Lompat ke isi utama
FGD PP 39 TAHUN 2020

Mendiskusikan Akomodasi yang Layak Bagi Difabel dalam Proses Peradilan

Solider.id, Surakarta- Ada beberapa hal menarik untuk dicermati dalam sesi diskusi dan tanya jawab pada FGD seri kedua bertema asesmen personal yang diselenggarakan oleh MHH Aisyiyah bekerja sama dengan Sigab, Jumat (3/6). Sesi berbagi pengalaman disampaikan oleh perwakilan dari Pengadilan Agama (PA) Surakarta yang pernah mendampingi seorang Tuli dalam kasus perdata (perceraian) dan tidak ada pendamping korban, baik hukum maupun ahli.

 

Dalam diskusi PA Surakarta mengusulkan agar para pendamping melebarkan sayap, menyentuh ranah PA karena difabel tersebut hanya didampingi oleh keluarga, sebab  keluarga yang tahu kebutuhannya. Ia juga berharap PA ke depan juga ada kerja sama dengan organisasi difabel, terkait bagaimana pengadilan agama melayani difabel. Hal lain, PA juga pernah menerima perkara perdata (perceraian) difabel dengan hambatan berbicara dan hambatan emosi. Dan ketika itu tidak ada satu pun pendamping difabel maka pihak PA mengalami kesulitan.

 

Pertanyaan lain dari peserta adalah bagaimana menentukan apakah difabel bisa dipidanakan atau tidak dalam suatu perkara? Abdullah Tri Wahyudi yang menjadi narasumber pada FGD menyatakan bahwa harus ada asesmen personal untuk menentukan.

 

Abdullah bercerita tentang kliennya yang pernah dirawat di rumah sakit jiwa dan pernah pula tinggal di sebuah panti di Boyolali. Ketika klien tersebut tinggal di panti, ia mengalami masalah warisan. Lalu Abdullah dan kawan-kawan melakukan asesmen personal dan didapat kenyataan bahwa kliennya adalah orang yang mengalami masalah kejiwaan dan bukannya orang yang alami gangguan jiwa. Dalam asesmen tersebut disimpulkan bahwa ia tidak dalam pengampuan. Pun ketika korban adalah difabel dan masuk usia anak, Abdullah juga melakukan asesmen personal. Dalam keputusan Badilum dan Badilag, yang menggunakan istilah penilaian personal dilakukan dari pihak PA.

 

Saat mendampingi difabel pelaku pembunuhan yang korbannya adalah suaminya sendiri, Abdullah menceritakan bahwa pelaku pernah mendapatkan ‘kartu kuning’ dan pernah melakukan pengobatan terkait gangguan kesehatan jiwa yang dimilikinya. Dari asesmen personal yang dilakukannya, pada saat kejadian, ada temuan bahwa pelaku mampu mempertanggungjawabkannya.

Komitmen untuk Melaksanakan

Dalam FGD yang mendatangkan para pemangku kepentingan seperti APH, PPA, dan UPT PT PAS serta lembaga pendamping hukum tersebut didapat pernyataan dari PPA Polresta Surakarta lewat kanitnya, bahwa pihaknya terkait asesmen personal, akan mengacu kepada PP nomor 39 tahun 2020, baik difabel sebagai korban, pelaku maupun saksi. “Kami selalu berkoordinasi dengan dinas sosial dan UPT PT PAS, sebelum kami melakukan pemeriksaan,” ujar Dwi Erna, Kanit PPA Polresta Surakarta.  Abdullah dalam menyampaikan jawaban atas pertanyaan dan pernyataan peserta, kalau akan mengacu PP yang punya kewenangan adalah dokter/psikolog/ psikiater. PP mengamanatkan penanganan perkara ada petugas khusus. Ia menjawab pertanyaan dari PA yang mendapatkan klien (pelapor) seseorang dengan hambatan komunikasim maka yang dibutuhkan adalah penerjemah. Ada tiga hal yang menjadi catatan yakni kebutuhan akan penerjemah atau Juru Bahasa Isyarat (JBI), menunjuk pendamping disabilitas yang disetujui oleh di korban/pelaku, bisa dengan Sigab,Gerkatin,Pertuni, dan adanya posbakum yang punya kerja sama dengan PA. Ada advokat yang mendampingi karena ada hambatan.

 

Ia mencontohkan saat ini bersama Sigab Indonesia sedang menangani kasus di sebuah kabupaten di Jawa Tengah dan korban adalah Tuli. Si korban memiliki keterbatasan dalam pemahaman bahasa isyarat, dan kebingungan ketika ditanya tentang konsep waktu, tanggal dan jam. Di sinilah menurutnya dibutuhkan penerjemah yang akan membantu proses penanganan perkara sehingga bisa berjalan dengan baik.[]

 

Reporter: Puji Astuti

Editor   : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.