Lompat ke isi utama
salah saatu aksesibilitas di PN Wonosari

Aksesibilitas Fisik Lembaga Peradilan dalam Aturan Normatif, Sesuaikah dengan Kebutuhan Difabel?

Solider.id -  Akomodasi yang layak dalam peradilan meliputi aksesibilitas fisik dan nonfisik. Akses fisik pada sarana dan prasarana publik wajib dipenuhi negara guna memaksimalkan perlindungan dan pemenuhan hak difabel di berbagai sektor dan aspek kehidupan. Salah satu aspek sarana yang harus dipenuhi adalah sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh semua kelompok masyarakat, termasuk difabel di bidang hukum. Dalam hal ini, semua lembaga penegak hukum wajib memberikan aksesibilitas yang sesuai standart. Untuk memastikan adanya sejumlah aksesibilitas bagi difabel, diperlukan ceklist dari setiap sarana dan praasarana yang ada.

 

Checklist indikator digunakan sebagai instrumen untuk melakukan audit atau peninjauan di Pengadilan Negeri Wonosari terhadap implementasi dari aturan normatif atas pemenuhan hak aksesibilitas fisik bagi difabel dalam proses peradilan di lingkungan pengadilan. Indikator ini menjadi salah satu instrumen pemantauan untuk mengetahui sejauh mana upaya Pengadilan Negeri dalam mewujudkan pengadilan inklusif. Standar indikator checklist aksesibilitas memuat indikator aksesibilitas fisik yang telah dirumuskan dalam Convention on the Rights of Persons with Disabilities yang telah diratifikasi oleh negara Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan CRPD, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung, Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12//2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Standar indikator checklist dirumuskan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas dengan disertai modifikasi yang sudah diuji difabel di lapangan guna memberikan masukan terhadap aturan normatif yang belum mengakomodir kebutuhan difabel.

 

Baca Juga: Difabel Berhak Atas Aksesibilitas Fisik dalam Proses Peradian, Ini Regulasinya

 

Berikut  beberapa perbedaan standar aksesibilitas fisik yang aksesibel berdasarkan indikator checklist dan aturan normatif:

  1. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung, standar lebar pintu minimal yang disyaratkan adalah 90 cm. Akan tetapi, menurut Purwanti selaku pembuat checklist indikator dari SIGAB menjelaskan bahwa, pintu yang dibuat dengan standar lebar minimal 90 cm berdasarkan uji coba di lapangan masih menimbulkan hambatan untuk akses pengguna kursi roda sehingga standar lebar pintu yang ditetapkan di dalam checklist indikator disesuaikan menjadi 100 cm. Hal tersebut karena ukuran lebar rata-rata kursi roda adalah 75 cm dan ukuran terlebar kursi roda adalah 80 cm, ukuran tersebut belum termasuk ruang bebas untuk pergerakan tangan pengguna kursi roda sehingga jika menggunakan ukuran lebar pintu 90 cm maka kondisi tersebut akan menyulitkan pengguna kursi roda untuk melaluinya. Hal ini karena tidak ada ruang untuk berputar di pintu dan bahkan menghambat pengguna lain yang hendak masuk secara bersamaan dengan pengguna kursi roda. Lebar pintu minimal dimodifikasi menjadi 100 cm dengan harapan pintu yang disediakan dapat memberikan akses yang lebih memudahkan pengguna kursi roda dalam mengakses jasa layanan di pengadilan.

 

  1. Menurut Purwanti, pintu geser adalah pintu yang paling mudah untuk dioperasikan oleh difabel dibandingkan dengan model pintu lain karena lebih ringan dan tidak memerlukan usaha yang besar untuk mengoperasikannya. Hal tersebut didasari oleh hasil uji coba di lapangan yang didasarkan pada pendapat dari difabel yang mengoperasikannya sehingga atas temuan tersebut, pintu geser menjadi standar pintu yang aksesibel bagi difabel. Meskipun demikian, dalam Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2017 penggunaan pintu geser manual tidak direkomendasikan untuk digunakan pada gedung bangunan umum, dengan catatan pintu geser yang digunakan sulit untuk dioperasikan karena tidak memenuhi standar beban pintu dan pegangan pintu yang mudah untuk dioperasikan.
  2. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12//2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, standar lebar pintu masuk gedung pengadilan minimal yang disyaratkan adalah 90 cm. Akan tetapi, menurut Purwanti selaku pembuat checklist indikator dari SIGAB menjelaskan bahwa, pintu masuk gedung pengadilan yang dibuat dengan standar lebar minimal 90 cm berdasarkan uji coba di lapangan masih menimbulkan hambatan untuk akses pengguna kursi roda sehingga standar lebar pintu yang ditetapkan di dalam checklist indikator disesuaikan menjadi 150 cm. Hal tersebut karena ukuran lebar rata-rata kursi roda adalah 75 cm dan ukuran terlebar kursi roda adalah 80 cm, ukuran tersebut belum termasuk ruang bebas untuk pergerakan tangan pengguna kursi roda sehingga jika menggunakan ukuran lebar pintu 90 cm maka kondisi tersebut akan menyulitkan pengguna kursi roda untuk melaluinya sebab tidak ada ruang untuk berputar di pintu dan bahkan menghambat pengguna lain yang hendak masuk secara bersamaan dengan pengguna kursi roda. Di sisi lain, pintu masuk gedung pengadilan sering dilalui oleh lebih dari satu pengunjung pengadilan yang keluar dan masuk sehingga standar lebar pintu yang ditetapkan di dalam checklist indikator yang dibuat oleh SIGAB disesuaikan menjadi 150 cm. Tujuannya, ketika pengguna kursi roda masuk ke gedung pengadilan, pengguna kursi roda tidak akan kesulitan mengakses pintu ketika ada pengunjung lain yang hendak masuk secara bersamaan atau berpapasan dengan pengunjung lain yang hendak keluar tanpa perlu menunggu terlebih dahulu. Lebar pintu masuk gedung dengan standar minimal 150 cm ditentukan berdasarkan hasil temuan lapangan yang menunjukkan kondisi tersebut di atas sehingga atas keadaan yang demikian pembuatan pintu masuk gedung pengadilan dimodifikasi menjadi 150 cm dengan harapan pintu yang disediakan dapat memberikan akses yang lebih memudahkan pengguna kursi roda dalam mengakses jasa layanan di gedung pengadilan. Modifikasi standar minimal lebar pintu masuk gedung juga dipertimbangkan berdasarkan ketentuan standar lebar selasar ramah difabel yang ditentukan oleh SK Badilum Nomor 1692 Tahun 2020 yaitu minimal 150 cm.

