Lompat ke isi utama
poster desiminasi perlindungan konsumen

Diseminasi Riset Perlindungan Konsumen Disabilitas di Sektor E-Commerce

Solider.id Masyarakat difabel merupakan konsumen rentan saat berhadapan dengan aktivitas transaksi di  e-commerce. Beberapa faktor penting belum banyak tersedia untuk diakses difabel, seperti: faktor aksesibilitas, kebijakan dalam hal jaminan perlindungan, kenyamanan dan keamanan komsumen, termasuk dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

 

Webinar nasional terkait riset perlindungan konsumen difabel di sektor e-commerce, dilaksanakan pada Rabu pagi (15/12) yang dihadiri oleh banyak penanggap diantaranya: Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) RI, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) RI, Asosiasi E-Commerce Indonesia, IdEA, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia.

 

Dipaparkan Muhammad Joni Yulianto dari Sigab Indonesia, saat pandemi seperti sekarang yang menjadikan banyaknya hambatan mobilitas pada masyarakat luas, termasuk difabel, kebutuhan pemanfaatan sektor e-commerce semakin meningkat.

 

Baca Juga: Mana Perlindungan Konsumen untuk Difabel?

 

Sigab Indonesia bersama Lembaga Konsumen Yogyakarta melakukan riset perlindungan konsumen difabel di sektor e-commerce. Tujuannya agar dapat menggali permasalahan difabel disektor ini dan apa saja kebutuhan mereka para difabel dan masyarakat rentan, lalu bagaimana terkait kebijakan yang ada.

“Survey ini menggunakan metode kombinasi di 4 wilayah yaitu Yogyakarta, Bali, Sulawesi Selatan, dan Jakarta. Survey online dengan menggunakan formulir survey dan menambahkan video bahasa isyarat sehingga memudahkan akses bagi  difabel Tuli, Fisik, Netra, difabel Ganda, difabel Intelektuan dan Mental. Tujuannya untuk melakukan pendalaman terkait sektor e-commerce dari ragam difabel,” papar Joni.

 

Nina Mora, Direktur Bina Usaha & Pelaku Distribusi Ditjen Perdagangan Dalam Negeri, Kemendag RI, menyampaikan pemerintah mendukung adanya perdangangan elektronik atau e-commerce, platfom produsen sudah melakukan pengalaman belanja yang mudah dan menyenangkan termasuk untuk difabel.

“Memang belum semua platfom   aksesibilitasnya mudah untuk semua ragam difabel,” katanya.

 

Puti Adella Elvina, Sub Koordinator Survei Dampak UMKM, Direktorat Ekonomi Digital, Kemenkominfo RI, menambahkan, masyarakat difabel bukan hanya ingin jadi konsumen saja. Mereka juga ingin jadi bagian dari pelaku UMKM di e-commerce-nya.

“Kami ada pendampingan selama enam bulan dan pemberian paket data untuk pelaku UMKM dalam mengembangan usahanya melalui sektor e-commerce,” terang ia.

 

Baca Juga: Minimnya Perlindungan bagi Konsumen Difabel

 

Berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi yang diberikan di sektor e-commerce, Megawati Simanjuntak, Anggota BPKN RI menerangkan, jenis pengaduan yang masuk bukan hanya pada e-commerce-nya saja. Pengaduan juga harus bisa mengakomodir setiap pengaduan yang datang dari masyarakat difabel.

 

Sedangkan menurut Rofi Uddarojat, Head of Public Policy and Government Relations, Asosiasi E-Commerce Indonesia, IdEA,  syarat utama dalam pengguna digital adalah ingin se-inklusif mungkin, agar dapat disebar luaskan secara merata dan diakses oleh setiap orang termasuk difabel.

 

Terkait banyak temuan hasil survey yang masih terdapat pelanggaran terhadap perlindungan konsumen secara umum dan terkait aksesibilitas terhadap difabel, Tulus Abadi, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia menegaskan memang belum ada peraturan atau payung hukum di sektor e-commerce yang ramah bagi difabel. Perlindungan data pribadi terhadap para konsumen e-commerce juga perlu segera disahkan.[]

 

Reporter: Srikandi Syamsi

Editor      : Ajiwan Arief

 

The subscriber's email address.