Lompat ke isi utama
ilustrasi Disability Justice

Mengenal 10 Prinsip Disability Justice (1)

Solider.id – Di Indonesia, istilah Disability Justice (Keadilan Difabel) terdengar agak asing jika dibandingkan Disability Rights (Hak-Hak Difabel). Di negara pencetusnya, yakni Amerika Serikat, Disability Justice digunakan untuk melawan supremasi orang kulit putih terhadap orang-orang kulit berwarna. Adalah Mia Mingus, aktivis difabel pengguna kursi roda, edukator dan pengorganisir komunitas untuk keadilan transformatif, bersama Patty Berne, dan Stacy Milbern, yang akhirnya melebur dengan Leroy Moore, Eli Clare, dan Sebastian Margaret, para aktivis dari kelompok minoritas seksual dan kulit berwarna inilah yang awalnya membentuk gerakan Disability Justice. Mereka memahamkan bahwa semua tubuh adalah unik dan esensial, juga memiliki kekuatan dan kebutuhan yang harus dipenuhi.

 

Ada 10 prinsip keadilan difabel yang digaungkan, yaitu, pertama, Intersectionality (Interseksionalitas). Prinsip ini adalah prinsip pertama dan paling primer diantara prinsip lainnya, dimana setiap orang selalu mempunyai lebih dari satu identitas yang berpengaruh pada privilege (keistimewaan) dan stereotip tertentu, termasuk pada individu difabel. Contoh interseksionalitas misalnya di Indonesia yang merupakan negara dengan beragam suku bangsa dan bahasa, difabel dapat berasal dari ras, gender, usia, strata sosial, ekspresi gender, kemampuan intelektual, dan isu lainnya, beragam dari tiap daerah. Dengan mengakui interseksionalitas ini kita akan terhindar dari menghakimi seseorang berdasarkan ras tertentu (rasisme), xenophobia atau ketakutan yang ekstrem terhadap orang asing karena adat istiadat, agama, bahkan difabilitas seseorang karena dianggap berbeda.

 

Kedua, Leadership of Those Most Impacted (Kepemimpinan dari mereka yang terdampak). Prinsip ini mencerminkan pemahaman kita bahwa dalam konteks penindasan sistemik seorang pemimpin seharusnya berasal dari kelompok yang mengalami ketertindasan. Alasannya, karena mereka yang paling tahu dan mengalaminya langsung. Yang digarisbawahi dari prinsip ini adalah bahwa pemimpin tidak dipilih dengan alasan gender tertentu yang lebih kuat semisal pemimpin yang diangkat laki-laki difabel saja, tetapi bagaimana prinsip ini melihat kepemimpinan berdasarkan kemampuan dan representasi dari yang terdampak tanpa melihat gendernya. 

 

Ketiga, Anti-Capitalism Politic. Politik anti-kapitalisme digunakan untuk menolak standar-standar normatif dari para kapitalis yang mengonstruksi difabel sebagai standar tidak sempurna atau mengeksploitasi tubuh difabel untuk menyesuaikan ke dalam standar normatif tersebut agar dapat dikategorikan ‘layak’. Budaya kapitalis telah menciptakan kemiskinan sistemik terhadap kelompok difabel karena memberikan label ‘tidak mampu bekerja’ dengan melihat produktivitas hanya dari seberapa banyak yang dapat dihasilkan oleh seseorang. Prinsip ini mendorong kembali agar semua orang berhak memenuhi dan dipenuhi kebutuhannya dan menggeser gerakan keadilan sosial dengan mengontekstualisasikan kontribusi difabel berdasarkan kemampuannya sesuai ragam.

 

Keempat, Cross-Movement Solidarity (solidaritas lintas gerakan). Prinsip Disability Justice ini ingin menggabungkan gerakan difabel dengan gerakan-gerakan lain di sekitar komunitas atau organisasi difabel di masing-masing daerah. Misalnya dengan gerakan gender, gerakan lingkungan, gerakan kebencanaan, dan lain-lain. Komunitas difabel tinggal di berbagai demografi di Indonesia sehingga solidaritas lintas gerakan diperlukan untuk bersama-sama bersatu dan berkontribusi dalam aktivisme.

