Lompat ke isi utama
animasi menggambaarkan difael di masa pandemi

Pahit Manis Pengalaman Difabel di Yogyakarta Selama Pandemi (1)

Solider.id, Yogyakarta – Setelah Pemerintah Indonesia mengumumkan kasus pertama Covid-19 pada 2 Maret 2020, sejumlah kebijakan penanganan ditetapkan, tak terkecuali untuk kelompok difabel. Hasil asesmen cepat dampak Covid-19 bagi difabel di 32 provinsi yang dilakukan Jaringan Organisasi Difabel di Indonesia menyatakan bahwa kelompok difabel rentan tertular Covid, terutama bagi difabel yang memerlukan asistensi personal dan komorbiditas penyakit.

 

Dua tahun berselang, Solider.id mewawancarai Sugeng dan Sumiyati, difabel daksa dari Gunungkidul, Mitha, pendamping difabel psikososial, Tutik sebagai orangtua difabel Cerebral Palsy (CP) berat dan Ratna mewakili Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Bagaimana pahit manis mereka berjibaku melawan pandemi, mari kita dengar kisah penuturan mereka.

 

Covid-19 dalam Kacamata Difabel

“Saya percaya pandemi itu ada, tapi saya kerja ya kerja saja,“ ujar Sugeng membuka obrolan tentang bagaimana informasi awal Covid-19 yang ia terima sebagai difabel daksa.

 

“Saya buka hape dan media sosial tentang informasi Covid, tapi saya juga tetap srawung (bergaul) dengan masyarakat, tapi dengan prokes ketat,” imbuh Sugeng yang tak menampik dirinya juga dapat informasi mulut ke mulut bahwa Covid-19 dan vaksinasi itu hanya “mainan pemerintah” agar dapat uang besar. “Tapi saya acuhkan, kan hanya omongan dari mulut ke mulut yang nggak tahu juga sumbernya dari mana,” sergahnya.

 

Sugeng juga mengisahkan ketika melakukan vaksin kedua, petugas kesehatan memberitahunya bahwa efek vaksin dosis kedua akan lebih parah. Petugas itu menyarankan agar Sugeng tidak bekerja 30 hari. Namun nyatanya, ia mengalami KIPI sama seperti mayoritas orang lainnya, seperti pusing, dan lain-lain, yang kemudian sembuh hanya dalam beberapa hari, tidak sampai harus tidak bekerja sebulan.

 

Lain lagi yang dikisahkan Sumiyati, Ketua Organisasi Difabel di Plembutan, Gunungkidul. Menurut dia perangkat desa aktif seminggu sekali akan keliling menginformasikan tentang Covid-19. “Orang-orang tua percaya bahwa Covid itu tidak akan masuk desa, tapi kemudian banyak yang meninggal hampir tiap hari, seperti dulu yang mereka alami, namanya pagebluk,” cerita Sumiyati.

 

Tutik yang berasal dari kabupaten yang sama dengan Sugeng dan Sumiyati, juga memiliki anak CP berat dan orangtua yang sudah lansia. Dia menyatakan keparnoan dan kecemasan berlebih yang dialaminya di masa awal pandemi.

 

“Aku pernah batuk pilek, aku kuatir dan cemas, akhirnya malah yang kena lambung, dan harus masuk rumah sakit. Padahal setelah diperiksa bukan Covid. Kalau sekarang karena Covid sudah mereda, prokesnya juga mulai tidak ketat. Dulu, sampai rumah selalu langsung mandi meski jam 12 malam sekalipun. Sekarang sih nggak sampai segitu parnonya,” imbuh Tutik.

 

Untuk para lansia yang tidak bisa mengakses informasi melalui hape, mereka mendapat informasinya dari perangkat RT. Meski begitu sehari-hari mereka tetap pergi ke sawah,” ujar Tutik. Sementara informasi bagi anaknya yang CP berat, pihak pemerintah memasrahkan padanya selaku orangtua karena anaknya tidak akan paham jika diberi informasi.

 

“Dia (anak Tutik yang CP) belum vaksin, saya masih takut pada efeknya. Untuk lansia aja aku juga maju mundur untuk vaksinasi karena aku melihat ada yang stroke. Aku sempat takut juga, tapi juga akhirnya mereka vaksin,” imbuh Tutik.

 

Sumiyati mengaku orang-orang tua dan lansia di desa terbantu dengan penjelasan informasi Covid dari Sri Sultan yang menggunakan bahasa Jawa di televisi sehingga mereka lebih paham. Namun Tutik menekankan bahwa informasi yang didapat para lansia dari televisi tetap harus dijelaskan lagi agar tidak terjadi salah interpretasi.

