Lompat ke isi utama
Cover buku saku Akomodasi yang Layak bagi difabel dalam proses Peradilan

Menyiapkan Akomodasi Layak bagi Difabel dalam Proses Peradilan

solider.id,- Ada alasan mendasar kenapa setiap orang yang punya perkara di pengadilan mesti didampingi advokat, yakni agar hak-hak yang ia miliki tidak dilanggar selama proses tersebut. Karena berurusan dalam proses peradilan memang bukan perkara mudah. Ada mekanisme dan aturan tertentu yang seringkali tidak orang awam ketahui, sebagaimana diatur dalam kitab hukum acara. Ini belum menghitung aturan/undang-undang atas masalah yang sedang dihadapi.

 

Perlu diakui bahwa proses peradilan ini adalah jalur yang bisa menyesatkan orang yang tak punya pengetahuan memadai atasnya. Masalahnya, pengetahuan atas proses peradilan tidak serta merta bisa dipungut dari laman media sosial. Di sanalah peran advokat menjadi penting, sebagai penuntun awam agar selamat melalui jalur peradilannya. Tapi ternyata persoalan tak begitu saja tuntas dengan kehadiran advokat. Bagaimana jika orang yang berperkara adalah difabel?

 

Untuk konteks yang semacam ini, di lapangan kerap ditemukan banyak persoalan yang tumpang-tindih. Pertama, kendala pengetahuan dan akses difabel yang berperkara atas proses peradilan. Kedua, kendala advokat berkomunikasi dan berinteraksi dengan difabel yang berperkara. Ketiga, kendala aparat penegak hukum dalam menjalankan proses peradilan perkara difabel. Dari ketiga persoalan tersebut sebenarnya muncul lagi berbagai masalah turunan yang bergantung pada jenis disabilitas pihak yang berperkara.

 

Baca juga: Upaya Mahkamah Agung dalam Pemenuhan Hak Difabel di Sektor Peradilan

 

Untuk menyiasati hal tersebut muncul Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2020 tentang Akomodasi Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. PP 39/2020 ini kita tahu adalah wujud kemafhuman pemerintah akan kebutuhan akomodasi yang layak untuk difabel bisa menjalani proses peradilan setara dengan orang lain. Karena jelas, semua orang setara kedudukannya di hadapan hukum.

 

Namun, solusi yang muncul belum genap dua tahun lalu, berjarak empat tahun dari UU Difabel tahun 2016 yang memberi amanat, barangkali memang belum bisa berdampak banyak. Kita sadar proses edukasi masyarakat, advokat, dan aparat penegak hukum tidak bisa berlangsung dalam waktu singkat. Belum lagi fasilitasi alat untuk akomodasi layak juga masih belum terlihat merata di setiap lembaga pengadilan. Sehingga satu hal yang bisa dimaksimalkan untuk menutup celah-celah yang masih mengaga dalam proses peradilan difabel adalah memaksimalkan peran Pendamping Disabilitas.

 

Mengapa demikian?

 

Karena pendamping difabel di sini perannya tak berlebihan jika disamakan dengan advokat dalam proses peradilan, yakni memastikan hak-hak difabel terpenuhi. Dengan kata lain untuk perkara peradilan difabel butuh dua orang pendamping agar prosesnya fair. Oleh karena itu keberadaan pendamping difabel yang kredibel menjadi niscaya dalam setiap peradilan disabilitas.

 

Mencari Pendamping yang Kredibel

 

Sementara ini belum ada kriteria ketat untuk pendamping disabilitas yang wajib disediakan oleh lembaga pengadilan tersebut. Pasal 15 PP 39/2020 baru sekadar menetapkan syaratnya harus memahami kebutuhan dan hambatan difabel, memfasilitasi difabel dalam proses peradilan, disetujui keluarga difabelnya, serta mampu berinteraksi dengan difabel yang didampingi.

