Lompat ke isi utama
gambar situasi di pengadilan

Subjek Hukum dan Akomodasi yang Layak Difabel dalam Persidangan

Solider.id, Yogyakarta -Penyandang disabilitas (difabel) sebagai subjek hukum, memiliki kompleksitas permasalah yang melingkupi. Di antara permasalahan tersebut ialah, difabel rentan sebagai korban kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan seksual, kekersan finansial, atau justru kekerasan berlapis (ganda).

 

Permasalah lainnya, sebagai korban, difabel memilih bungkam (diam saja). Tidak menginfomasikan (mengadu) atas kasus yang menimpa. Berbagai alasan menjadi penyebab, apakah karena malu, mendapat ancaman dan tekanan atau justru tidak menyadari, tidak mengetahui jika dirinya adalah korban. Atau, tidak tahu harus membawa ke mana kasus yang dihadapi.

 

Selain itu, difabel sering kali kesulitan mengungkapkan kasusnya. Hal ini berdampak penyelesaian kasus tidak tuntas. Spesfisik pada difabel intelektual, sebagai korban, mereka sering kali tidak memahami perbuatan pelaku dan dampak atas perbuatan pelaku terhadap dirinya.

 

Namun demikian, apapun kompleksitas permasalahan yang dihadapi, difabel memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Difabel diakui sebagai subjek hukum. Hal ini tertuang pada pasal 30 UU No.8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Pasal (1) mengatur: penegak hukum sebelum memeriksa penyandang disabilitas wajib meminta pertimbangan atau saran dari: a) dokter atau tenaga kesehatan lainnya mengenai kondisi kesehatan fsisiknya; b) psikolog atau psikiater mengenai kesehatan kejiwaaan, dan/atau c) pekerja sosial mengenai kondisi psikososialnya. Apabila pertimbangan  atau saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memungkinkan dilakukan pemeriksaan, maka dilakukan penundaan hingga waktu tertentu. Hal ini diatur pada pasal (2) UU 8/2016.

 

Baca Juga: Menyiapkan Akomodasi Layak bagi Difabel dalam Proses Peradilan

Tersebut di atas mengemuka dari Panitera Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI), Sudharmawatiningsih, yang disampaikannya pada webinar dengan tema “Perlindungan Khusus dan Lebih untuk Penyandang Disabilitas dalam Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, melalui platform Zoom. Sebuah kegiatan yang diprakarsai Perhimpinan Jiwa Sehat (PJS), Kamis (16/6/2022).

 

Pendampingan dan kecakapan

Lebih lanjut Dharmawatiningsih dalam paparannya menyampaikan, Pasal 31 UU Penyandang Disabilitas megatur: penegak hukum dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak difabel wajib mengizinkan kepada orang tua atau keluara anak dan pendamping atau penerjemah untuk mendampingi anak difabel.

 

Sedang pada pasal 32 berbunyi, penyandang disabilitas dapat dinyatakan tidak cakap berdasarkan penetapan pengadilan negeri memalui permohonan. Selanjutnya, jika penyandang disabilitas dinyatakan tidak cakap oleh pengadilan negeri, maka keluarga penyandang disabilitas berhak menunjuk seseorang untuk mewakili kepentingannya pada saat persidangan.

 

Baca Juga: Mendiskusikan Akomodasi yang Layak Bagi Difabel dalam Proses Peradilan

 

Karenanya, diatur kemudian tentang pasal akomodasi yang layak dalam peradilan, melalui pasal 36 ayat (2). Akomodasi yang layak, juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Tahun 2020. Yakni diberikan dalam bentuk pelayanan dan informasi yang non diskriminatif, memberi rasa aman dan nyaman. Demikian pula peradilan diatur agar menyediakan sarana prasana sesuai kebutuhan difabel.

 

Bahkan, Mahkamah Agung (MA) pun mengeluarkan Surat Keputusan (SK) terkait akomodasi yang layak bagi difabel pada persidangan. Surat Keputusan tersebut ialah: 1) SK Dirjen Badan Peradilan Umum No. 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang pedoman pelaksanaan pelayanan bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan. 2) SK Dirjen Badilog No. 206/DJA/SK/I/2021 tentang standar pelayanan terhadap penyandang disabiltias di lingkungan peradilan negara.

 

 

Korban difabel, dalam UU 12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diatur pada pasal 7 ayat (1). Bahwa pelecehan seksual nonfisik tidak berlaku bagi korban difabel atau anak. Berikutnya Pasal 14 ayat (5) mengatur, bahwa kekerasan seksual berbasis elektronik merupakan delik aduan, kecuali korban adalah anak atau difabel.

 

Lebih lanjut UU menegaskan, dalam hal korban kekerasan seksual berbasis elektronik terhadap anak atau difabel, adanya kehendak atau persetujuan korban, tidak menghapuskan tuntutan pidana.

 

Dharmawatiningsih juga mengemukakan adanya pendekatan dalam menghadapi hambatan difabel dalam proses persidangan. “Pendekatan yang dilakukan dalam persidangan, harus sensitif gender, menekankan pada etika kepedulian (ethics of care),” ujarnya.

 

Persidangan juga harus meniadakan hambatan psikis dan reviktimisasi (tidak mengkriminalisasikan) korban. Untuk mencapainya, pendekatan atau penanganan hukum harus memprioritaskan keselamatan korban. Tidak akan melakukan pemeriksaan korban sebagai saksi yang dihadiri oleh terdakwa, apalagi melakukan konfrontasi secara langsung. 

 

Mendahulukan  pemeriksaan korban, sehingga korban tidak perlu menunggu lama, tidak membatalkan atau menuda jadwal persidangan secara mendadak. Menyediakan ruang tunggu khusus bagi korban di pengadilan, agar korban tidak bertemu langsung dengan pelaku sebelum persidangan dimulai. Menciptakan atmosfer persidangan yang nyaman bagi korban[].

 

Penulis: Harta Nining Wijaya

Editor   : Ajiwan Arief

 

The subscriber's email address.