Lompat ke isi utama
gambar pengadilan negeri wonosari

Implementasi Pemenuhan Aksesibilitas Fisik di Pengadilan Negeri Wonosari

Solider.id – Pemenuhan hak aksesibilitas adalah kewajiban negara dalam segala bidang dan aspek kehidupan. Termasuk bagi difabel berhadapan dengan hukum, pemenuhan aksesibilitas fisik dan sarana prasarana di berbagai lembaga peradilan menjadi kebutuhan  mutlak. Bukan hal yang sulit untuk mewujudkan akssesibilitas fisik bagi difabel dan kelompok rentan di lembaga peradilan. Hanya dibutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah untuk terus mengawal dan mewujudkan aksesibilitas fisik bagi difabel di lembaga Peradilan. Pengadian Negeri Wonosari salah satunya. Lembaga ini telah berkomitmen menjadi lembaga yang ramah bagi difabel. Mereka sudah sejak lama menyediakan sarana dan prasarana serta aksesibilitas fisik bagi difabel.

 

Beberapa waktu yang lalu, lembaga SIGAB (Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel) Indonesia melakukan audit aksesibilitas Pengadilan Negeri Wonosari. Mereka membuat ceklist sarana dan aksesibilitas yang ada di lembaga tersebut. Bukan hanya itu, namun juga menunjukkan kesesuaian dengan aturan normatif dan kondisi ideal yang ditemukan oleh aktivis difabel di Sigab.

 

Berikut adalah hasil audit terhadap pemenuhan hak aksesibilitas fisik bagi difabel yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Wonosari berdasarkan ketentuan normatif dan indikator checklist aksesibilitas yang dibuat oleh SIGAB:

 

1. Aspek Halaman Gedung Pengadilan

Halaman gedung Pengadilan Negeri Wonosari belum sepenuhnya aksesibel bagi difabel yang berhadapan dengan hukum karena terdapat indikator yang belum terpenuhi. Berdasarkan checklist indikator disediakan petunjuk arah menuju ke gedung pengadilan yang informatif dan mudah dikenali oleh setiap pengunjung pengadilan, tetapi pada kenyataannya tidak disediakan petunjuk arah menuju ke gedung pengadilan. Selain itu, ubin peringatan dan ubin pemandu yang tersedia pada ramp seharusnya tidak dibiarkan terputus dari jalur pemandu di sekitar gedung supaya tidak menyesatkan difabel dengan hambatan penglihatan.

 

Baca Juga: Difabel Berhak Atas Aksesibilitas Fisik dalam Proses Peradian, Ini Regulasinya

 

Penyediaan aksesibilitas fisik pada halaman gedung pengadilan telah disesuaikan dengan Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2017 dan SK Badilum Nomor 1692 Tahun 2020. Meskipun demikian, masih ada beberapa hal yang belum sepenuhnya terpenuhi dan perlu menjadi catatan dalam menyediakan aksesibilitas fisik pada aspek halaman gedung seperti yang telah dipaparkan di atas.

 

2. Aspek Gedung Pengadilan Gedung

Pengadilan Negeri Wonosari belum sepenuhnya aksesibel bagi difabel yang berhadapan dengan hukum karena terdapat lima indikator yang belum terpenuhi. Pertama. Seharusnya berdasarkan checklist indikator disediakan guiding block untuk menuju antar ruang di gedung pengadilan. Namun yang ada di lapangan tidak disediakan guiding block untuk menghubungkan antar ruang di gedung pengadilan sehingga akan menyulitkan penggunaan oleh difabel dengan hambatan penglihatan. Kedua, telah disediakan petunjuk arah, namun belum memenuhi standar karena dibuat dengan ukuran huruf yang terlalu kecil dan berhimpit serta kurang informatif dengan tidak menunjukkan arah ruangan secara jelas. Ketiga, lebar pintu seluruh ruangan di gedung pengadilan belum berukuran minimal lebar 100 cm, tetapi masih ditemui pintu dengan ukuran lebar sekitar 80 cm, salah satunya adalah ruang tahanan. Keempat, pintu yang disediakan belum sepenuhnya menggunakan pintu geser yang merupakan standar aksesibel yang memudahkan difabel. Kelima, pada ruang bermain anak tidak disediakan ramp, melainkan hanya tersedia tangga yang tidak aksesibel.

