Lompat ke isi utama
ilustrasi rtpks

RUU TPKS Urgen Disahkan

Solider.id – Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) baru mencapai titik terang. Sejak 2016 silam, usulan draf-nya seolah mengambang dari bahasan urgensi di tingkat pusat. Sementara beragam kasus tindakan kekerasan seksual semakin marak terjadi di masyarakat.

 

Aduan terhadap kasus kekerasan seksual pada 2021 yang masuk ke tingkat Komnas Perempuan jumlahnya melonjak hingga dua kali lipat dibanding pada 2020. Data mereka mencatat, ada 4.500 kasus sampai September 2021 kemarin. Kesulitan perempuan yang menjadi korban untuk mendapatkan keadilan inilah yang menjadi dasar pemikiran RUU TPKS harus segera disahkan.

                                

Kasus yang marak terjadi di masyarakat bukan lagi hanya dialami oleh perempuan berumah tangga atau di lingkungan rumah. Di ranah pendidikan seperti tempat pesantren dan kampus pun, kerap terjadi tindak kekerasan tersebut. Termasuk terhadap masyarakat difabel.

 

Baca Juga : RUU PKS Tak Mengakomodasi Difabel Mental dan Difabel Intelektual

 

Semua orang dapat menjadi korban tindak kekerasan seksual tanpa terkecuali, termasuk difabel. Fenomena kekerasan seksual terhadap difabel adalah fenomena yang sulit untuk diungkap, maupun diselesaikan kasusnya. Sebuah upaya menumbuhkan kesadaran dan pemahaman terhadap bentuk kekerasan seksual pun terus diedukasikan kepada warga difabel.

 

Masyarakat difabel, terutama perempuan difabel merupakan kelompok rentan yang menjadi sasaran tindak kekerasan seksual. Draf RUU TPKS belum memiliki pasal khusus yang mengatur mengenai pemulihan dan perlindungan korban serta belum mengatur mekanisme perlakuan khusus dan perlindungan lebih terhadap korban difabel.

“Difabel mental atau intelektual lebih rentan lagi mengalami kekerasan seksual,” demikian menurut Agus Hasan, Direktur Eksekutif YAPESDI Indonesia Down Syndrome Care.

 

Berdasarkan data Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (SAPDA) Yogyakarta, selama sepuluh tahun terakhir sebanyak 59% dari total 140 kasus kekerasan seksual pada perempuan difabel yang didampingi, hampir 40% kasus terjadi pada difabel intelektual.

 

Baca Juga: Wujudkan Perlindungan Korban, RUU PKS Urgen Disahkan

 

Perjalanan panjang RUU TPKS

Terdapat perubahan judul RUU Penghapusan Kekerasan Seksual atau RUU PKS menjadi RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau RUU TPKS.

 

RUU TPKS sudah diusulkan hampir sekitar tujuh tahun lalu. Pada Januari 2021, Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tersebut mulai dibahas kembali dalam rapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Bahasan terhadap RUU TPKS ini terbilang alot dan memakan waktu yang panjang.

 

Willy Aditya, wakil ketua badan legislasi DPR RI mengakui pembahasan RUU TPKS tidak semulus yang diharapkan. Salah satu yang menjadi sorotannya yaitu fenomena saat korban justru menjadi pihak yang dipersalahkan.

 

Perdebatan inilah yang terus mewarnai rumusan RUU TPKS tersebut. padahal, untuk mendapatkan titik temu kesepahaman pemikiran dan pandangan dalam RUU TPKS ini berfokus pada korban. Keterangan tersebut disampaikannya pada akhir November 2021.

 

Namun pada 16 Desember 2021, RUU TPKS batal ditetapkan menjadi RUU inisiatif DPR RI dalam rapat paripurna DPR RI penutupan masa sidang ll tahun sidang 2021/2022. Alasannya, pembahasan RUU ini sudah melewati batas waktu sebelum rapat pimpinan (Rapim) maupun badan musyawarah (Bamus) digelar.

