Lompat ke isi utama
animasi pasien perempuan difabel pengguna kruk

Membangun Konektivitas Wujudkan Rumah Sakit Inklusi

Solider.id – Tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) 2030 adalah pemenuhan hak setiap orang dapat terwujud, termasuk masyarakat difabel di tiap negara. ‘Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat.’ Isu global pada bidang kesehatan, menjadi perhatian utama untuk membentuk karakter sumber daya manusia agar mampu berperan aktif dalam pembangunan.

 

Pelayanan bidang kesehatan yang inklusi tidak ada perbedaan antara pemilik, pemberi dan penerima layanan kesehatan. Semua mendapat perlakuan adil tanpa membedakan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2019, negara menjamin akses bagi difabel terhadap pelayanan kesehatan termasuk rehabilitasi.

 

Apakah akses pelayanan kesehatan di rumah sakit sudah dapat dinikmati oleh semua masyarakat di Indonesia?

 

Siswandi, ketua dewan pertimbangan PPDI pusat mengharapkan, implementasi di lapangan agar semua  difabel bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama dan prima. Ungkapnya dituliskan pada sambutan diterbitkannya buku pedoman rumah sakit inklusi (2021)  

 

Layanan kesehatan mesti efektif. Namun, faktanya masih banyak masyarakat yang merasakan jauh dari kesan kepuasan karena tidak sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka. Keseimbangan perlu diciptakan. Komunikasi yang baik antara petugas pelayan kesehatan dengan masyarakat penerima layanan jadi hal penting, selain memperhatikan sosial budaya masyarakat setempat.

 

Baca Juga: Difabel Psikososial dan Kebijakan Layanan Kesehatan yang Berpihak

 

Rumah sakit misalkan, harus aktif berperan dalam pemberdayaan pada lingkungan, menjalin komunikasi yang baik dengan lintas sektor, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat setempat. Selain itu, dari sisi manajemen hendaknya memperhatikan kesejahteraan karyawan.

 

Masih sering terjadi praktik ekslusif pada pelayanan kesehatan dasar di tanah air bagi masyarakat difabel, sehingga belum dapat mengakomodir kebutuhannya. Aksesibilitas fisik belum banyak tersedia, sedangkan yang telah ada belum dapat diakses oleh setiap ragam difabel yang memerlukan pelayanan kesehatan.

 

Kendala yang sering ditemukan difabel dalam mengakses layanan kesehatan

Baik dari sarana fisik maupun fasilitas layanan, masih terdapat kendala atau permasalahan yang dihadapi masyarakat difabel. Kurang mampu petugas kesehatan dalam berkomunikasi serta minimnya tingkat pemahaman dan perspektif pada hak difabel, merupakan contoh yang banyak terjadi.

 

Dari sarana fisik, ramp untuk akses pengguna kursi roda, penerjemah atau juru bahasa isyarat untuk akses difabel Tuli yang kesulitan berkomunikasi, panduan jalan untuk akses difabel Netra, harus tersedia. Dengan demikian, tindakan yang tepat dan cepat dalam layanan kesehatan sebagai prinsip pencegahan (Preventif) dapat maksimal.

 

Contoh kendala yang terjadi pada difabel Tuli, mulai dari proses administrasi, pendaftaran hingga proses konsultasi dengan dokter masih jadi persoalan tersendiri. Akhirnya, difabel Tuli yang butuh layanan kesehatan menjadi lambat tertangani.

 

Dari sisi data, masyarakat difabel sering terjadi data ragam kedifabelan yang tidak sinkron. Ini sangat berpengaruh pada bentuk pelayanan kesehatan yang akan diterima. Riset data diperlukan untuk memfasilitasi dan mengkoneksikan layanan yang berprinsip pada interaksi berkelanjutan.

 

Strategi mewujudkan layanan kesehatan yang inklusif

Merujuk pada peta jalan layanan kesehatan inklusif dari kementerian kesehatan, ada tujuh strategi dalam upaya mewujudkan layanan kesehatan yang inklusif.

Mengatasi hambatan fisik dan informasi dalam mengakses layanan. (2) Menyediakan tenaga kesehatan yang terampil dan peka disabilitas. (3) Menediakan layanan kesehatan yang menyeluruh. (4) Meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas. (5) Menguatkan mekanisme dan pelembagaan implementasi kerangka kebijakan. (6) Meningkatkan anggaran sektor kesehatan di tingkat pusat dan daerah untuk pengembangan layanan inklusif. (7) Mendorong kebijakan dan program yang berlandaskan informasi akurat.

 

Semua strategi tersebut akan berjalan optimal dengan koordinasi serta dukungan lintas sektor layanan kesehatan, dan pemantauan juga evaluasi yang kuat. Guna meningkatkan layanan kesehatan yang inklusif, salah satu strategi yang wajib adalah dengan meningkatkan partisipasi masyarakat difabel.

 

Untuk mencapai tujuan tersebut, sangat penting partisipasi masyarakat difabel dalam perancangan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan. Universal Health Coverage for all (UHC for all) membangun kapasitas penyedia layanan kesehatan dalam kesehatan inklusif bagi difabel dan memastikan informasi tentang sistem cakupan kesehatan dapat diakses sepenuhnya untuk semua orang.[]

 

Reporter: Srikandi Syamsi

Editor     : Ajiwan Arief

 

(Sumber: Kementerian Kesehatan RI, 2017. Peta jalan layanan kesehatan inklusif disabilitas 2017-2030. Buku pedoman rumah sakit inklusi (2021). UU No 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan)

 

 

The subscriber's email address.