 

Empat syarat yang ditetapkan tersebut jelas masih amat longgar. Artinya semua orang, meski punya catatan buruk dalam perilaku, asalkan memenuhi syaratnya bisa menjadi pendamping difabel. Sederhananya, fit and proper test-nya masih kurang memadai. Tapi saya khawatir obrolan ini jadi terlampau jauh. Karena bisa jadi level lembaga peradilan kita baru pada “asal ada dulu aja” pendamping difabelnya.

 

Andaikan memang baru setaraf itu, tidak berlebihan jika kita rujuk kembali lembar penjelasan dari PP 39/2020. Bahwa PP tersebut menekankan pentingnya Penilaian Personal. Yakni upaya menilai ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhan penyandang disabilitas untuk menentukan akomodasi layak yang dibutuhkannya. Hal tersebut katanya penting karena, “akan menentukan hambatan yang dihadapi dan pendekatan seperti apa yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas dalam menjalani prosses peradilan”.

 

Seandainya saat ini lembaga peradilan baru memaksimalkan penilaian personal untuk kasus difabel, ya coba terima saja, semua kan butuh proses. Dalam rangka untuk mendorong hal-hal tersebut itulah kurasa buku Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan menjadi relevan dibicarakan. Karena buku saku kecil ini bisa mengantarkan pemahaman yang memadai akan hak-hak difabel dalam proses persidangan dan cara memenuhinya.

 

Baca juga: Tantangan Proses Penanganan Hukum Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Difabel

 

Buku yang diterbitkan Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) ini seakan menjadi pupuk untuk lahan pemenuhan hak-hak difabel bisa subur di Indonesia. Seandainya memang apa yang kita gelisahkan terkait keberadaan pendamping difabel yang kredibel belum bisa terpenuhi, wacana dari buku ini bisa mendorong hal tersebut. Dengan catatan aparatur lembaga peradilan, profesi advokat, dan masyarakat umum menginsafi hambatan mereka dan mengambil pelajaran dari buku semacam ini.

 

Sampai saat ini kita benar-benar tidak tahu dari mana pendamping difabel tersebut datang, kecuali dari lembaga sosial atau perorangan yang concern pada persoalan difabel. Karena kita tahu sendiri, karakter diskriminatif masih melingkupi lembaga peradilan kita. Sehingga kita tidak bisa berharap banyak dari mereka untuk jadi pendamping disabilitas yang kredibel.

 

Tetapi jika kita bergantung pada lembaga difabel sosial dan perorangan, seberapa banyak personil pendamping difabel yang bisa mereka sediakan. Secara hitungan kasarnya tidak akan masuk akal. Karena jumlah pengadilan di Indonesia jauh lebih banyak dibanding lembaga difabel atau organisasi masyarakat yang jadi penyedia pendamping difabelnya. Sehingga akan selalu ada ketersendatan proses peradilan jika suatu pengadilan mesti mengundang pendamping disabilitas dari daerah lain.

 

Begitu membicarakan hal-hal detail pada taraf ini, rasanya persoalan difabel di Indonesia masih rumit sekali. Karena untuk lapor polisi saja seringkali difabel masih kesulitan dan kerap mendapat perlakuan diskriminatif, apalagi untuk proses yang lebih jauh seperti persidangan. Hambatan sudah mengemuka pada difabel bahkan sebelum memulai proses peradilan itu sendiri.

 

Jelas masalah-masalah ini tidak akan beres sehari dan sendiri oleh lembaga peradilan yang diamanati untuk membereskannya. Karena itulah buku ini hadir dan turut mengambil peran dalam pemenuhan hak-hak difabel dalam proses persidangan.[]

 

Judul : Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan | Penulis : Johanes Widijantoro, Eko Riyadi, M. Syafi’ie, Purwanti, dan Pito Agustin Rudiana | Cetakan 1: November 2021 | Penerbit : Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB)

 

 

Peresensi: Ahmad Jamaludin S.H., M.A.

Editor: Robandi

The subscriber's email address.