Lompat ke isi utama
BPJS Kesehatan dan persoalannya

Perlunya Perbaikan Layanan BPJS Kesehatan

Solider.id - Memerlukan dukungan penuh terkait layanan fasilitas kesehatan, layanan pengobatan, dan alat bantu gerak untuk menunjang aktivitas yang inklusif di keseharian,  difabel sangat membutuhkan layanan dan peran dari BPJS Kesehatan.

 

Peran ini diharap bisa menunjang  difabel dalam melakukan aktivitas dengan lancar dan nyaman tanpa mengkhawatirkan masalah kesehatan. Karenanya Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS) Jakarta mengadakan webinar tentang Layanan BPJS Kesehatan bagi  difabel.

 

Berharap agar BPJS Kesehatan dapat memberikan pemenuhan hak dalam konteks pembiayaan kesehatan, Ratnasari Dewi, Ketua PJS Jakarta dalam sambutan pembukanya mengatakan bahwa kegiatan yang digelar melalui ruang zoom dimaksud untuk memberikan gambaran umum layanan BPJS Kesehatan di seluruh Indonesia.

“Bagi organisasi maupun individu yang memiliki kepedulian terhadap   difabel, bisa memberikan ruang untuk menyampaikan pandangannya terkait layanan BPJS Kesehatan pada pemerintah.” Demikian Ratnasari Dewi menyatakan.

 

Baca Juga: Penghapusan 9 Juta PBI JKN BPJS Kesehatan Korbankan Difabel

 

Sebagai pembicara dihadirkan Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc., Ph. D, AAK, Direktur Utama BPJS Kesehatan dan Timboel Siregar, S.Si.,SH.,MM., Koordinator Advokasi BPJS Watch.

 

Menyampaikan tentang  Pelayanan BPJS Kesehatan secara umum, Prof. Ali Ghufron menyatakan beberapa jenis layanan alat bantu yang didukung oleh BPJS Kesehatan. Yakni alat bantu dengar yang diberikan paling cepat 5 (lima) tahun sekali atas indikasi  medis. Prothesa alat gerak berupa kaki dan tangan palsu yang diberikan paling cepat 5 (lima) tahun sekali atas indikasi medis. Korset tulang belakang yang diberikan paling cepat 2 (dua) tahun sekali atas indikasi medis, collar neck yang diberikan paling cepat 2 (dua) tahun sekali atas indikasi  medis. Kruk yang diberikan paling cepat 5 (lima) tahun sekali atas indikasi medis, serta prothesa gigi yang diberikan paling cepat 2 (dua) tahun sekali atas indikasi medis.

 

Ali Ghufron yang pernah menjabat sebagai Ketua konsorsium riset covid 19 ini juga menjelaskan bahwa manfaat jaminan kesehatan bersifat pelayanan kesehatan  perseorangan mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, dimana layanan kesehatan dilaksanakan secara berjenjang sesuai indikasi medis dan kompetensi fasilitas kesehatan dimulai dari FKTP, kecuali dalam kondisi gawat darurat.

 

Sebagai pemateri kedua, Timboel Siregar, S.Si.,SH.,MM., Koordinator Advokasi BPJS Watch, melihat JKN sebagai program pascareformasi yang sangat bermanfaat untuk rakyat. Namun menurut Timboel program ini agak bermasalah sehingga prosesnya masih sangat perlu dikiritisi.

 

Memiliki 9% atau sekitar 21,1 juta penduduk yang merupakan  penduduk difabel (Data: Kemneko PMK, 2019), Timboel menyatakan bahwa saat ini akses dan layanan fasilitas publik masih sangat terbatas, termasuk di dalamnya akses layanan kesehatan yang menjadi hak dasar yang seharusnya mudah diakses oleh  difabel.

“Secara keseluruhan program JKN harus tetap kita cari solusinya dan kita revisi, sehingga bagaimana kita mendapat layanan publik dan bagaimana persoalan yang muncul di JKN terkait difabel akan menjadi dinamika yang terus berkembang.”

 

Mencontohkan banyaknya persoalan perseorangan yang terjadi di lapangan, Timboel menyebutkan beberapa masalah  dari kepesertaan BPJS Kesehatan bagi difabel.

“Masih ada  difabel yang miskin dan tidak terdaftar di PBI karena cleansing data yang tidak obyektif. Ada pula yang dinonaktifkan dari PBI tanpa konfirmasi. Begitu juga dengan para pekerja yang mengalami kecelakaan kerja lalu menjadi disabilitas (umumnya terPHK) tidak otomatis mendapat perlindungan.” Ujar Timbole yang juga membeberkan masalah dalam hal pelayanan.

“Edukasi dan sosialisasi manfaat JKN masih sangat rendah. Adanya sistem rujukan yang tidak efisien dan kurang efektif dan kendala pada akses atas obat dan beberapa alat bantu. Saat ini peran unit pengaduan pada BPJS masih belum maksimal dengan denda layanan yang mahal.” Tak hanya itu kendala yang harus dihadapi  difabel. Dalam materinya pula Timboel juga mengatakan adanya kendala untuk memperoleh alat bantu dengan adanya gap antara kebutuhan dan penyediaan alat bantu. Untuk masalah yang harus dihadapi sekarang ini adalah adanya keterbatasan biaya dalam pengadaan, terbatasnya provider atau penyedia produk-produk alat bantu, dan masih sangat terbatasnya jumlah sehingga belum merata di seluruh Indonesia.[]

 

Reporter: Yanti

Editor     : Ajiwan Arief

 

The subscriber's email address.