Lompat ke isi utama
ilustrasi animasi keadilan dan hak difabel

Bergeser dari Disability Rights ke Disability Justice (2 - end)

Solider.id – Pada tulisan sebelumnya kita telah membahas tentang 10 prinsip Disability Justice (keadilan difabel) dan juga menyinggung tentang Disability Rights atau hak-hak difabel. Sudah 16 tahun digaungkan di negara asalnya Amerika Serikat, gerakan atau pun deskripsi prinsip-prinsip Disability Justice belum banyak dikenal di Indonesia, tak seperti Disability Rights. Kemudian, apa bedanya Disability Justice dengan Disability Rights?

 

Ketika berbicara tentang hak-hak difabel, kita dapat melihat ketentuan hukumnya melalui UNCRPD yang kemudian diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui UU No. 19/2011, hingga kemudian menerbitkan UU No. 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas dengan seluruh peraturan turunannya. Namun gerakan hak-hak difabel ini dianggap belum mampu mengkaji interseksionalitas antara ras, gender, kelas, seksualitas dan isu lain yang berperan dalam ketertindasan yang dialami kelompok difabel selama ini. Disitulah, Disability Justice berperan memperluas gerakan Disability Rights.

 

Kerangka hak-hak difabel berpusat pada kerangka hukum berbasis hak sipil. Strategi ini mengatasi ketidakadilan tetapi seringkali tidak pada akarnya. Dimana akar penindasan pada difabel adalah Ableism yang tercermin dari bagaimana supremasi able-bodied atau nondifabel mendominasi dan mengeksploitasi. Sementara kerangka Disability Justice memahamkan bahwa setiap tubuh unik dengan kebutuhan yang harus dipenuhi tanpa memisahkannya dengan identitas-identitas lainnya dalam diri individu seseorang.

 

Baca Juga: Mengenal 10 Prinsip Disability Justice (1)

Bagaimana Disability Justice bekerja?

Patty Berne dari Sins Invalid Project, yang juga salah satu pencetus Disability Justice, mengungkapkan bahwa gerakan Disability Rights tidak menentang penindasan struktural apapun kecuali yang terkait kedifabilitasannya, sehingga identitas lainnya tak terlihat. Istilah Disability Justice kerap digunakan bergantian selain dengan istilah Disability Rights, tetapi juga Disability Inclusion. Pengalaman yang terjadi di India, gerakan Disability Rights dan Disability Justice saling berkompetisi, bahkan tumpang tindih. Gerakan Disability Rights berfokus pada kesempatan dan hak yang sama bagi semua difabel, sedangkan Disability Justice adalah kerangka kerja yang mengkaji difabel terkait bentuk-bentuk penindasan yang dialami difabel karena multi-identitasnya.

 

Jadi jelas bahwa jika hanya gerakan Disability Rights saja tanpa membahas ableism secara sistemik, maka tidaklah cukup. Kebijakan yang inklusif juga harus menentang sistem penindasan lain termasuk diskriminasi atas gender dan seksualitas, diskriminasi berbasis ras dan agama minoritas, serta isu kelompok yang tereksklusi secara struktural lainnya. Contohnya, ketika seorang Tuli di Papua mendapat kekerasan dari anggota TNI AU, seberapa besar kita menyuarakan dan mengadvokasi kasus tersebut? Sudah kah kita membuat solidaritas lintas gerakan akan hal tersebut? Atau yang lebih general, jika terjadi kasus-kasus pada difabel yang interseksionalitas dengan identitas lainnya seperti ras, agama dan seksualitas minoritas, apakah gerakan sosial kita sudah solid?

 

Disability Justice dibangun di atas gerakan hak-hak difabel dengan mengambil pendekatan yang lebih komprehensif yaitu mengakui interseksionalitas antara difabel yang hidup dalam komunitas tereksklusi lain. Jadi tidak hanya melawan stereotip-stereotip tragedi yang dialami sebagai difabel saja, tetapi melihat hubungan antara ableism dengan penindasan sistemik lainnya. Yang pertama perlu diakui oleh difabel adalah bahwa mereka berharga sebagai manusia dan tidak ada yang salah pada tubuh mereka. Penerimaan diri seutuhnya lebih dikedepankan daripada sekadar menilai seseorang hanya dari tubuhnya yang dianggap tak memenuhi standar ‘layak’ yang lagi-lagi dikonstruksi menurut able-body.

 

Pertanyaan selanjutnya adalah seberapa banyak dari kelompok difabel yang ‘merayakan’ tidak hanya identitasnya sebagai identitas tunggal difabel saja, melainkan interseksionalitas difabel dengan ras, agama, atau bahkan mempunyai orientasi dan identitas gender yang di masyarakat dieksklusikan? Disability Justice ingin menyentuh ranah ini. Zona yang masih dianggap liberal atau bahkan mungkin radikal di dalam kelompok difabel sendiri.

