabilitasi medis, mental maupun sosial, pemberdayaan sosial, restitusi dan atau kompensasi, hak dari reintegrasi sosial.

 

Korban berhak atas hak tersebut sejak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. Untuk difabel korban kekerasan seksual, mereka berhak mendapatkan aksesibilitas dan akomodasi yang layak.

 

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum, dari Mahkamah Agung RI menyampaikan, barang bukti termasuk alat bukti yang sah dalam persidangan. Barang bukti sebelumnya sebagai pendukung, dalam undang-undang ini sudah sebagai alat bukti.

 

Mahkamah Agung juga menerima masukan yang menyampaikan korban sebagai saksi, dimana dalam persidangan masih diragukan, dianggap kurang meyakinkan dalam persidangan agar menjadi satu bagian dari bukti yang sah, masukan tersebut akan dibawa kepimpinan.

 

Untuk memudahkan akses bagi perempuan korban kekerasan atau keluarga atau siapa pun yang melihat dan mendengar terjadinya tindak kekerasan dapat menghubungi call center SAPA 129 atau whatsapp 08111-129-129.

 

Perempuan mampu berani bersuara, melawan segala bentuk kekerasan, baik yang dilihat, didengar maupun yang dialaminya sendiri. Termasuk perempuan dengan disabilitas. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) menjadi produk payung hukum yang perlu terus disosialisasikan pada publik.[]

 

Reporter: Srikandi Syamsi

Editor     : Ajiwan Arief

 

The subscriber's email address.