 

Sufmi Dasco Ahmad, wakil ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) mendorong badan musyawarah DPR RI secepatnya menemtukan alat kelengkapan dewan (AKD) yang akan membahas Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Bahasan tersebut apakah akan dilakukan oleh penitia khusus atau oleh badan legislasi, yang pada prinsipnya agar RUU TPKS cepat selesai. Ungkapan tersebut disampaikan pada 4 Januari 2022 di Selasar Gedung Nusantara lll, Senayan Jakarta.

 

Presiden minta segera sahkan RUU TPKS

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani sambut baik respon Presiden Joko Widodo terkait percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

“Kami mengapresiasi Presiden Jokowi yang menegaskan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, khususnya perempuan, sudah mendesak untuk segera ditangani dengan hadirnya RUU TPKS yang merupakan inisiatif DPR,” kata Puan dalam siaran persnya kemarin.

 

Sebelumnya, melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (4/1), Presiden menyiarkan tentang harapannya agar RUU TPKS segera disahkan. Harapan yang sama juga diposting dalam akun media sosial Facebook Presiden Jokowi.

“Saya mencermati dengan seksama RUU TPKS yang saat ini masih di DPR. Saya telah memerintahkan Menteri Hukum dan HAM serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk segera berkoordinasi dan konsultasi dengan DPR agar ada langkah-langkah percepatan dalam pembahasan RUU ini.

 

Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual perlu menjadi perhatian kita bersama, terutamanya kekerasan seksual pada perempuan. Saya berharap RUU ini segera disahkan dan dapat memberikan perlindungan secara maksimal bagi korban kekerasan seksual di tanah air,” kutipan ungkapan Presiden Jokowi.

 

Respon masyarakat sambut disahkannya RUU TPKS

Taufik Basri, Anggota Komisi lll DPR RI menuturkan, perlindungan dan perlakuan khusus terhadap masyarakat difabel dalam RUU TPKS akan meliputi penindakan kasus oleh aparat penegak hukum, prosedur pencegahan, tanggung jawab negara dalam menjamin hak difabel, dan pendidikan tentang kekerasan seksual untuk publik.

“Tantangan penanganan kekerasan seksual yang ditemui selama mendampingi korban difabel adalah keterbatasan pembuktian. Korban sering disalahkan dan distigma atas kasus yang dialaminya, korban juga kerap dilaporkan balik oleh pelaku,” terang Novita Sari, pendamping korban yang juga merupakan tim Advokasi RUU PKS dari Forum Pengada Layanan.

 

Elvita D. Wahid dari Kabupaten Gunungkidul merespon baik, ia menyampaikan di wilayahnya setiap kelurahan agar berperan mencegah risiko reproduksi dari kekerasan bagi anak, remaja dan warga.

 

Astuty L. Ningrum dari Jakarta Timur, pihaknya turut mendukung langkah presiden dalam mendesak percepatan pengesahan RUU TPKS. “Karena belum maksimalnya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, DPR perlu segera mengesahkan RUU ini,” katanya.

 

Bayu Saputra, menyampaikan “Ini harapan kaum perempuan terhadap RUU secepatnya disahkan, agar tidak banyak korban lagi,” ungkap ia.

“Setiap hari muncul berita di media kasus kekerasan seksual, khususnya terhadap anak dibawah umur. Semoga RUU TPKS ini segera disahkan DPR untuk melindungi korban dan calon korban lainnya,” tulisa Harbani.

 

Elsye S. K dari NTT juga berharap dengan disahkannya RUU TPKS ini, semua pelaku dari kalangan masyarakat kebal hukum, dan ditindak sesuai aturan yang berlaku.

 

Respon lain juga turut membanjiri akun media sosial. Masyarakat Indonesia, termasuk warga difabel berharap RUU TPKS segera disahkan untuk memberikan perlindungan terhadap korban dan serta menindak tegas pelaku dengan sanksi sesuai aturan yang diberlakukan.[]

 

Reporter: Srikandi Syamsi

Editor      : Ajiwan Arief

(sumber: https://www.dpr.go.id, https://www,kemenpppa.go.id, pshk.or.id, YouTube Sekretariat Presiden, FB Presiden Joko Widodo)

 

The subscriber's email address.