Lompat ke isi utama
Salah satu aksesibilitas fisik pengadilan negeri gunungkidul

Difabel Berhak Atas Aksesibilitas Fisik dalam Proses Peradian, Ini Regulasinya

Solider.id - Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam memenuhi hak-hak difabel sebagaimana yang diamanatkan dalam Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) yang telah diratifikasi oleh negara Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan CRPD adalah mengeluarkan kebijakan yang mampu mengakomodasi kebutuhan difabel. Kebijakan yang dikeluarkan bukan lagi kebijakan dengan pendekatan moral, belas kasihan, serta kesehatan, namun kebijakan dengan pendekatan sosial dan HAM yang lebih berfokus pada kondisi masyarakat, lingkungan, dan institusi yang berperan dalam menciptakan kondisi difabel. Kebijakan tersebut akan menjadi payung hukum yang mengikat guna memenuhi hak-hak difabel di Indonesia dan sebagai tonggak cita-cita yang perlu diwujudnyatakan.

 

Salah satu kebijakan yang menjadi sorotan adalah kebijakan terkait dengan jaminan persamaan hak bagi difabel saat berhadapan dengan hukum melalui pemenuhan hak aksesibilitas fisik dalam proses peradilan. Hal tersebut erat kaitannya dengan kondisi desain arsitektur pengadilan dan informasi atau metode komunikasi yang tidak dapat diakses oleh difabel, tidak tersedianya sarana dan prasarana, serta sarana-sarana fisik yang dibangun tidak mempertimbangkan kepentingan difabel untuk bermobilitas, sehingga kondisi tersebut menghalangi difabel untuk memperoleh jaminan persamaan hak dihadapan hukum, khususnya jaminan untuk memperoleh peradilan yang adil. Oleh karenanya, pemenuhan hak aksesibilitas fisik di lingkungan pengadilan sedang menjadi isu yang fokus untuk diselesaikan guna memberikan jaminan pemenuhan hak bagi difabel. Lebih-lebih isu tersebut juga dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2020-2024.

 

Sebelum masuk pada pembahasan selanjutnya ada baiknya kita perlu memahami soal konsep hak aksesibilitas fisik.

 

Aksesibilitas Fisik

Berdasarkan Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 mendefinisikan aksesibilitas sebagai “kemudahan yang disediakan bagi penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.” Hak Aksesibilitas adalah hak semua orang untuk mendapatkan fasilitas yang disediakan dengan tujuan mewujudkan kesetaraan dan kesamaan dalam berbagai aspek bermasyarakat. Aksesibilitas berpegang erat pada prinsip yang aksesibel bagi semua. Artinya, semua fasilitas yang ada harus mudah untuk dituju, dicapai, dimasuki, dan digunakan oleh semua orang. Aksesibilitas fisik adalah aksesibilitas yang berkaitan dengan infrastruktur bangunan, lingkungan, dan transportasi.

 

Pada dasarnya ada dua klasifikasi aksesibilitas yaitu fisik dan nonfisik. Aksesibilitas fisik berkaitan dengan kewajiban peradilan untuk memastikan bahwa fasilitas seperti gedung pengadilan, ruang sidang, berkas acara pemeriksaan semuanya aksesibel untuk difabel. Sedangkan aksesibilitas prosedural berkaitan dengan hukum acara yang hingga kini masih menyulitkan dan belum aksesibel bagi difabel yang berhadapan dengan hukum. Aksesibilitas fisik dapat berupa ramp, guiding block, informasi braille, video dan audio, lift, dan lain-lain. Sedangkan aksesibilitas non fisik dapat berupa penyediaan juru bahasa isyarat, munculnya perspektif difabel pada aparat penegak hukum, etika berinteraksi dengan difabel, dan berbagai aspek lain yang berupa nonfisik.

 

Pemenuhan aksesibilitas fisik mendorong terciptanya layanan yang setara dan adil untuk semua masyarakat khususnya dalam proses peradilan, lantaran pengadilan menjadi salah satu layanan publik yang harus terakses oleh difabel. Karena lembaga pengadilan adalah sentra dari penegakan hukum yang harus dapat diakses oleh semua orang secara mudah guna memberikan perlindungan atas hak mereka. Dalam mengakses proses peradilan, segala hak dan kebutuhan seperti halnya hak aksesibilitas fisik juga harus dijamin, dipenuhi, dan dilindungi guna memberikan akses keadilan bagi difabel. Hal tersebut karena peradilan yang fairs dimulai dari perlakuan yang setara dalam mengakses peradilan bagi semua orang termasuk difabel.

 

Perlunya ketiadaan hambatan bagi difabel dalam mengakses proses peradilan karena seringkali difabel tidak menerima dukungan aksesibilitas fisik yang mereka butuhkan guna mendapat perlindungan untuk berpartisipasi dalam proses peradilan pidana. Aksesibilitas dianggap sebagai kunci untuk membangun lingkungan yang inklusif bagi setiap orang. Suatu lingkungan dikatakan inklusif jika telah memenuhi 6 (enam) indikator inklusivitas yang meliputi lingkungan yang dapat diakses dan infrastruktur yang memudahkan bagi difabel, lingkungan sosial yang positif, fasilitas dan pembiayaan yang terjangkau, ketersediaan layanan sesuai kebutuhan, pelayanan yang berkualitas, dan partisipasi penuh dan bermakna bagi difabel. Dengan terwujudnya pemenuhan aksesibilitas fisik pada proses peradilan, maka suatu pengadilan dapat dikategorikan sebagai pengadilan inklusif yang fair bagi difabel.

