Lompat ke isi utama
Ilustrasi program Indonesia Mendenger

Program Indonesia Mendengar oleh Kemensos, Bikin Difabel Makin Bingung

Solider.id – Peluncuran program Indonesia Mendengar yang diusung Kementeria Sosial perlu disosialisasikan dengan baik agar publik dapat memahaminya. Namun, program ini juga menuai banyak kritik dari masyarakat Tuli di Indonesia. Kegiatan yang baru saja berlangsung di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung Jawa Barat kemarin, Kembali bikin masuarakat difabel bingung tentang arah kebijakan pemerintah terkait  alat bantu bagi difabel.

 

Upaya memperluas akses informasi dan komunikasi terhadap masyarakat difabel Tuli dengan alat bantu smartphone sebagai media membaca dan mendengar, serta peluit sebagai media kebutuhan lain sesuai situasi atau kondisi kedaruratan, masih belum dipahami publik secara utuh.

 

Dalam sambutannya, Dr. Ir. Tri Rismaharani, M.T. sebagai Menteri Sosial menyampaikan, peluncuran program Indonesia Mendengar ini unutuk memperluas akses informasi dan komunikasi yang diharapkan dapat membantu difabel Tuli.

 

Ada sekitar empat belai di Indonesia yang turut mengikuti secara daring dan luring, mereka juga membagikan alat bantu berupa smartphone dan peluit untuk difabel Tuli, serta alat bantu lain sesuai kebutuhan difabel. Mereka diantaranya dari wilayah Pulau Jawa, Sumatera, Bali, KEPRI, Batam, Aceh, Sulawesi, Kalimatan, Jayapura.

“Jadi kalau pas tidak ada juru bahasa isyarat, difabel Tuli masih dapat mengikuti pembicaraan melalui smartphone yang difungsikan sebagai alat bantu membaca dan mendengar. Pembicaraan visual akan berubah menjadi teks yang dapat dibaca. Untuk kondisi atau situasi darurat, seperti membutuhkan bantuan, difabel Tuli dapat meniupkan pluit sebagai memberi tanda. Hal ini tentu masih perlu disosialisasikan kepada publik agar seragam dalam pemahamannya,” papar ia, dalam Launching Imdonesia Mendengar, Sabtu (8/1).

 

Baca Juga: Mengkritisi Tindakan Risma Memaksa Tuli Bicara

 

Dr. TB. H. Ace Hasan Hyadzily, M.Si, Wakil Ketua Komisi Vlll DPR RI mengantongi informasi yang cukup mencengangkan terkait rasio antara jumlah masyarakat difabel dengan jumlah alat bantu yang ada.

“Menurut Sekjen dari Kemensos, data difabel di Indonesia ada dua puluh delapan juta, sementara ketersediaan alat bantu baru sekitar tiga puluh lima ribuan. Rasio kebutuhan difabel dengan alat-alat bantu yang diperlukan memang masih jauh dari ketersediaan. Ini sangat jauh sekali dan menjadi perhatian kita semua,” terang ia.

 

Respon masyarakat terkait program Indonesia Mendengar

Program yang baru saja di launching tersebut langsung mendapat beragam respon dari masyarakat dan dari Komisioner Komisi Nasional Disabilitas  atau KND. Selain bentuk apresiasi yang diberikan sebagai suatu upaya pemerintah dalam pemenuhan hak masyarakat difabel sesuai amanah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Hak Penyandang Disabilitas, ragam pertanyaan pun muncul sebagai bentuk reaksi.

“Ini salah satu terobosan pemenuhan hak masyarakat difabel yang patut diapresiasi. Seperti bagaimana dari tugas KND, kami terus melakukan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan advokasi terkait hal ini, tentang hingga seajuh mana manfaat dan fungsinya di dalam kehidupan masyarakat difabel sebagai penerima program,” tutur Deka Kurniawan, Wakil Ketua KND.

 

Deka menyampaikan, KND akan terus memantau dan mengevaluasi terkait alat bantu yang diberikan pemerintah terhadap masyarakat difabel. Tepat guna dan tepat sasaran menjadi prioritas untuk langkah pemenuhan hak difabel dari sisi perolehan layanan alat bantu sesuai kebutuhan mereka.  

 

Asaf Antariksa mewakili masyarakat umum menyampaikan pertanyaannya, ‘Apakah bunyi peluit itu sebagai kode universal sebagai penanda bahaya? selain fungsinya terbatas tergantung situasi dan kondisi yang dihadapi oleh difabel Tuli tersebut,’

 

Ia menjelaskan,”Bisa saja ada kondisi tertentu yang tidak memungkinkan untuk meniup peluit. Lalu, bagaimana pula masyarakt bisa paham bunyi peluit itu tanda bahaya?”

 

Menurut Asaf, yang menggunakan peluit bisa juga petugas parkir, wasit, polisi. Sebuah tanda bahaya tentu harus dikenali oleh orang lain dengan baik, jika tidak demikian akan percuma. Ia pribadi tidak merasa yakin manfaatnya dan dinilai bukan sebuah inovasi.

 

Terkait smartphone, Asaf juga meminta penjelasan terkait aplikasi yang digunakan yang dapat mengubah sebuah suara langsung menjadi sebuah tulisan. “Untuk HP, apa nama aplikasinya dan bagaimana cara kerjanya? Apakah bisa digunakan oleh semua orang? ini perlu dijelaskan juga agar dapat dipahami semua orang,” pungkasnya.

 

Respon singkat disampaikan Okta Nanda, “Jika pemerintah mendengar rakyat itu lebih bagus.”

 

Ade Wirawan, aktivis Tuli berpendapat lain. Launching Indonesia Mendengar dinilai bersifat ableisme dan kurang mendukung bahasa isyarat.

 

Reaksi serupa juga disampaikan Widi, aktivis Tuli ableisme masih ada dalam acara tersebut. Diantaranya dari kalimat ‘Kalau nanti tidak ada penerjemah apa yang dibicarakan seseorang dapat dibaca malaui gedget. Kalau butuh bantuan atau posisi sulit dapat meniup pluit.’

 

Niat baik belum tentu tepat sesuai yang mebutuhkan. Program Indonesia Mendengar, diapresiasi memiliki niatan baik dalam upaya pemenuhan hak difabel Tuli. Namun, masih butuh sosialisasi dan edukasi publik agar dapat dipahami masyarakat umum.

 

Evaluasi dan advokasi juga perlu terus dilakukan guna perbaikan menuju tepat secara fungsi dan manfaat dari pengadaan alat bantu yang disediakan.

 

Menurut yang di sampaikan Ibu Menteri, akan ada program lain yang berkaitan dengan alat bantu bagi masyarakat difabel. Diantaranya Program Indonesia Melihat dan Program Indonesia Melangkah.

 

Reporter: Srkandi Syamsi

Editor    : Ajiwan Arief

 

The subscriber's email address.