Lompat ke isi utama
animasi difabel berursi roda memakai masker

Data Difabel Selama Pandemi: Masalah Klise, Namun Tak Pernah Ada Solusi (2)

Solider.id, Yogyakarta – Ketiadaan data difabel yang akurat di DIY membuat dampak pandemi di kalangan ini sulit diketahui. Demikian halnya, upaya mengatasi wabah, termasuk cakupan vaksinasi, di kalangan difabel menjadi sulit terukur.

 

Dalam Undang-Undang No. 8 tahun 2016 terdapat lima ragam difabel, namun dari 29 ribu difabel yang didata Dinas Sosial provinsi DIY ditemukan 12 ragam dan sub ragam difabel. “Data pilah ragam difabel ini penting bagi Australia-Indonesia Health Security Partnership (AIHSP) dimana komunitas difabel tidak hanya sebagai subyek tapi kelompok sasaran juga. Kalau sasaran tidak tepat sasaran tadi kan mubazir pelayanannya,” ujar Ferry Anggoro, Provincial Coordinator DIY for AIHSP Project ketika diwawancara solider.id via telepon (02/06). 

 

“Fakta di lapangan, ketika  menapis data berapa banyak komunitas difabel yang sudah divaksin, kalau dari form pendaftaran kan kita bisa cek umur, laki-laki atau perempuan juga bisa di cek, tapi ragam difabel tidak ada,” Ferry mengeluhkan ketiadaan data pilah difabel yang mendapat manfaat atau cakupan vaksin sehingga hal ini penting untuk diadvokasi bersama. “Difabel punya hak yang sama untuk dapat pelayanan publik, tidak hanya karena ini masalah kesehatan dampak pandemi. Ketika data pilah bisa diidentifikasi, memudahkan OPD terkait untuk tembak sasaran secara tepat,” jelas Ferry.

 

Tak berbeda jauh yang dilakukan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Provinsi  DIY di awal pandemi.  HWDI DIY terlibat dalam sosialisasi Covid untuk kelompok difabel dan kelompok rentan seperti lansia dan perempuan rawat sosial ekonomi. Sosialisasi bahkan dilakukan dari pintu ke pintu. Sementara ketika vaksinasi digalakkan, HWDI DIY menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Sleman untuk pendaftaran dan pendampingan difabel yang akan melakukan vaksin dan yang memerlukan akses mobilitas untuk diantara jemput. HWDI DIY menyelenggarakan pemeriksaan gula darah, asam urat dan kolesterol bagi masyarakat khususnya difabel, pendamping sebelum melakukan vaksin.

 

“Kita memang tidak mendata yang kena Covid, tapi ketika ada difabel yang kena (Covid), kita hubungkan mereka untuk dapat akses,” ujar Ratna, Ketua HWDI DIY. Meski masuk kepanitiaan bekerjasama dengan Pemkab Sleman, Ratna merasa susah dapat data difabel siapa yang sudah atau belum vaksin.

 

Baca Juga: Pahit Manis Pengalaman Difabel di Yogyakarta Selama Pandemi (1)

Data Difabel Tidak Akurat, Dampaknya?

Pemerintah harus diberikan pemahaman tentang masing-masing ragam difabel meski Undang-Undangnya sudah terbit sejak tahun 2016. Informasi itu harus sampai ke masyarakat terbawah. “Saya heran kok sosialisasi Perda difabel, yang diundang kok hanya difabelnya saja,” ujar Sumiyati, Ketua Organisasi Difabel Plembutan, Gunungkidul.

 

Sumiyati berpendapat bahwa kelompok difabel memang harus paham ada kebijakan yang mengatur tentang pemenuhan hak mereka, tetapi masyarakat luas juga penting untuk tahu.

 

“Gunungkidul yang menyatakan kabupaten inklusi saja masih belum paham tentang isu difabel,” imbuhnya. Masih menurut Sumiyati, hanya individunya saja yang punya perspektif tapi bukan institusinya. Ketika orang-orang yang punya perspektif itu dimutasi, maka kinerja instansinya untuk pemenuhan hak difabel juga menurun.

 

“Praktik baik hanya dilakukan oleh individu yang punya perspektif, seperti jemput bola untuk difabel yang tidak bisa vaksin,” tambah Sumiyati.

