Lompat ke isi utama
Ilustrasi tulisan G20 yang menggunakan angka 2 dan simbol kursi roda menggantikan nol

Presidensi G20 untuk Kesetaraan Kerja Difabel

Solider.id,- Indonesia sebagai anggota G20 mendapat jatah presidensi atau menjadi tuan rumah forum multirateral tingkat dunia tersebut tahun 2022 ini. Mendapat kesempatan mengurus kepanitiaan begini, pemerintah tak mau menyia-nyiakan kesempatan dengan mendorong beberapa isu besar. Yang cukup melegakan adalah diangkatnya isu kesetaraan difabel di sektor kerja. Apa yang sebenarnya sedang diupayakan pemerintah? Bisakah forum G20 berdampak signifikan?

 

Penting untuk diketahui bahwa pertemuan G20 tahun ini akan membahas tiga isu prioritas yakni arsitektur kesehatan global, transisi energi berkelanjutan, dan transformasi digital dan ekonomi. Menilik bidangnya, pada sektor terakhirlah upaya kesetaraan masyarakat difabel hendak didorong pemerintah Indonesia.

 

Menyimak pernyataan Stafsus Presiden Angkie Yudistia, kesetaraan sektor ekonomi yang akan didorong adalah penyediaan lapangan kerja dan kesempatan untuk berdaya secara ekonomi. Tema itu juga telah dibahas dalam pertemuan pertama Kelompok Kerja Bidang Ketenagakerjaan G20 yang lebih khusus membahas pasar kerja inklusif. Dalam upaya menciptakan pasar kerja inklusif pemerintah mendorong kerja sama antar Negara G20 untuk mengupayakan akses pasar kerja bersama.

 

Pasar kerja inklusif jelas konsep yang menarik. Hal itu akan sangat membantu penyandang disabilitas yang selama ini mayoritas diserap oleh sektor ekonomi informal. Sebagaimana kita tahu, sektor ekonomi tersebut sangat rentan dalam pendapatan dan jaminan sosialnya. Namun sampai saat ini kita belum tahu bentuk kerja sama seperti apa yang ingin dijalin agar tercipta pasar kerja yang inklusif. Mengingat puncak penyelenggaraan agenda ini masih nanti di Bali, November 2022, maka pemerintah masih punya setidaknya 6 bulan untuk merancang dan mematangkan strateginya.

 

Baca juga: Menyiapkan Akomodasi Layak bagi Difabel dalam Proses Peradilan

 

Di sisi lain Sekjen Kemenaker Anwar Sanusi bilang akan menawarkan pelatihan vokasi berbasis komunitas sebagai strategi penyediaan tenaga kerja terampil dalam G20. Menurut pemerintah strategi ini akan selain dapat memperkuat akses dan kualitas tenaga kerja, juga sangat efektif untuk menjangkau kelompok rentan di daerah pedesaan. Pemerintah berharap konsep tersebut akan direspon negara-negara G20 sehingga menciptakan integrasi kelompok kerja dari lokal hingga internasional.

 

Karena menjadi isu prioritas, kita tentu berharap kesetaraan kesempatan kerja dan kondisi kerja yang layak untuk difabel dibedah secara serius dalam 9 sesi pertemuan Kelompok Kerja Bidang Ketenagakerjaan G20. Terkait pasar kerja inklusif, pemerintah Indonesia mungkin bisa berbagi pengalaman dengan negara dari Uni Eropa yang mendorong hal ini sejak 2008. Di mana strategi yang diterapkan berdasar pada 3 aspek penting; dukungan pendapatan yang memadai, pasar kerja yang inklusif, dan akses layanan yang berkualitas.   

Salah satu pengalaman berharga Uni Eropa adalah saat mereka membuat paket kebijakan investasi sosial. Di mana persoalan yang disasar adalah pekerja miskin (in-work poverty) dan ragam disinsentif pekerja. Nah, berdasarkan kajian pada dua persoalan tersebut dibuatlah rekomendasi  lingkungan kerja inklusif dengan cara pemerintah menyokong pengusaha dan pekerja serta melakukan pendekatan personal berdasarkan kebutuhan pencari kerja.

 

Melihat kesamaan ide dengan Uni Eropa untuk membangun kesejahteraan sosial dan ketenagakerjaan yang inklusif, pemerintah bisa mendorong kerja sama yang produktif dalam G20. Kemudian pengalaman anggota lain terutama negara berkembang juga perlu dijadikan referensi. Tapi sebelum jauh melangkahkan angan-angan, sebaiknya ditengok dulu sejauh mana kesiapan untuk berlari bersama negara-negara anggota G20 mewujudkan iklim ketenagakerjaan yang inklusif.

