Lompat ke isi utama
aksesibilitas informasi bagi difabel

Aksesibilitas Komunikasi Risiko pada Kelompok Difabel, Kini dan Nanti (3 – habis)

Solider.id, Yogyakarta – Potret kegagalan komunikasi risiko pada difabel dikisahkan oleh Mitha sebagai pendamping ODGJ di Yogyakarta. Cerita pertama terjadi akibat ketidakpercayaan difabel pada layanan kesehatan.

 

“Ada satu dampingan ODGJ, umurnya sekitar 50 tahunan, saking nggak maunya divaksin dia sampai nyemplung sumur,” kisah Mitha .

 

Contoh buruknya komunikasi risiko pada difabel psikososial lainnya adalah ketika terjadi dua kasus kematian di sebuah shelter. “Dua ODGJ meninggal karena tertular oleh petugas yang keluar masuk tempat tersebut,” imbuh Mitha seraya geleng-geleng kepala, tak habis pikir. Orang-orang dan tempat yang seharusnya paham mengenai komunikasi risiko dan menjadi ruang aman difabel psikososial agar tidak tertular virus malah menjadi carrier yang menyebabkan kematian.

 

Hak memperoleh informasi bagi difabel telah diatur dalam Pasal 5 UU No. 5 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Disana termaktub bahwa informasi harus dapat disampaikan secara jelas sehingga dapat ditangkap dan dipahami utuh. Jadi, selain media penyampaiannya, efektif atau tidaknya sebuah informasi juga bergantung dengan isi pesannya.

 

 

 

 

 

 

Informasi Covid, Sudahkan Aksesibel?

 

Sumber: Yang Bergerak dan Yang Terdampak – Jaringan DPO Respon Covid-19

 

Dalam grafik Kaji Cepat secara online yang dilakukan Jaringan DPO Respon Covid-19 diatas, 1.015 dari 1683 orang informan menilai bahwa mereka telah mendapatkan cukup informasi tentang Covid-19. Mengingat ini dilakukan online, maka mayoritas responden tentu adalah difabel yang memiliki akses media komunikasi dan informasi digital cukup. Artinya, bagi difabel yang tidak mempunyai akses informasi cukup, jumlahnya akan sama dengan sisa informan yang menyatakan kurang informasi. 

 

“Banyak informasi belum aksesibel untuk difabel, ada yang kelihatan sudah sempurna seperti tersedianya juru bahasa isyarat, tapi untuk tuli yang nggak bisa bahasa isyarat kan video itu tidak berguna,” kata Ratna, ketua HWDI DIY. Dia mencontohkan lagi di wilayah Sleman barat ketika tidak ada difabel netra yang disasar, maka mereka tidak memproduksi media dalam bentuk braille.

 

Untuk media informasi pada difabel psikososial, Mitha menjelaskan bagi ODGJ yang sudah masuk fase pulih, mereka bisa mengakses dari hape. Tapi untuk ODGJ berat, penyampaian informasi Covid perlu dibahasakan secara sederhana. “Kita minta untuk cuci tangan dan prokes saja,”

 

Pemberian informasi terhadap difabel psikososial juga tidak bisa sekadar lisan, tetapi harus benar-benar menanamkan ke dalam diri mereka. Mitha mencontohkan agar mereka mau makan saja butuh waktu 10 menitan, karena harus memperagakan bagaimana mencuci tangan dulu, kita tuntun mereka menuju kran, lebih-lebih untuk prokes lainnya.

 

Pengalaman Ajiwan Arief sebagai pemimpin redaksi solider.id ternyata tak jauh berbeda. “Awal-awal aku pun tidak begitu paham soal pandemi, tapi dipaksa paham karena di solider.id ada tanggungjawab membuat media KIE bagi difabel, jadi aku harus bisa memilah mana informasi yang benar, mana yang hoaks,” kisah Ajiwan. Namun dibalik itu dia masih berkecamuk.

 

“Sebenarnya aku tuh dalam keadaan aman atau tidak, sih,” Hal ini karena kondisi Ajiwan sebagai difabel netra low-vision yang mengandalkan perabaan sebagai sensorisnya.

 

“Kecemasan kita meningkat dan berlipat ganda ketika nggak sengaja memegang benda asing, seperti gagang pintu saja, itu sangat membuat kuatir tertular Covid,” kenang Ajiwan.

 

Kelindan Antara Kendala Mobilitas dan Jemput Bola Yang Tak Merata

Tak berbeda dengan kendala yang dialami mayoritas difabel di wilayah lain, kendala utama adalah transportasi, selain lokasi vaksin tidak aksesibel.

 

“Tapi ada juga puskesmas yang jemput bola ke tempat difabel tinggal, tapi tidak semua (puskesmas) mau homecare,” ujar Sumiyati

 

Sumiyati menilai karena faktor kendala transportasi itulah kini pemerintah makin mendekatkan akses vaksin sampai ke desa-desa. Namun Sumiyati juga menyayangkan mengapa hal itu tidak dilakukan Pemerintah sejak awal pandemi. “Kalau sekarang itu bahkan sampai ke rumah-rumah lho mendatanginya,” jelasnya.