 

Kelima, Recognizing Wholeness. Mengakui Keutuhan, berarti menghargai setiap orang, tak terkecuali difabel, secara apa adanya. Bahwa tiap orang memiliki nilai-nilai dan pengalaman yang melekat di dalam diri mereka bukan sekedar sebagai komoditas atau produktivitas untuk memenuhi nilai-nilai kapitalis semata.

 

Keenam, Sustainability (Keberlanjutan). Kita sering mendengar kata ini dalam kehidupan sehari-hari. Namun dalam prinsip Disability Justice, keberlanjutan yang dimaksud adalah tentang bagaimana pengalaman perjalanan hidup sebagai difabel dapat menjadi refleksi kritis karena keberlanjutan gerakan tak hanya bergantung pada satu individu saja, melainkan perjuangan dalam komunitas atau organisasi dari waktu ke waktu tanpa kehabisan tenaga.

 

Ketujuh, Cross-Disability Solidarity Commitment. Komitmen untuk solidaritas lintas ragam difabel memberi tekanan pada ragam difabel yang selama ini tersisih. Contohnya, difabel psikososial kerap dijuluki orang gila dan menjadikannya sebagai bahan candaan. Lainnya, penyintas kusta atau Orang Yang Pernah Mengalami Kusta (OYPMK) masih banyak mengalami stigma dan diskriminasi karena minimnya pengetahuan masyarakat atau leprofobia. Dengan kesadaran bersama pada lintas ragam difabel ini akan menumbuhkan perjuangan kolektif yang semakin solid.

 

Kedelapan, Interdependence. Prinsip Saling Ketergantungan ini berarti mengakui bahwa tak ada seorang pun yang bisa memperjuangkan Disability Justice sendirian. Kelompok difabel akan saling mengetahui kebutuhan satu sama lain, melakukan advokasi bersama-sama, bekerja berdampingan dan mengorganisir komunitas atau organisasi yang lebih kuat lagi.

 

Kesembilan, Collective Access (Akses Kolektif). Akses kolektif diartikulasikan sebagai fleksibilitas dan penciptaan cara baru yang kreatif melampaui normativitas dengan berbagi tanggungjawab sesuai kapasitas. Akses kolektif melihat dan menyadari kerentanan masing-masing dan kebutuhan akan akses yang berbeda-beda dilihat bukan sebagai kelemahan, tetapi sebagai bagian kebutuhan kolektif yang patut dihormati dan diakui.

 

Terakhir, Collective Liberation (Pembebasan Kolektif). Kata Pembebasan mungkin terdengar radikal, namun dalam prinsip Disability Justice, pembebasan diartikan sebagai bagaimana kita (sebagai kelompok atau organisasi difabel) bergerak bersama gerakan multi-ras, multi-gender, multi-kelas, dan di seluruh spektrum seksual sesuai visi No One Left Behind. Pembebasan kolektif ini memberi bayangan tentang sebuah dunia ketika para difabel dengan berbagai ragamnya, latar belakangnya, pengalaman hidupnya, bersatu melakukan perubahan bersama.

 

Keadilan difabel pada dasarnya terkait erat dengan gerakan besar lain yang berhubungan dengan membebaskan difabel dari segala ketertindasan. Dengan mengenal 10 Prinsip Disability Justice atau Keadilan Difabel kita sedang menggarisbawahi secara tegas bahwa difabel tidak hanya mempunyai identitas tunggal karena kedifabilitasannya. Oleh karena itu pemenuhan Disability Rights (Hak-Hak Difabel) hanya menjadi salah satu bagian saja dari tujuan besar Disability Justice.

 

 

Sumber:

https://resourceguides.hampshire.edu/c.php?g=759682&p=5447794

https://www.sinsinvalid.org/news-1/2020/6/16/what-is-disability-justice

https://www.sinsinvalid.org/blog/disability-justice-a-working-draft-by-patty-berne

 

Penulis: Alvi

Editor:    Ajiwan Arief

 

The subscriber's email address.