 

Pondasinya Sudah Ada

Menyimak beberapa konsep yang dilontarkan pemerintah dalam forum G20 di atas membuat kita optimis sekaligus sangsi. Optimis sebab tahu pemerintah sebenarnya punya gagasan yang cukup konstruktif untuk penyandang disabilitas di bidang ketenagakerjaan. Terlebih lagi pemerintah berusaha mendorong gagasan tersebut menjadi kebijakan level internasional yang tentunya akan lebih signifikan berdampak pada difabel.

 

Namun di satu sisi lain kita juga merasa sangsi saat mendengar ide-ide terlampau indah muncul tanpa ancang-ancang. Hal-hal besar senantiasa butuh persiapan dan proses bukan? Kondisi yang jauh dari ideal bisa kita lihat dalam regulasi terkait ketenagakerjaan difabel yakni PP 60/2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan. Dalam regulasi tersebut sulit untuk menemukan konsep-konsep penting seperti pasar kerja inklusif maupun pelatihan vokasi berbasis komunitas.

 

Baca juga: Difabel di Tengah Perubahan Iklim

 

Dalam perturan yang berisi 18 pasal tersebut daripada merujuk pada ide dan konsep regulasi ketenagakerjaan inklusif lebih tepat menyebutnya fokus pada administrasi Unit Layanan Disabilitas itu sendiri. Tentu saja pembangunan unit layanan bidang ketenagakerjaan untuk penyandang disabilitas tidaklah buruk. Namun karena unit tersebut masih sekadar bertugas sebagai penyelenggara urusan pemerintah dibanding urusan ketenagakerjaan penyandang disabilitas, maka keberadaannya belumlah signifikan.

 

Menariknya konsep tersebut justru ditemukan dalam PP 52/2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas. Dalam Pasal 14 PP tersebut disebutkan bahwa salah satu rehabilitasi sosial untuk penyandang disabilitas bisa berdaya adalah pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan. Memang ide ini agak berbeda, belum menyebutkan basis komunitas sebagai penopangnya, tapi lumayan lah.

 

Hal yang cukup menggelikan barangkali adalah konsep ini disamakan dengan terapi kesehatan dan perawatan penyandang disabilitas. Sebagaimana dijabarkan dalam pasal 17 PP tersebut, pelatihan vokasional dan pendampingan ini dimasukkan dalam kategori rehabilitasi lanjut. Artinya selain tidak menyasar langsung pada pekerja difabel, pelatihan ini adalah bagian dari konsep besar rehabilitasi ‘orang sakit’ untuk kembali ke masyarakat.

 

Bisa jadi ide yang dilontarkan pemerintah dalam G20 di atas adalah pengembangan dari ide-ide rehabilitasi ini. Meski agak beda paradigma, tapi tak apalah. Yang terpenting pemerintah ada usaha untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat difabel memperoleh skill untuk masuk dalam pasar kerja. Tinggal bagaimana pemerintah mengerucutkan gagasan tersebut dalam kebijakan dan regulasi yang konkret.

 

Pekerjaan pelik berikutnya adalah perwujudan pasar kerja yang inklusif dan bebas diskriminasi. Jika pelatihan vokasional dianggap tahap kedua, setelah rehabilitasi fisikal, maka menciptakan bursa kerja inklusif bisa jadi tahap ketiga. Di mana kondisi itu takkan bisa terwujud tanpa pemenuhan akomodasi layak dan pekerja difabel yang berkompetensi.

 

Apakah forum sekelas G20 bisa menjadi jawaban kepelikan ini? Kita lihat saja nanti. Asalkan pemerintah segera memahami pekerja difabel sebagai pencari kerja dengan kebutuhan dan kemampuan khusus, rasanya bursa kerja inklusif tidak hanya lamuanan di siang terik. Tapi jika pemerintah masih menganggap semua ini sekadar bagian dari rehabilitasi dan belas kasih negara untuk difabel, ya jangan harap ada perubahan signifikan dalam relasi kerja yang telah ratusan tahun timpang ini.[]

 

Penulis: Ahmad Jamaludin

Editor: Robandi

 

Sumber:

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan

Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesjahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas

Birgitta Jansson, (2020) Who is counted as in-work poor? Testing five different definitions when measuring in-work poverty in Sweden 1987–2017, International Journal of Social Economics, Vol. 48 No. 3, 2021 pp. 477-49

https://nasional.kompas.com/read/2022/03/14/15334151/indonesia-dorong-isu-kesetaraan-penyandang-disabilitas-dalam-presidensi-g20

https://www.liputan6.com/news/read/4914544/kemnaker-tawarkan-pendekatan-pelatihan-vokasi-berbasis-komunitas-pada-g20

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1134&langId=en

The subscriber's email address.