Lompat ke isi utama
audiensi tim solider lewat zoom

Pemprov DIY Dukung Program SOLIDER

 

Solider.id, Yogyakarta - Melalui sambungan Zoom pada Kamis (14/4), telah terlaksana audiensi dalam rangka memperkenalkan sekaligus memohon dukungan atas pelaksanaan program SOLIDER-INKLUSI di wilayah Kabupaten Kulon Progo dan Bantul. SOLIDER adalah singkatan dari Strengthening Social Inclusion For Disability Equity and Rights. INKLUSI merupakan program kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan Kementerian Luar Negeri Australia untuk menginiasi terbentuknya desa yang inklusi.

 

Ninik dari SIGAB Indonesia memulai acara dengan memberikan pengenalan mengenai Program SOLIDER dan SIGAB Indonesia. Ia menerangkan bahwa SIGAB telah menggagas terwujudnya desa inklusi di tahun 2015 melalui Program RINDI (Rintisan Desa Inklusi). Total terdapat 20 rintisan desa inklusi di Kabupaten Sleman dan Kulon Progo. Artinya program SOLIDER ini merupakan upaya tindak lanjut dari program sebelumnya.

 

Program direncanakan akan berjalan selama 2 tahun. Kemudian akan ditentukan ditahun selanjutnya apakah memungkinkan untuk direplikasi di wilayah lain sebagai bentuk ekspansi. Dengan tetap merujuk pada Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas. Program ini menyasar 2 Kabupaten dengan masing-masing terdapat 2 Kapanewon dan 3 Kalurahan sebagai area sasaran program,” jabarnya.

 

Lebih lanjut, Dwi. H dari Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY mengkonfirmasi bahwa masih terjadi sejumlah masalah perihal kajian DIY menjadi provinsi inklusi. Salah satunya adalah belum terindentifikasinya kebutuhan di bidang hukum, pendidikan hingga ketenagakerjaan. Dari situ, maka perlu segera disusun peta jalan untuk memetakan masalah dan potensi yang dimiliki sehingga dapat menjadi basis pengarusutamaan isu inklusivitas di tingkat desa.

 

Sementara itu, Basuki dari Dikpora DIY menyambut baik program yang akan dilakukan oleh SIGAB. Ia menuturkan bahwa sampai dengan hari ini DIY telah memiliki 264 sekolah inklusi yang terdiri dari jenjang SD, SMP hingga SMA/SMK. Meskipun demikian, ia mengaku terdapat sejumlah kendala seperti kurangnya jumlah GPK (Guru Pendamping Khusus). Baru ada 150 GPK yang sudah dianggarkan. Terlebih, masalah terkait fasilitas sarana dan prasarana pendidikan yang masih belum terpecahkan.

 

Terakhir, beberapa entitas OPD DIY seperti Dinas Sosial, Biro Bina Mental dan Spritual, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan anak, dan Biro APSDA sangat mengapresiasi program yang diinisiasi oleh SIGAB. Di sisi lain, apa yang dilakukan oleh SIGAB merupakan kontribusi nyata dalam mewujudkan desa inklusi. Para OPD juga menyatakan kesiapan lembaganya dalam memberikan dukungan semaksimal mungkin demi menunjang terwujudnya program.[]

 

Reporter: Bima Indra

Editor     : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.