Lompat ke isi utama
ilustrasi peta indonesia

Pelayanan Kesehatan Mental dalam Program JKN

Solider.id – Hak masyarakat difabel yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 5 meliputi: hak hidup, bebas dari stigma, privasi, pendidikan, kesehatan, aksesibilitas, pelayanan publik, kesejahteraan sosial, perlindungan dari bencana, pendataan, serta seluruh sektor kehidupan lainnya.

 

Sebagai warga negara, difabel memiliki hak yang sama dengan masyarakat umum. Pun demikian, dalam hak bidang kesehatan. Beragam jenis kasus dan kendala di lapangan masih dirasakan masyarakat difabel dalam mengakses layanan kesehatan. Termasuk dalam mendapatkan program jaminan sosial untuk kesehatan seperti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan.

 

Prof. dr. Ali Gufron Mukti, M.Sc, Ph.D, AAK Direktur Utama BPJS Kesehatan menerangkan, BPJS berbasis kepesertaan bukan kedisabilitasan. Setiap penduduk memiliki hak yang sama. Namun, bagi yang kurang mampu dibayarkan oleh pemerintah, baik pusat atau daerah.

“Konsultasi ke psikolog ada yang belum di cover BPJS. Bila di tingkat puskesmas, di rumah sakit daerah bisa di cover. Akan tetapi, untuk psikolognya membuka praktik sendiri baru belum bisa di cover BPJS,” terang ia.

 

BPJS Kesehatan juga memiliki layanan care center 165 yang dapat memberilan informasi terkait bentuk layanan maupun akses lain yang dibutuhkan masyarakat terkait BPJS.

 

Akses layanan kesehatan menjadi vital bagi sebagian besar masyarakat difabel yang membutuhkan tahapan terapi secara terus-menerus serta pengobatan yang rutin. Kebutuhan tersebut bukan untuk menghilangkan kedifabelan yang dimilikinya, melainkan untuk mencegah dan meminimalisir tingkat perkembangan atau keparahan dari kondisi sebelumnya.

 

Kebutuhan obat yang dikonsumsi, melakukan tahapan terapi, hingga keperluan konsultasi dengan tenaga medis yang disesuaikan dengan kebutuhannya, menjadi rangkaian siklus yang harus terpenuhi oleh difabel. Misal, kategori difabel berat atau difabel mental.

“Untuk penyakit kejiwaan obatnya dan dosis di cover oleh rumah sakit secara penuh, mohon di lengkapi obatnya secara penuh untuk memenuhi kebutuhan pasien agar stabil,” saran Ratna Dewi dari Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS).

Pada prinsipnya, jaminan sosial menjadi hak konstitusional seruluh rakyat Indonesia, membuka akses pembiayaan kesehatan lebih luas kepada seluruh rakyat di tanah air, serta berbasis gotong royong. Pekerja dijamin ketika mengalami kecelakaan kerja atau meninggal, juga dijamin tingkat pendapatannya pada saat bekerja maupun paska bekerja. JKN mendukung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia.

 

Payung hukum pelayanan kesehatan mental

Disampaikan Rizki Lestari dari BPJS, pelayanan kesehatan yang dijamin melalui program JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan ditentukan oleh Pemerintah Pusat.

 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) pasal 5 ayat (3) menyatakan: ‘Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperolaeh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.’

 

Dalam penjelasan ayat (3) tersebut memaparkan, ‘Yang dimaksud dengan kelompok masyarakat yang rentan, antara lain adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyangdang cacat.’

 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pasal 29 ayat (1) ‘Penyelenggara berkewajiban memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada anggota masyarakat tertentu dengan peraturan perundang-undangan.’ Ayat (2) ‘Sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan publik dengan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) dolarang digunakan oleh orang yang tidak berhak.’

 

Dalam penjelasan pasal 29 tersebut memaparkan, ‘Masyarakat tertentu merupakan kelompok rentan, antara lain adalah penyandang cacat, lanjut usia, wanita hamil, anak-anak, korban bencana alam dan korban bencana sosial. Perlakuan khusus kepada masyarakat tertentu diberikan tanpa tambahan biaya.’