 

“Tapi dari dulu orangtua kita sudah benar, kalau pulang dari luar itu ya cuci tangan atau mandi, kalau sekarang kan kita malah mau cepat-cepat pegang hape atau ketemu anak, padahal nggak tau bawa kuman apa enggak,” ujar Sumiyati mengakui.

 

Lain lagi cerita Mitha bersama difabel psikososial. Ketika pandemi terjadi, fokus pertama Mitha bukan soal data, tapi pelayanan makan atau penyediaan masker dan lain-lain bagi difabel psikososial. Selain juga fokus mengedukasi keluarga yang masih harus beraktivitas diluar, sementara mereka punya anggota keluarga difabel yang rentan terhadap penularan Covid. “Kita melakukan ekstra penyadaran keluarga, dan ke difabelnya. Kalau keluarga tidak merespon, terpaksa kita juga ingatkan ke difabelnya secara pelan-pelan. Tetapi hanya pada ODGJ ringan saja. Yang ODGJ berat, kita yang harus melakukan perawatan diri, seperti mandi dan lain-lain,”

 

“Untuk ODGJ, mereka tidak punya komorbid terkait kedisabilitasannya, kecuali mereka punya darah tinggi, kolesterol. Apalagi ada selisih waktu antara jam mereka divaksin dan jam mereka minum obat, jadi tidak ada kendala dan pengaruhnya,”

 

Keluarga, Justru Menambah Kerentanan Bagi Difabel

Seperti yang telah disinggung Ferry diatas, bahwa keterbukaan keluarga tentang anggota keluarganya yang difabel sangatlah penting, Ratna, Tutik dan Mitha mengamini.

 

“Peran keluarga itu penting. Karena ketika keluarga merasa anggota keluarganya yang difabel aman, tidak bisa tertular karena tidak kemana-mana, maka disitulah kerentanan difabel bertambah,” ucap Ratna. Ratna menilai anggapan keluarga tentang difabel yang tidak akan tertular Covid karena hanya di rumah saja tersebut disertai dengan tidak adanya informasi yang diberikan kepada difabel, sementara keluarga tidak melakukan prokes ketat padahal melakukan mobilitas keluar setiap hari.

 

“Jadi, kesadaran keluarga sangat penting. Waktu itu kita ketemu dengan disabilitas mental intelektual, ternyata dia tahunya hanya disuruh cuci tangan dan pakai masker, tidak tahu Covid itu apa, berarti keluarga tidak bisa memberikan dia informasi mengenai Covid dan bagaimana penularannya. Yang dikasi informasi kan keluarganya, bukan difabel karena susah masuknya,” ujar Ratna.

 

Terkait vaksinasi, Ratna menilai beberapa hambatan justru muncul dari keluarga. Ketika ada 4 kasus yang menimpa difabel, salah satunya adalah kejang usai divaksin, orangtua difabel berbondong-bondong menolak vaksin karena tak mau terjadi hal yang sama pada anaknya.

 

“Meski kita menyadari bahwa kejangnya mungkin bukan karena vaksin, tapi mungkin dia memang sering kejang sebelumnya, atau pengaruh banyak orang, jadi bising, atau terlalu nama nunggu, sehingga bisa jadi faktor dia tiba-tiba kejang, tapi orang kan selalu nggebyah uyah pasti itu KIPI” kata Ratna.

 

Cerita lain soal vaksin adalah ada difabel yang sampai vaksin lima kali karena ketika sudah dua kali vaksin, kartu vaksinnya tidak keluar, lalu ia vaksin dua kali lagi sampai booster. “Jadi lima kali vaksin, baru keluar kartu vaksinnya,” cerita Ratna.

 

Menurut Mitha, pekerjaan rumah terbesar adalah mengedukasi keluarga. “Imun ODGJ itu lebih baik lho daripada kita, karena yang menguntungkan mereka adalah tidak ada yang mau mendekati mereka,”.

 

Yang justru rentan adalah ODGJ di fase pulih, karena ada interaksi dengan keluarga dengan mobilitas keluar masuk rumah. Fase pulih adalah dimana para ODGJ tersebut hanya perlu pemantauan obat, sehingga bisa kembali ke rumah. “Mereka bisa kita ajari prokes, bisa diajak bicara,” kata Mitha.

 

Mitha juga menyadari keterbatasannya sebagai relawan.  “Kita memang terkendala sumberdaya, kalau saya punya rejeki saya belikan sabun, alat mandi dan lain-lain,”

Mitha pernah mengajukan bantuan perlengkapan untuk pendampingan ODGJ, tapi dia urungkan ketika mengetahui syarat-syarat yang diajukan oleh Dinas.