 

Senada Sumiyati, kendala ODGJ ketika vaksinasi adalah mobilitas ke tempat vaksin. Hanya beberapa puskesmas yang menyediakan fasilitas homecare. “Harus jemput satu-satu, di antar-jemput, gitu. Saya sampai pernah pingsan karena kecapekan,”

 

“Terkait vaksinasi, respon dari teman-teman difabel beragam, ada beberapa yang kemakan hoaks, diantaranya pandangan bahwa vaksin itu haram, trus berdampak bagi kesehatan, seperti habis vaksin kok malah positif, itu membuat mereka makin tidak percaya” ujar Ajiwan.

 

Ajiwan juga mencontohkan pada komunitas Tuli, tindakan mereka sangat dipengaruhi teman sesama tuli. “Kalau temannya mau vaksin, ya dia juga mau vaksin. Jadi karena faktor komunikasi risiko dari pemerintah yang kurang aksesibel bagi difabel sehingga lebih banyak yang ikut-ikutan teman, gitu,” Meski sampai saat ini dia belum vaksinasi booster, sejauh ini Ajiwan belum mendengar dampak vaksin yang berpengaruh pada kerentanan sebagai difabel.

 

Yang membuat Mitha justru miris adalah pemerintah masih kerap menytigma ODGJ, “Wong edan wae kok, dikapak-kapakne tetep dadi wong edan,” meski Mitha menyadari bahwa difabel psikososial memang tidak bisa sepenuhnya pulih

 

“Yang dibutuhkan ODGJ bukan cuman dibantu makan, mandi, tapi juga perhatian dan didengarkan, diuwongke,” geram Mitha.

 

Aksesibilitas Untuk Semua Ragam

“Bicara aksesibilitas untuk semua ragam, kita harus akui bahwa kita membuat media itu yang simple-simple saja. Contohnya, video informasi untuk difabel intelektual, kita minta melihat video umpama durasinya 30 menit saja, itu susah bagi mereka fokus, mereka akan lari-lari, dikandani angel, jadi ya kadang kita sampaikan lisan juga,” imbuh Ratna.

 

“Bagi kelompok difabel, bicara aksesibilitas itu ya kita di-assessment dulu harusnya bagaimana sih media informasi yang aksesibel bagi difabel,” ujar Ratna yang menilai keterlibatan difabel atau organisasi difabel belum maksimal terkait hal ini.

 

Sementara itu, untuk komunikasi risiko pada kelompok difabel di Yogyakarta, AIHSP memberikan pemahaman mengenai komunikasi publik, risiko pada misinformasi yang beredar. Ferry Anggoro, Provincial Coordinator DIY for AIHSP Project mencontohkan ketika vaksinasi dimana semua warga negara berhak untuk divaksin, dari sisi komunikasi risiko didapatkan kondisi anggota komunitas difabel tidak mau divaksin dengan alasan menyebabkan kematian atau memperburuk kondisi kedifabilitasan mereka.

 

“Makanya kita berikan informasi, kita libatkan mereka sebagai dapur konten digital,” ungkap Ferry.

 

Dapur konten digital yang dimaksud adalah kelompok difabel menciptakan media yang aksesibel untuk kelompok mereka, AIHSP memberikan guidance tentang risiko apa saja yang kemungkinan muncul ketika informasi secara salah dipahami.

 

“Pemahaman komunikasi risiko harus kita kontrol, misalnya ketika ada asumsi beredar di masyarakat bahwa pandemi diperpanjang dengan adanya varian baru atau dengan adanya penyakit lain seperti Hepatitis Akut serta penyakit Kuku dan Mulut, maka informasi yang diberikan harus jelas, juga bagaimana antisipasinya ketika penyakit itu menyebar.

 

Dari sisi regulasi pelayanan komunitas sudah ada, di semua kabupaten dan tingkat provinsi sudah ada, artinya kelompok difabel bukan lagi obyek tapi sekaligus subyek layanan. Selain komunikasi risiko, Ferry concern soal bangunan fisik yang aksesibel di fasilitas publik. “Meski di DIY akses dlonjongan sudah banyak ada, tapi hotel atau mall belum banyak, apalagi kantor pemerintah. Ini fakta riil bahwa akses untuk difabel harus tetap ada, meski penggunanya hanya satu dua orang,” imbuh Ferry.

 

Selain infrastruktur, Ferry menyoroti pula tentang soft skill. “Soft skill ini ada dua, pertama, capacity building bagi teman-teman difabel dalam menyampaikan informasi atau public speaking-nya lah, ini penting untuk menyuarakan pemenuhan hak-hak mereka. Kedua, perlunya upgrading atau review kembali bagi tenaga pemerintah yang sudah pernah mengikuti pelatihan tentang isu-isu difabel,”

 

Dalam hal ini, AIHSP mempunyai perhatian pada GEDSI (gender equality, disability and social inclusion) mainstreaming agar dapat diupayakan pemerintah yang diimplementasikan mulai dari konsep pembangunan hingga monitoring evaluation.

 

Penulis: Alvi

Editor   : Ajiwan Arief 

The subscriber's email address.