 

  1. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung, standar ukuran toilet difabel yang dipersyaratkan adalah 152,5 cm x 227,5 cm, ukuran tersebut sudah termasuk penyediaan wastafel di dalam toilet. Akan tetapi, ukuran toilet yang dipersyaratkan di dalam checklist yang dibuat SIGAB adalah 1,5 m x 1,5 m, ketentuan tersebut merupakan ukuran toilet difabel yang paling minimal dan masih mempertimbangkan ruang gerak kursi roda. Namun, penyediaan toilet dengan ukuran tersebut tidak memfasilitasi penyediaan wastafel di dalam toilet, sebaliknya wastafel disediakan di luar bilik toilet dengan jarak yang masih relevan dan relatif dekat. Modifikasi terhadap ukuran toilet difabel didasari atas temuan di beberapa pengadilan yang membangun wastafel di luar bilik toilet guna menghemat ruang.

 

 

  1. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung, “Lantai toilet harus memiliki ketinggian yang lebih rendah daripada lantai ruangan di luar toilet yang memadai.” Akan tetapi, berdasarkan Ibu Purwanti selaku pembuat checklist indikator dari SIGAB menjelaskan bahwa, toilet yang dibangun perlu menghilangkan perbedaan ketinggian lantai antara lantai di luar dan di dalam toilet karena perbedaan ketinggian tersebut akan menimbulkan hambatan bagi pengguna kursi roda ketika hendak mengakses toilet khususnya ketika hendak keluar, sebab kursi roda tidak mampu naik. Hal tersebut terjadi lantaran terdapat perbedaan ketinggian lantai yang signifikan dan tidak disertai dengan penyediaan ramp yang memudahkan akses pengguna kursi roda. Sehingga, ketika menyediakan toilet dengan perbedaan ketinggian lantai harus dibarengi dengan penyediaan ramp  agar tidak menimbulkan hambatan bagi pengguna kursi roda. Di sisi lain, ketentuan yang diatur di dalam Permen tidak sepenuhnya salah. Hal tersebut guna mencegah air keluar dari toilet dan menyebabkan lantai di luar toilet menjadi becek, akibatnya lantai menjadi licin dan dapat mengganggu mobilitas pengguna toilet. Namun, ketentuan membangun toilet yang menghadirkan perbedaan ketinggian antara lantai di luar dan di dalam toilet perlu mempertimbangkan kebutuhan difabel dengan dibarengi persyaratan penyediaan ramp.[]

 

Reporter: Fransiska Ayu Laras

Editor      : Ajiwan Arief

 

 Sumber:

Dio Ashar, dkk. 2019. Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI FHUI), Jakarta.

G. Sri Nurhartanto, 2014, “Difabilitas dan Diskriminasi (Sebuah Catatan Kritis Dalam Hukum di Indonesia)”, Jurnal Difabel, Vol. 1, Nomor 1 Mei 2014, Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia.

Hari Kurniawan, 2014, “Kebutuhan Difabel Terhadap Aksesibilitas Peradilan yang Fairs”, Jurnal Difabel, Vol. 1, Nomor 1 Mei 2014, Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia.

Hari Kurniawan, dkk. 2015. Aksesibilitas Peradilan bagi Penyandang Disabilitas, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) Yogyakarta, Yogyakarta.

Hastuti, dkk. 2020. Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif Penyandang Disabilitas, Laporan Penelitian dalam bentuk Buku, The SMERU Research Institute, Jakarta.

  Klobility, 2020, Kebijakan Aksesibilitas Ramah Disabilitas, https://www.klobility.id/post/kebijakan-aksesibilitas,  diakses 28 Agustus 2021.

M. Syafi’ie, 2015, “Sistem Hukum di Indonesia Diskriminatif Terhadap Difabel, Jurnal Difabel, Vol. 2, Nomor 2 Tahun 2015, Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia.

Rini Kustiani, 2019, Contoh Pengadilan Ini yang Ramah Penyandang Disabilitas, https://difabel.tempo.co/read/1269287/contoh-pengadilan-ini-yang-ramah-penyandang-disabilitas, diakses 27 Agustus 2021.

Wijang Winarko dan Karina Bunga Hati, 2018, Aksesibilitas untuk Semua, Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia, Yogyakarta.

Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Hak-Hak penyandang Disabilitas) yang telah diratifikasi oleh negara Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 174. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1148. Kementerian Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat. Jakarta.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12//2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 164/SEK/OT.01.1/01/2021 tentang Petunjuk Pengadaan Sarana Pelayanan Peradilan Terhadap Penyandang Disabilitas.

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II untuk Periode yang Berakhir 31 Desember Tahun 2020, hlm. 59-60.

 

The subscriber's email address.