 

“Kita pernah mengajukan kayak APD gitu, harganya lumayan, dari pemerintah bilang tidak ada anggaran. Kami pernah berkeluh kesah bahwa kami butuh APD, agar tidak menulari dan tertular, tapi syaratnya pemerintah minta kita foto dampingan kita. Itu yang bikin saya sakit hati. Mereka ODGJ meski gangguan jiwa tapi bisa merasa kalau mereka difoto itu buat apa,”

 

Meski Mitha tak jadi mengajukan dana, dia tetap melakukan pendampingan, dengan masker, hand sanitizer dan prokes semampunya. “Saya tidak tega ketika mengajukan APD, saya seperti harus menjual mereka, ini bertentangan dengan nurani saya,” Yang bisa Mitha lakukan pada akhirnya adalah mengukur kapasitasnya sebagai pendamping. “Kalau kita merasa drop ya kita tidak melakukan pendampingan dulu,” imbuh Mitha.

 

Ikut Vaksin Bukan Karena Penting Tapi Iming-Iming

Bagi sebagian masyarakat, termasuk di kalangan difabel, vaksinasi adalah keterpaksaaan, bukan karena kesadaran. Hal itu karena mereka tidak bisa kemana-mana sebelum vaksin.

“Begitu nggak bisa masuk mall karena belum vaksin, maka mereka berbondong-bondong vaksin,” ungkap Ratna berdasarkan temuan lapangan dari kelompok difabel dan kelompok rentan yang dia dampingi.

 

Fakta lainnya, untuk mengambil bantuan pemerintah, syarat utamanya harus vaksinasi lengkap. “Ini sebenarnya lucu, form pengambilan BLT disitu ada nomor vaksinnya, jadi bukan karena kesadaran tapi karena faktor kepentingan tertentu yang menjadikan mereka mau vaksin,” seloroh Ratna. Dia juga menyorot pentingnya komunikasi risiko pada keluarga yang enggan membawa anggota keluarganya yang difabel karena kendala mobilitas.

 

“Dari ‘atas’ ada yang bilang, kalau vaksin nanti dapat bantuan, lalu ada yang protes sudah vaksin tapi nggak dapat bantuan. Ada juga yang bilang kalau tidak vaksin nanti BLT ditarik, akhirnya mau nggak mau vaksin,” seloroh Tutik.

 

Perihal komunikasi risiko vaksinasi untuk difabel intelektual, Tutik menyatakan bahwa pada difabel CP ringan masih bisa dipahamkan informasi karena mereka masih bersekolah atau mempunyai akses informasi dari televisi atau hape. Kalau difabel mental, pendampingnya yang diberikan informasi. Tutik mencontohkan ada juga difabel mental hiperaktif ditambah tidak bisa bicara dimana orang tuanya takut membawanya untuk vaksinasi “Ketika sariawan aja dia tidak bisa ngomong mana yang sakit, harus bagaimana, nanti tambah susah kalau divaksin kita tidak tahu ada Kipi atau tidak,” Karena pengalaman itulah orangtuanya memutuskan untuk tidak divaksin saja.

 

Apa Yang Dilakukan Jika Pandemi Belum Usai

“Pemerintah DIY menurut saya sudah banyak berupaya jika dibandingkan provinsi lain,” kata Ratna. Dia merasa belum ada aduan buruk tentang pelayanan pemerintah dari difabel yang didampinginya selama pandemi. “Melihat capaian vaksin kepada difabel sedikit, mereka (pemerintah) melakukan hearing dengan organisasi difabel. Lalu kita sampaikan difabel kesulitan mobilitas, mereka akhirnya memberikan mobilitas untuk jemput bola, dijemput ke rumah, lalu diantar pulang usai vaksin,” ujar Ratna.

 

“Sebagai kelompok rentan, apalagi yang punya komorbid, maka harus ada afirmasi,” Sugeng mencontohkan salah satu difabel tidak divaksin tapi mempunyai kartu vaksinasi dengan disertai pernyataan dokter menguatkan alasan mengapa tidak boleh divaksinasi.

 

Menurut Sumiyati, hal utama yang perlu dipikirkan pemerintah adalah harus peka untuk deteksi dini kesehatan. Caranya, ada tindakan preventif dengan lebih memberikan informasi yang tidak membedakan kelompok tertentu. “Untuk difabel, seharusnya  aksesibel untuk semua ragam dengan menyesuaikan kebutuhannya,”

 

Berbeda dengan kisah Mitha mendampingi difabel psikososial. “Yang saya sayangkan adalah pemerintah punya fasilitas, seperti mobil antar jemput dan lain-lain, tapi nganggur, tidak digunakan itu buat apa kalau tidak dipakai untuk melayani masyarakat,” geram Mitha.

 

Penulis: Alvi

Editor:  Ajiwan Arief

 

 

The subscriber's email address.