Lompat ke isi utama
logo dan ilustrasi HWDI

Berbagai Upaya Pendampingan HWDI NTB dalam Kasus Kekerasan Seksual

Solider.id, Surakarta-Perempuan difabel sudah mendapatkan diskriminasi ganda, bahkan berlipat lagi sebagai perempuan dengan budaya patriarki yang masih kental dan sebagai difabel mendapat diksiriminasi. Lebih-lebih jika ia datang dari keluarga miskin. Kesulitan untuk mendapatkan akses informasi dan akses  pendidikan menjadi faktor yang memperberat ketika mereka mendapatkan perlakuan kekerasan. Mereka tidak memahami apakah itu kekerasan seksual yang dialami. Mereka juga tidak paham  ke mana harus mengadu dan melapor. Yang terjadi kemudian adalah sudah hamil dan  baru tahu,  pun juga ada yang mau melahirkan juga baru tahu.  Banyak perempuan difabel menikah secara adat, dan bukan secara negara. Hari ini dinikahkan, besok sudah ditinggalan. Karena factor ekonomi, anak kemudian diasuh oleh keluargaa. Demikian dikatakan oleh Sri Sukarni dari HWDI Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Talkshow yang digelar oleh Lembaga Pengembangan Sumber Daya Mitra (LPSDM), Rabu (5/1).

 

Sri Sukarni mengakui selama ini perempuan difabel tidak pernah mendapat keadilan seperti kasus-kasus kekerasan seksual di NTB jarang tembus di pengadilan. Kasus teersebut paling mentok berhenti di kepolisian dengan catatan bukti tidak lengkap, ketiadaan interpreter membuat para korban tidak mendapatkan hak semestinya. Kesulitan yang dihadapi oleh HWDI NTB karena mereka tidak memiliki paralegal difabel. Namun demikian, sejak Januari 2022 HWDI memiliki posko sehingga perempuan difabel bisa bersuara dan ketika mengadu akan dilayani dengan langkah yang akan ditempuh selanjutnya. Dan ketika menghadapi kasus seperti di atas,  korban dinikahkan dengan pelaku, HWDI melakukan sosialisasi,  jangan dinikahkan karena tidak ada kekuatan hukum.

 

HWDI juga mendampingi seorang  bipolar psikotik dan depresi yang  mengalami pelecehan seksual saat berusia 6 tahun   belasan tahun lalu dan si korban mengalami lagi hal sama saat di usia sekolah. Sulit bagi korban untuk melupakan kejadian tersebut dan mengalami trauma. Ia tumbuh menjadi pribadi pendiam dan sulit bersosialisasi. Sampai kemudian ia menemukan HWDI setelah sebelumnya masih memiliki pemikiran untuk melakukan bunuh diri yang pada akhirnya ia harus menemui psikiater dan psikolog untuk berkonsultasi.

 

Baca Juga: Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan : Refleksi Situasi Perempuan Difabel

 

Bagaimana perlindungan hukum kepada kelompok perempuan disabilitas?

Endang Susilowati dari Dinas PPPA NTB pada talkshow menyampaikan bahwa dari 11, ada 1 perempuan yang alami kekerasan dan 3 dari 10 anak mengalami kekerasan seksual, baik perempuan maupun anak laki-laki. Maka urgen segera disahkannya RUU-TPKS selain untuk melindungi korban juga mengatur restitusi (yang ada juga di UU TPPO) yakni biaya ganti rugi dan dihitung pula biaya kesehatan. Sudah sangat jelas disebut di dalam RUU-TPKS jika korban perempuan difabel adalah wajib didampingi oleh keluarga, atau penerjemah plus psikolog. Kelebihan RUU-TPKS adalah  mengatur pemaksaan-pemakaian alat kontrasepsi, ancaman kekerasan seskual nonfsik. Dan mengatur juga hubungan persetubuhan termasuk eksploitasi seksual walau sebenarnya diatur di UUPA.” Termasuk ketika pelaku melakukan berkali-kali apalagi misalnya dilakukan oleh tenaga medis,”pungkas Endang Susilowati.[]

 

Reporter: Puji Astuti

Editor     : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.