 

Penyediaan aksesibilitas fisik pada gedung pengadilan juga disesuaikan dengan Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2017, tetapi masih ada yang belum memenuhi ketentuan a quo, seperti belum dipasangnya tanda dengan warna kontras atau penanda lain yang dipasang setinggi mata pada pintu yang menggunakan material kaca bening guna menjamin keamanan bagi difabel dengan hambatan penglihatan seperti low vision. Selain itu juga disesuaikan dengan SK Badilum Nomor 1692 Tahun 2020, tetapi masih ada beberapa hal yang belum memenuhi ketentuan a quo dan perlu menjadi catatan, seperti yang telah diuraikan dalam hasil checklist indikator yang berkaitan dengan penyediaan handrail pada ramp yang hanya terbatas pada ramp dengan panjang kemiringan minimal 120 cm, sedangkan ramp dengan panjang kemiringan dibawah 120 cm tidak disediakan handrail dan papan petunjuk arah yang belum sepenuhnya informatif dan mudah dikenali oleh setiap pengunjung gedung pengadilan.

 

3. Aspek Toilet

Toilet difabel di Pengadilan Negeri Wonosari belum sepenuhnya aksesibel bagi difabel karena terdapat enam indikator yang tidak terpenuhi. Pertama, seharusnya berdasarkan checklist indikator pengoperasian daun pintu toilet untuk membuka dan menutup menggunakan model pintu geser yang merupakan standar pintu aksesibel, namun berdasarkan hasil observasi pintu yang digunakan masih menggunakan model pintu ayun satu arah ke dalam. Kedua, masih terdapat perbedaan ketinggian lantai antara lantai di luar dan di dalam toilet tanpa disertai ramp. Ketiga, handrail yang disediakan di samping kloset belum bisa disetel secara otomatis. Keempat, seharusnya di dalam toilet disediakan wastafel namun, di dalam toilet tidak tersedia wastafel, sebaliknya wastafel disediakan di luar toilet yang lokasinya cukup jauh dari toilet difabel. Kelima, seharusnya minimal ukuran lebar toilet difabel adalah 1,5 m, namun lebar toilet difabel yang digunakan di Pengadilan Negeri Wonosari hanya 1,35 m sehingga ukuran tersebut dapat menghambat akses pengguna kursi roda dalam bermanuver karena ruang gerak yang terbatas.

 

Baca Juga: Aksesibilitas Fisik Lembaga Peradilan dalam Aturan Normatif, Sesuaikah dengan Kebutuhan Difabel?

Penyediaan toilet difabel disesuaikan dengan Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2017, namun masih ada beberapa hal yang belum memenuhi ketentuan a quo, seperti yang berkaitan dengan luas ruang toilet difabel yang belum memenuhi standar, tidak disediakannya wastafel di dalam toilet tetapi disediakan di luar toilet dengan jarak yang berjauhan. Selain itu, pintu toilet difabel belum dilengkapi dengan plat tendang di bagian bawah pintu untuk pengguna kursi roda dan difabel netra, serta peletakan saklar lampu yang terlalu tinggi yaitu sekitar 150 cm dari permukaan lantai toilet, sedangkan standar ketinggian yang ditentukan adalah 110 cm, akibatnya saklar lampu tidak bisa dijangkau oleh seluruh ragam difabel seperti, pengguna kursi roda dan orang kecil. Penyediaan toilet difabel juga disesuaikan dengan SK Badilum Nomor 1692 Tahun 2020, namun masih ada beberapa hal yang belum memenuhi ketentuan a quo, seperti yang telah diuraikan dalam hasil checklist indikator di atas yang berkaitan dengan tidak dipergunakannya pintu geser.

 

  1. Aspek Ruang Tunggu

Ruang tunggu di gedung Pengadilan Negeri Wonosari belum sepenuhnya aksesibel bagi difabel yang berhadapan dengan hukum karena infrastruktur ruang tunggu belum dilengkapi dengan guiding block dan warning block (jalur pemandu) guna memudahkan akses mobilitas bagi difabel dengan hambatan penglihatan.

Penyediaan aksesibilitas fisik pada ruang tunggu disesuaikan dengan Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2017, SK Badilum Nomor 77 Tahun 2018, dan SK Badilum Nomor 1692 Tahun 2020. Akan tetapi, seperti yang telah dipaparkan dalam hasil checklist indikator, masih ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan, termasuk penyediaan guiding block dan warning block serta penyediaan informasi antrean dalam bentuk kartu prioritas yang belum diakomodir dalam bentuk huruf braille.

