Lompat ke isi utama
tayangan  slide bertuliskan perlindungan khusus dan lebih bagi disabilitas dalam uutpks

Sebelas Catatan Penting Perlindungan Khusus dan Lebih bagi Difabel dalam UU TPKS

Solider.id, Yogyakarta -Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) resmi diundangkan Presiden Joko Widodo pada 9 Mei 2022. Perjalanan panjang dan drama tarik ulur, hilang dan muncunya beberapa pasal, mewarnai proses pengesahannya. Hingga detik terakhir sebelum disahkan, rancangan undang-undang TPKS sempat memuat pasal-pasal diskriminatif terhadap difabel. Salah satunya, pasal yang menyatakan kesaksian difabel korban kekerasan seksual tidak setara dengan korban non difabel.

 

Atas kerja keras Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS) dan berbagai organisasi difabel, pasal-pasal diskriminatif akhirnya diganti dengan pasal yang lebih inklusif. Euforia atas pengesahan UU TPKS yang inklusif terhadap difabel mengaliri darah para aktivis, pejuang pengesahan UU TPKS.  Namun itu saja tentu tak cukup. Aksi mensosialisasikan UU TPKS kepada seluruh lapisan masyarakat, menjadi langkah selanjutnya.

 

Catatan penting terkait UU TPKS yang memuat pasal-pasal perlindungan khusus dan lebih bagi difabel, akan dirangkum dalam tulisan ini. Setidaknya terdapat sebelas (11) catatan penting terkait perlindungan khusus dan lebih bagi difabel, dalam UU TPKS. Apa sajakah?

 

Pertama, tindak pidana pelecehan seksual non fisik, pelecehan seksual fisik, dan kekerasan seksual berbasis elektronik adalah delik biasa (bukan delik aduan). Pasal 7 ayat 2, Pasal 14 ayat 3

 

Kedua, Dalam hal korban kekerasan seksual berbasis elektronik merupakan anak atau penyandang disabilitas, adanya kehendak atau persetujuan korban tidak menghapuskan tuntutan pidana, Pasal 14 ayat (5).

 

 Ketiga, tambahan hukuman pidana sepertiga (1/3) diberikan kepada pelaku jika korban adalah difabel dan anak, Pasal 25 ayat (1) huruf b.

 

 Baca Juga: Angin Segar Pengesahan UU TPKS

 

Keempat, keterangan saksi dan/atau Korban difabel mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keterangan Saksi dan/atau Korban yang nondifabel. Pasal 25 ayat (4); dan Kelima, keterangan Saksi dan/atau Korban wajib didukung dengan penilaian personal sebagaimana diatur dalam perarturan perundang-undangan megenai akomodasii yang layak untuk Peyandang Disabilitas dalam proses peradilan. Pasal 25 ayat (5) tentang keterangan saksi atau korban.

 

Keenam, saksi dan/atau Korban difabel dapat didampingi pleh orang tua, wali dan/atau pendamping kecuali orang tua atau wali tersebut adalah tersangka atau terdakwa dalam kasus tersebut. Pasal 27 ayat (1) dan (2).

 

Tujuh, korban difabel berhak melapor aksesibiltas dan akomodasi yang layak guna pemenuhan haknya. Pasal 66 ayat (2); delapan, pemulihan bagi korban sebelum dan selama proses peradilan meliputi pemberian aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi kornam difabel. Pasal 70 ayat (2).

 

Sembilan, dalam menyelenggarakan penanganan, perlindungan dan pemulihan korban, UPTD PPA bertugas memfasilitasi kebutuhan korban difabel. Pasal 76 ayat (3). Sepuluh, pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri, komisi yang menangani kekerasan terhadap perempuan, hak asasi manisia, perlindungan anak dan difabel, serta dilaksanakan oleh masyarakat. Pasal 83 ayau (4).

 

Baca Juga: Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual Pro Difabel

 

Serta, sebelas, pemantauan pelaksanaan pemenuhan dan perlindungan hak peyandang disabilitas termasuk penyandang disabilitas yang berada di panti/tempat-tempat berasrama melibatkan Komisi Nasional Disabilitas (KND). Pasal 83 ayat (4).

 

Sebelas catatan penting di atas akan menjadi sia-sia ketika tidak tersosialisasikan. Ketika tidak dipahami oleh masyarakat, ketika tidak ada yang mengawal implementasinya. Yogyakarta (17/6/2022).[]

 

 

Penulis: Harta Niining Wijaya

Editor    : Ajiwan Arief

 

The subscriber's email address.