 

Disability Justice memberikan modalitas holistik dan komprehensif dimana pengalaman dan tantangan yang dihadapi difabel dalam kehidupan sehari-hari seperti inklusivitas, aksesibilitas, dan lain-lain tidak akan terjawab dengan pemenuhan hak-hak difabel saja, tetapi dilihat dari aspek keadilan bagi difabel secara lebih luas. Oleh karenanya perlu representasi orang difabel yang masuk di lingkaran kekuasaan yang membawa solidaritas kolektif dan lintas gerakan.

 

Contoh sederhana penanganan Pemerintah selama pandemi Covid terhadap kelompok difabel. Bagaimana carut marut data, jaminan perlindungan sosial yang belum merata hingga informasi yang tidak aksesibel terkait vaksin adalah bukti nyata pelibatan, partisipasi dan suara difabel tak sampai ke Pemerintah meski regulasi terhitung lengkap dan spesifik.

 

Mengontekstualisasikan Disability Justice di Indonesia

Pertanyaan penting sebelum membahas kontekstualisasi Disability Justice dalam situasi masyarakat difabel di Indonesia adalah siapkah gerakan difabel dan gerakan sosial di Indonesia dengan prinsip-prinsip Disability Justice?

 

Disability Justice adalah sebuah gerakan yang menempatkan para difabel mempunyai self-determination atau menentukan nasib sendiri, bukan lagi pihak yang terabaikan atau hanya obyek semata. Pergeseran dari pendekatan Disability Rights yang cocok dengan struktur sosial para ableist ini seharusnya sudah mulai bergeser ke gerakan Disability Justice. Tetapi mampu kah masyarakat kita menerima 10 Prinsip Disability Justice yang tercetus sejak tahun 2005 di negeri Paman Sam dengan tidak mentah-mentah menghakiminya sebagai prinsip dari Barat? Sudah menjadi rahasia umum jika ada pihak-pihak kadang menolak hal-hal yang berasal dari Barat, misalnya Feminisme, seperti penolakan yang terjadi pada RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (kini menjadi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual) karena dianggap mengadopsi ideologi tersebut.

 

Kita mungkin sering mendengar kata inklusif yang sudah familiar dijadikan jargon di berbagai program Pemerintah dan NGO. Meski dalam kenyataannya, inklusivitas dengan hanya melibatkan satu dua difabel kemudian dianggap telah memberikan partisipasi dan kuasa penuh pada difabel adalah sama dengan sedang melakukan tokenisme. Contoh lainnya, akomodasi yang layak yang termaktub dalam PP 13/2020 untuk peserta didik difabel dan PP 39/2020 untuk akomodasi yang layak dalam proses peradilan. Apakah dalam implementasinya sudah tidak hanya sebagai pemenuhan hak, tetapi juga mengakomodir nilai-nilai dan pengalaman difabel.

 

Lalu, bagaimana penerimaan masyarakat atau dari kelompok difabel sendiri jika di kelompok mereka ada yang mengidentifikasi diri sebagai queer difabel? Atau difabel berasal dari suku dan agama minoritas? Membaca 10 prinsip Disability Justice membuat kita cukup mudah mengangguk bersetuju pada tujuan besar ini. Namun apakah gerakan sosial dapat menerima interseksionalitas difabel ini secara utuh? Apakah mampu secara terbuka memberikan dukungan dan komitmen untuk lintas ragam difabel yang lebih tereksklusi?

 

Menilik prinsip Interdependence atau saling ketergantungan, Mia Mingus, pencetus Disability Justice, menyatakan dengan tegas bahwa independensi atau ketidaktergantungan hanyalah sebuah mitos semata dalam sebuah gerakan apapun. Saling ketergantungan inilah justru yang akan merangkul masing-masing kebutuhan setiap ragam difabel dan terhubung dengan gerakan sosial lain, dalam hal ini gerakan sosial yang dilakukan diluar gerakan difabel. Pendek kata, apakah kesepuluh prinsip Disability Justice dapat diaplikasikan di Indonesia?

 

Akan terjadi pergeseran sangat besar jika masyarakat dan gerakan sosial diluar gerakan difabel memahami bahwa menjadi difabel bukan lagi sebuah tragedi, masalah kesehatan, kutukan atau nasib buruk serta charity. Prinsip-prinsip dalam Disability Justice akan berkembang di Indonesia ketika rasa saling percaya terbangun dan belajar dari asumsi serta kesalahan pemikiran masa lalu. Ketika solidaritas antar gerakan dan komitmen lintas ragam difabel berkelindan, maka interseksionalitas identitas difabel, baik individu maupun kolektif, yang selama ini tersembunyi dan mengalami opresi akan menjadi keberlanjutan perjuangan bersama.

 

Sumber:

https://wid.org/2021/09/08/moving-from-disability-rights-to-disability-justice/#:~:text=Another%20vital%20principle%20of%20the,over%20time%20without%20burning%20out

https://leavingevidence.wordpress.com/2017/08/06/forced-intimacy-an-abl…

https://truthout.org/articles/to-survive-the-trumpocalypse-we-need-wild-disability-justice-dreams/

https://clpr.org.in/blog/disability-rights-to-disability-justice-indias-case-for-a-transition/

 

Penulis: Alvi

Editor:   Ajiwan Arief

The subscriber's email address.