 

  1. Aspek Ruang Sidang

Ruang sidang di Pengadilan Negeri Wonosari belum sepenuhnya aksesibel karena terdapat indikator yang belum terpenuhi. Pada ruang sidang, seharusnya difasilitasi dengan pencahayaan yang terang, namun kenyataanya pencahayaan cenderung redup karena belum memenuhi standarisasi pencahayaan yang optimal yang dapat menimbulkan hambatan bagi difabel dengan hambatan penglihatan seperti low vision.

 

Penyediaan ruang sidang disesuaikan dengan Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2017, namun masih ada beberapa hal yang belum sepenuhnya memenuhi ketentuan a quo. Pertama, belum dipasang tanda dengan warna kontras atau penanda lain yang dipasang setinggi mata pada pintu ruang sidang yang menggunakan kaca bening guna menjamin keamanan difabel dengan hambatan penglihatan. Kedua, penggunaan model pintu ayun 2 (dua) arah (swing door) dengan 2 (dua) daun pintu yang tidak direkomendasikan lantaran menyulitkan difabel dalam mengoperasikannya. Selain itu juga disesuaikan dengan SK Badilum Nomor 1692 Tahun 2020, namun masih ada beberapa hal yang belum memenuhi ketentuan a quo, seperti tidak tersedianya guiding block dan warning block pada jalur menuju ruang sidang; tidak dilengkapinya handrail/pegangan rambat pada sisi kanan dan kiri ruang sidang dengan ketinggian 70 cm; tidak disediakannya handrail pada ram; serta belum disediakannya tempat penyimpanan yang memuat sarana yang dibutuhkan bagi difabel.

 

  1. Aspek Ruang Mediasi

Ruang mediasi di Pengadilan Negeri Wonosari belum sepenuhnya aksesibel bagi difabel yang berhadapan dengan hukum karena terdapat indikator yang belum terpenuhi. Pada ruang mediasi, seharusnya difasilitasi dengan pencahayaan yang terang, namun kenyataanya pencahayaan cenderung redup karena belum memenuhi standarisasi pencahayaan yang optimal yang dapat menimbulkan hambatan bagi difabel dengan hambatan penglihatan seperti low vision. Selain itu, belum difasilitasi dengan layar monitor untuk menampilkan pertanyaan dan jawaban pertanyaan yang disampaikan secara tertulis guna mengakomodasi kebutuhan difabel dengan hambatan pendengaran dan wicara yang tidak bisa berbahasa isyarat, tetapi masih paham baca tulis dan tidak buta huruf. Terakhir, kursi dan meja yang disediakan belum aksesibel, karena kursi yang disediakan terlalu besar dan berat untuk dapat digeser secara mandiri oleh difabel khususnya bagi pengguna alat bantu mobilitas dan meja yang terlalu tinggi sehingga sulit diakses pengguna kursi roda.

 

Penyediaan aksesibilitas fisik pada ruang mediasi disesuaikan dengan Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2017, namun masih ada beberapa hal yang belum sepenuhnya memenuhi ketentuan a quo sebagaimana yang telah dipaparkan pada hasil checklist indikator, seperti misalnya terkait dengan ruang bebas yang berada di belakang pintu. Ruang bebas yang dimaksud keberadaannya menjadi terbatas pada saat pintu ruangan dibuka karena terdapat kursi yang letaknya hampir berhimpit dengan pintu. Selain itu disesuaikan juga dengan SK Badilum Nomor 1692 Tahun 2020. Meskipun demikian, masih ada beberapa hal yang belum sepenuhnya terpenuhi dan perlu menjadi catatan dalam menyediakan aksesibilitas fisik pada aspek ruang mediasi seperti yang telah dipaparkan di atas. 

 

  1. Aspek Ruang Bantuan Hukum

Berdasarkan hasil checklist indikator terhadap unit layanan khusus difabel sebagai ruang pengganti bantuan hukum, dapat diketahui bahwa unit layanan difabel di Pengadilan Negeri Wonosari belum sepenuhnya aksesibel bagi difabel yang berhadapan dengan hukum karena berdasarkan hasil observasi lebar ram yang disediakan belum memenuhi standar yang aksesibel yaitu 120 cm. Selain itu, masih ada beberapa hal perlu yang menjadi catatan, seperti alat peraga yang tidak langsung tersedia di unit layanan difabel dan tidak tersedianya layar monitor.