 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pasal 12 (c) ‘Memperoleh dan kesempatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, terjangkau.’

 

Sedangkan untuk layanan kesehatan mental diatur dalam pasal 70 hingga 72.

Pasal 70, ‘Rumah sakit jiwa maupun rumah sakit umum yang menyediakan pelayanan psikiatri wajib memberikan pelayanan kepada Penyandang Disabilitas sesuai dengan standar.’

 

Pasal 71 ayat (1) ‘Fasilitas perawatan untuk pasien Penyandang Disabilitas mental harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip keselamatan dan kepuasan pasien.’ Ayat (2) ‘Prinsip keselamatan dan kepuasan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.’

 

Pasal 72, ‘Segala tindakan medik kepada pasien Penyandang Disabilitas mental dilaksanakan sesuai dengan standar.’

 

Pelayanan kesehatan jiwa dalam program JKN

Pelayanan kesehatan gangguan kesehatan jiwa yang berhubungan dengan akibat pekerjaan, merupakan manfaat dari program jaminan kecelakaan kerja. Sedangakan layanan kesehatan jiwa akibat NAPZA, alkohol merupakan program pemerintah pusat dan daerah. Jenis kesehatan mental tersebut tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan.

 

Sedangkan pelayanan kesehatan jiwa dalam program JKN, merujuk pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, ‘Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan  perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat  menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.’ Upaya rehabilitasinya menjadi tanggung jawab menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial.

 

Dalam jaminan kesehatan, setiap peserta berhak memperoleh jaminan kesehatan yang bersifat pelayanan kesehatan perorangan, sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan. Berdasarkan sumber BPJS Kesehatan Desember 2021, dalam peta sebaran fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL)  kasus pelayanan kesehatan jiwa yang bekerjasama dalam program JKN ada 36 rumah sakit di seluruh Indonesia.

 

Klaim terbanyak kasus gangguan jiwa pada 2020

Rawat inap tingkat lanjut. (1) Schizofrenia ringan 46.006 kasus. (2) Gangguan bipolar ringan 6.505 kasus. (3) Schizofrenia sedang 3.663 kasus. (4) Gangguan organik dan keterbelakangan mental 3.613 kasus. (5) Schizofrenia berat 1.605 kasus. (6) Gangguan organik dan keterbelakangan mental 825 kasus. (7) Deftresi mayor ringan 1.682 kasus. (8) Gangguan organik dan keterbelakangan mental 835 kasus. (9) Neurosa selain defresi ringan 1.769 kasus. (10) Gangguan bipolar sedang 625 kasus.

Rawat jalan tingkat lanjut. (1) Pelayanan kesehatan mental ekstensif 106.938 kasus. (2) Psikotherapi individu dewasa bukan akut 157.221 kasus. (3) Prosedus tes diagnistik kesehatan jiwa 29.250 kasus. (4) Terapi kelompok 11.773 kasus. (5) Psikotherapi individu pada anak-anak 15.403 kasus. (6) Terapi shock 3.470 kasus. (7) Psikotherapi individu dewasa akut 1.867 kasus. (8) Pengobatan indovidu keterbelakangan mental 1.772 kasus.

 

Rizki Lestari juga menerangkan, obat kejiwaan pada umumnya dijamin oleh BPJS Kesehata, terkait dengan ketersediaan obat menjadi ranah rumah sakit untuk dapat memenuhi kewajibannya dalam menyediakan obat sesuai dengan perjanjian kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan pihak rumah sakit tersebut.[]

 

Reporter: Srikandi Syamsi

Editor     : Ajiwan Arief

 

(Sumber: UU No 39/1999 tentang HAM. UU No 25/2009 tentang Pelayanan Publik. UU No 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas. BPJS Kesehatan Desember 2021, BPJS Kesehatan Peta FKRTL)

The subscriber's email address.