Lompat ke isi utama

Terobosan Baru, Sistem Jemput Bola Layanan Pendataan Difabel Bali

Solider.id – Dalam rangka mengoptimalkan pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) bagi warga difabel di Bali, Pemerintah Provinsi Bali lakukan sistem jemput bola bagi warga difabel setempat. Kegiatan diawali pada jumat, 22 April 2022.

 

Pelayanan  sistem jemput bola ini dilaksanakan di SLB Negeri 1 badung Jalan  By Pass Ngurah Rai Jimbaran yang dihadiri langsung oleh Putu Anom Agustina, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali  beserta jajarannya. Hadir pula Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Prof Dr Zudan Arif Fakrulloh, dan juga Staf Khusus Presiden RI Angkie Yudistia yang ikut serta dalam rangkaian kegiatan pelayanan adminduk bagi difabel se Bali ini.

 

 Gubenur Bali I Wayan Koster dalam sambutannya yang dibacakan oleh  Anom Agustina, sangat menyambut baik akan program pencanangan pelayanan adminduk bagi difabel yang dilaksanakan melalui sistem jemput bola ( yang ada di Provinsi Bali. Melalui cara tersebut pendataan para difabel akan lebih cepat, tepat, dan efektif. Mengingat difabel  merupakan salah satu subjek rentan yang juga harus mendapat pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.

 

Gubenur I Wayan Koster juga menilai bahwa kegiatan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil dengan sistem jemput bola ini sangat strategis karena akan lebih memudahkan  masyarakat yang berkebutuhan khusus atau difabel untuk mengurus dan memperoleh akses dokumen adminduk. Selain itu kegiatan pelayanan jemput bola ini juga dapat mempercepat upaya satu data Indonesia khususnya data difabel yang mutakhir. Selain itu kegiatan ini juga bisa meningkatkan kerja sama dan kepedulian bersama berbagai pihak untuk memenuhi kebutuhan dan hak penduduk difabel.

 

Lebih lanjut dalam sambutan yang dibacakan oleh  Anom Agustina selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali, Gubenur Wayan Koster juga menilai bahwa pelayanan adminduk bagi difabel sudah sejalan dan selaras dengan visi pembangunan daerah Bali, Nangun Sad Kerti Loka Bali khususnya pada visi 22 yaitu mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, terbuka, transparan  akuntabel dan bersih, serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti dan murah.

 

Sementara Pemerintah pusat yang diwakili oleh  Angkie Yudistia, selaku Staf Khusus Presiden RI menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya akan terselenggaranya kegiatan pelayanan adminduk bagi difabel di daerah khususnya Provinsi Bali dengan sistem jemput bola karena hal itu dapat mempermudah dan mempercepat pendataan seluruh masyarakat penyandang disabilitas yang ada di Indonesia. “Untuk melakukan pendataan yang cepat dan tepat pemerintah pusat tidaklah bisa bergerak sendiri tentu dibutuhkan adanya kolaborasi antar pemerintah pusat dan daerah sebagai wujud sinergi untuk melakukan pendataan masyarakat difabel guna memberikan layanan yang terbaik bagi para difabel, karena salah satu masalah yang membuat pelayanan bagi difabel belum terpenuhi secara maksimal ialah masih kurangnya pendataan yang valid”. jelas Angkie Yudistia.

 

Lebih lanjut Angkie Yudistia juga menyampaikan selama pandemi covid-19 yang telah meluluh lantakan dunia dan Indonesia khususnya dari segala aspek, kelompok difabel adalah salah satu kelompok rentan yang sangat terdampak dan perlu mendapat prioritas pelayanan. Namun karena pendataan yang belum berjalan dengan cukup baik  membuat pelayanan  masih belum maksimal.

“”Untuk melakukan pendataan bagi seluruh masyarakat difabel di Indonesia memang bukan hal yang mudah karena masih banyak masyarakat yang memiliki anggota keluarga difabel belum jujur saat mengisi data, namun begitu bukan berarti tidak bisa asalkan ada kerjasama antar pemerintah pusat dan daerah yang baik sperti sistem jemput bola ini tidak mustahil masalah pendataan difdabel akan dapat terselesaikan. Pendataan ini sangatlah penting karena dari data ini akan menjadi dasar pemenuhan hak dan kebutuhan difabel baik dari segi kesehatan, pendidikan, layanan publik dan lainnya” terang Angkie Yudistia kembali.

 

Diakhir sambutannya Angkie Yudistia juga mengatakan dengan terpenuhi hak dan kebutuhan bagi pdifabel,  Indonesia bisa menjadi negara yang inklusif dan ramah bagi difabel. Untuk mewujudkan hal tersebut tentu diperlukan sinergi bersama oleh berbagai pihak yang salah satunya bisa dimulai dari tingkat daerah, sebab difabel bukan minoritas tetapi prioritas.[]  

 

Reporter: Harisandy

Editor     : Ajiwan Arief

 

The subscriber's email address.