 

Penyediaan unit layanan difabel disesuaikan dengan Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2017. Meskipun demikian, masih ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan dalam menyediakan aksesibilitas fisik pada aspek unit layanan difabel seperti yang telah dipaparkan dalam hasil checklist indikator. Selain itu juga disesuaikan dengan SK Badilum Nomor 1692 Tahun 2020, namun masih ada hal yang belum sepenuhnya terpenuhi dan perlu menjadi catatan sebagaimana yang telah dipaparkan dalam hasil checklist indikator dan terkait dengan penyediaan ram yang tidak dilengkapi dengan handrail dengan ketinggian maksimal 70 cm.

 

  1. Aspek Ruang Tahanan

Ruang tahanan di Pengadilan Negeri Wonosari belum sepenuhnya aksesibel bagi terdakwa difabel karena terdapat empat indikator yang belum terpenuhi. Pertama, ruang tahanan tidak difasilitasi dengan informasi audio visual. Kedua, pintu masuk ruang tahanan sempit karena hanya menggunakan ukuran lebar 80 cm sehingga akan menimbulkan hambatan bagi terdakwa pengguna kursi roda. Ketiga, tidak disediakan toilet yang memenuhi standar toilet aksesibel yang dapat diakses oleh terdakwa difabel secara mudah dan mandiri. Keempat, tidak disediakan tempat tidur aksesibel namun, hanya disediakan kursi panjang permanen dengan ukuran lebar sekitar 40 cm.

 

Penyediaan ruang tahanan Pengadilan disesuaikan dengan Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2017 dan SK Badilum Nomor 1692 Tahun 2020. Meskipun demikian, masih ada beberapa hal yang belum sepenuhnya terpenuhi dan perlu menjadi catatan dalam menyediakan aksesibilitas fisik pada aspek ruang tahanan seperti yang telah dipaparkan dalam hasil checklist indikator di atas.[]

 

 

Reporter: Fransisca Ayu

Editor     : Ajiwan Arief

 

Sumber:

Dio Ashar, dkk. 2019. Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI FHUI), Jakarta.

G. Sri Nurhartanto, 2014, “Difabilitas dan Diskriminasi (Sebuah Catatan Kritis Dalam Hukum di Indonesia)”, Jurnal Difabel, Vol. 1, Nomor 1 Mei 2014, Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia.

Hari Kurniawan, 2014, “Kebutuhan Difabel Terhadap Aksesibilitas Peradilan yang Fairs”, Jurnal Difabel, Vol. 1, Nomor 1 Mei 2014, Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia.

Hari Kurniawan, dkk. 2015. Aksesibilitas Peradilan bagi Penyandang Disabilitas, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) Yogyakarta, Yogyakarta.

Hastuti, dkk. 2020. Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif Penyandang Disabilitas, Laporan Penelitian dalam bentuk Buku, The SMERU Research Institute, Jakarta.

  Klobility, 2020, Kebijakan Aksesibilitas Ramah Disabilitas, https://www.klobility.id/post/kebijakan-aksesibilitas,  diakses 28 Agustus 2021.

M. Syafi’ie, 2015, “Sistem Hukum di Indonesia Diskriminatif Terhadap Difabel, Jurnal Difabel, Vol. 2, Nomor 2 Tahun 2015, Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia.

Rini Kustiani, 2019, Contoh Pengadilan Ini yang Ramah Penyandang Disabilitas, https://difabel.tempo.co/read/1269287/contoh-pengadilan-ini-yang-ramah-penyandang-disabilitas, diakses 27 Agustus 2021.

Wijang Winarko dan Karina Bunga Hati, 2018, Aksesibilitas untuk Semua, Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia, Yogyakarta.

Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Hak-Hak penyandang Disabilitas) yang telah diratifikasi oleh negara Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 174. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1148. Kementerian Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat. Jakarta.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12//2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 164/SEK/OT.01.1/01/2021 tentang Petunjuk Pengadaan Sarana Pelayanan Peradilan Terhadap Penyandang Disabilitas.

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II untuk Periode yang Berakhir 31 Desember Tahun 2020, hlm. 59-60.

 

The subscriber's email address.