 

Di lapangan, kebanyakan pendamping difabel melakukan pendampingan swadaya dan swadana. “Kebanyakan sih malah tombok,” imbuh Tutik.

 

Yang lebih mengherankan Tutik, dirinya sebagai relawan sudah beritikad baik memberikan data difabel ke pihak desa, tapi anehnya kok dia juga yang harus menyisir turun lapangan. “Harusnya kan pemerintah, dari desa turun ke dusun-dusun,” keluh Tutik.

 

“Saya itu selalu rutin melakukan pendataan dan melapor ke bagian Kesra, tapi kalau ada pihak yang minta data ke desa, eh disuruh minta ke saya. Jadi data di Kesra itu kemana? Mereka kan yang punya anggarannya juga,”

 

Sumiyati juga mengeluhkan data difabel di Bappeda, BPS dan Dinsos itu berbeda-beda. “Pernah ada yang melakukan pendataan, sudah lengkap, lalu kita kirim ke pusat, tapi kemudian yang datang ke bawah (desa) lagi adalah data yang lama, yang sudah meninggal itu masih muncul lagi datanya,” Sumiyati terheran-heran pembaruan data yang mereka lakukan tidak tahu nyantol dimana.

 

Sumiyati sepakat bahwa data difabel selama pandemi masih minim. “Difabel yang kena Covid kurang terpantau pemerintah. Kalau kita sebagai organisasi difabel cuman informasi saja difabel ini kena Covid, ada yang sampai meninggal tapi memang karena faktor komorbid atau komplikasi penyakit,” terangnya.

 

Sebagai pendamping ODGJ, Mitha sangat merasakan dampak ketidakakuratan data pada terabaikannya akses untuk difabel psikososial, terutama akses kesehatan dan kesempatan untuk bisa divaksin. “Kalau tidak ada data valid apakah ODGJ punya komorbid misalnya diabet, kolesterol atau penyakit jantung, maka jika main langsung vaksin aja, jelas ini akan menambah kerentanan mereka,” jelas Mitha. Dia menambahkan faktor inilah yang membuat belum semua difabel bisa vaksinasi.

 

Secercah Harapan dalam Satu Data Adminduk

Informasi terbaru yang didapat Ferry, bahwa Kemendagri melalui Dinas Dukcapil sedang merencanakan pemutakhiran data di Kartu Keluarga (KK). “Karena di KK kan tidak tercantum ragam difabel, maka pemutakhiran data ini bisa diakses oleh seluruh teman-teman difabel, baik yang sudah punya KTP atau belum tetap harus ke Dukcapil agar tahu masuk ragam difabel mana dan yang belum punya E-KTP bisa melakukan perekaman data baru,” sarannya.

 

Jadi, dalam KK rencananya akan ditambahkan satu kolom yang berisi ragam difabel. “Kalau tidak salah kolom ke tujuh di KK. Meski Kemendagri hanya mengidentifikasi menurut 5 ragam difabel menurut UU, tapi itu sudah starting point yang bagus. Jadi kita bisa dapat data riil di lapangan tentang berapa banyak difabel yang harus dilayani atau mendapatkan layanan yang sama dengan yang lain. Karena kita usung one health maka data itu akan berguna ketika vaksinasi,” kata Ferry

 

Pendataan yang minim inilah yang juga membuat Ferry tak berani mengungkap berapa banyak difabel yang tidak vaksin. “Secara kuantitas banyak, tapi saya tidak bisa katakan berapa persen karena saya harus tahu dulu data hitam diatas putihnya. Begitu juga tentang data cakupan vaksin, untuk masyarakat umum ada, tapi khusus berapa banyak yang dari kelompok difabel tidak ada,” ungkap Ferry.

 

Temuan di lapangan mengungkap beberapa kendala difabel yang tidak mau divaksin diantaranya karena kesulitan akses, keterbukaan keluarga, sugesti dan lain-lain. Ferry berharap banyak rencana pemutakhiran data yang diinisiasi Kemendagri via Dukcapil akan memudahkan ekstraksi data dari masing-masing ragam yang ada.

 

Penulis: Alvi

Editor  : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.