 

Regulasi Terkait  Hak Aksesibilitas Fisik

Menilik  cita-cita CRPD yang telah diratifikasi oleh negara Indonesia, maka pada pembahasan ini mari kita terlebih dahulu memahami beberapa regulasi yang mengatur secara khusus mengenai penyediaan dan pemenuhan hak aksesibilitas fisik bagi difabel dalam proses peradilan guna menghadirkan peradilan inklusif yang fair bagi difabel:

  1. Convention on the Rights of Persons with Disabilities yang telah diratifikasi oleh negara Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan CRPD

Pasal 9 CRPD mengatur mengenai kewajiban negara untuk memfasilitasi kebutuhan difabel, termasuk di dalamnya soal penyediaan aksesibilitas fisik yang memenuhi standar guna mengakomodir kebutuhan difabel. Namun, yang menjadi pokok pembahasan dalam CRPD tidak hanya berkaitan dengan pembuatan kebijakan sebagai kewajiban negara untuk memenuhi kebutuhan difabel terutama pada pemenuhan hak aksesibilitas fisik, tetapi masih banyak lagi ketentuan lain soal hak-hak difabel yang mesti dipenuhi oleh negara. Sehingga untuk lebih lengkapnya anda juga dapat membaca secara penuh isi dari CRPD agar lebih memahami ketentuan apa saja yang menjadi fokus pembahasan oleh banyak negara dalam membela hak-hak difabel.

  1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Pasal 9 huruf f Undang-Undang Penyandang Disabilitas mengatur soal kewajiban pemerintah untuk memenuhi penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan. Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 97 dan Pasal 98 yang memerintahkan kepada pemerintah untuk menjamin infrastruktur (aksesibilitas fisik) yang mudah diakses oleh difabel. Undang-Undang Penyandang Disabilitas menjadi salah satu peraturan yang berkaitan dengan pemenuhan hak difabel yang menggunakan pendekatan sosial dan HAM yang  menjadi salah satu produk kebijakan pemerintah yang menerapkan prinsip-prinsip dalam CRPD.

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Dalam Peraturan Pemerintah tentang Akomodasi yang Layak diatur mengenai penyediaan sarana dan prasarana (aksesibilitas fisik) ramah difabel yang didasarkan pada hambatan yang dialami oleh difabel, khususnya ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 yang mengatur soal sarana dan prasarana.

  1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung

Permen PUPR mengatur mengenai persyaratan teknis aksesibilitas yang terdiri dari pintu, selasar, koridor, jalur pedestrian, jalur pemandu, jembatan penghubung antar ruang/antar bangunan, tangga, lift, ramp, lift tangga, tangga berjalan, lantai perjalan dan penyediaan kelengkapan sarana dan prasarana pemanfaatan bangunan gedung umum. Penyediaan aksesibilitas fisik didasari oleh asas kemudahan, keselamatan, dan kemandirian bagi setiap orang. Pada Permen PUPR diatur secara detail dan lengkap soal teknis penyediaan aksesibilitas fisik yang ramah bagi difabel, namun beberapa ketentuan yang diatur dalam Permen PUPR terdapat beberapa perbedaan standar aksesibel sebagaimana yang dianut oleh SIGAB, terkait perbedaan tersebut lebih lanjut akan dikupas pada pembahasan selanjutnya.

  1. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

Dalam SK Badilum Nomor 77 Tahun 2018 diatur mengenai penyediaan aksesibilitas fisik ramah difabel pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

  1. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12//2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

SK Badilum Nomor 1692 Tahun 2020 mengakomodasi penyediaan aksesibilitas fisik sebagai amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan[]

 

Penulis:  Fransisca Ayu Laras Hati

Editor   : Ajiwan Arief

 

 

Sumber:

Dio Ashar, dkk. 2019. Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI FHUI), Jakarta.

G. Sri Nurhartanto, 2014, “Difabilitas dan Diskriminasi (Sebuah Catatan Kritis Dalam Hukum di Indonesia)”, Jurnal Difabel, Vol. 1, Nomor 1 Mei 2014, Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia.

Hari Kurniawan, 2014, “Kebutuhan Difabel Terhadap Aksesibilitas Peradilan yang Fairs”, Jurnal Difabel, Vol. 1, Nomor 1 Mei 2014, Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia.

Hari Kurniawan, dkk. 2015. Aksesibilitas Peradilan bagi Penyandang Disabilitas, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) Yogyakarta, Yogyakarta.

Hastuti, dkk. 2020. Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif Penyandang Disabilitas, Laporan Penelitian dalam bentuk Buku, The SMERU Research Institute, Jakarta.

  Klobility, 2020, Kebijakan Aksesibilitas Ramah Disabilitas, https://www.klobility.id/post/kebijakan-aksesibilitas,  diakses 28 Agustus 2021.

M. Syafi’ie, 2015, “Sistem Hukum di Indonesia Diskriminatif Terhadap Difabel, Jurnal Difabel, Vol. 2, Nomor 2 Tahun 2015, Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia.

Rini Kustiani, 2019, Contoh Pengadilan Ini yang Ramah Penyandang Disabilitas, https://difabel.tempo.co/read/1269287/contoh-pengadilan-ini-yang-ramah-penyandang-disabilitas, diakses 27 Agustus 2021.

Wijang Winarko dan Karina Bunga Hati, 2018, Aksesibilitas untuk Semua, Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia, Yogyakarta.

Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Hak-Hak penyandang Disabilitas) yang telah diratifikasi oleh negara Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 174. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1148. Kementerian Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat. Jakarta.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12//2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 164/SEK/OT.01.1/01/2021 tentang Petunjuk Pengadaan Sarana Pelayanan Peradilan Terhadap Penyandang Disabilitas.

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II untuk Periode yang Berakhir 31 Desember Tahun 2020, hlm. 59-60.

The subscriber's email address.