Lompat ke isi utama
ilustrasi pentiingnya isu difabel di masyarakat

Isu Disabilitas Tidak Hanya Milik Kaum Elite

Solider.id - BAGAIMANA gambaran ideal negara mesti berperan dalam memfasilitasi kepentingan publik bagi warganya, tanpa kecuali, termasuk bagi para difabel?  Dalam rangkaian hari Disabilitas Internasional (HDI) 2021, bertema “Kepemimpinan dan Partisipasi Penyandang Disabilitas Menuju Tatanan Dunia yang Inklusif, Aksesibel dan Bekelanjutan Pasca Covid-19”, digelar sebuah pameran lukisan yang dibuka Menteri Sosial Rabu (1/12) lalu di Jakarta. Melalui tema itu, diharapkan kesadaran masyarakat tentang disabilitas meningkat dan stigma terhadap difabel perlahan hilang.

 

Namun, muncul sebuah ironi pada peristiwa itu. Menteri Sosial, Tri Rismaharini melakukan sebuah tindakan yang kemudian melahirkan kecaman dan protes dari masyarakat luas, terutama para difabel. Saat itu, sang menteri meminta salah seorang difabel peserta pameran, bernama Aldy, menjelaskan arti sebuah lukisan dengan bahasa lisan. Padahal  Aldy sehari-hari berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Dipaksa berbicara dengan mulutnya, Aldy sempat terdiam. Ia kemudian berusaha berbicara dan samar-samar terdengar suara keluar dari mulutnya yang kemudian dieja kembali oleh Risma dengan kalimat, “Aldy mau lestarikan alam.” Risma juga mengatakan, Aldy bisa bicara, seperti dikutip dari harian  Kompas edisi 7 Desember 2021.

 

Langkah sang menteri itu, sontak memunculkan perdebatan. Banyak protes datang dari berbagai pihak. Kemudian ia langsung mengklarifikasi maksudnya dan memastikan tidak ada niat apapun terhadap penyandang disabilitas. Pada bagian lain, Mensos menekankan pentingnya bagi bagi difabel termasuk rungu, memiliki self-defense.

 

Peristiwa di atas merupakan “kejutan” pada rangkaian HDI 2021. Disebut kejutan, karena sikap dan perilaku sang pejabat yang notabene adalah elite negara, itu telah melahirkan kecaman banyak pihak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata elite adalah orang-orang terbaik atau pilihan dalam suatu kelompok. Arti lain, elite adalah kelompok kecil orang-orang terpandang atau berderajat tinggi (kaum bangsawan, cendekiawan dan sebagainya).

 

Baca Juga: Mengkritisi Tindakan Risma Memaksa Tuli Bicara

 

Posisi warga

Lantas, bagaimana sebenarnya negara memposisikan warga negara difabel di tengah realitas sosial? Bukankah semua warga negara mempunyai hak yang sama? Memang, selama ini soal kesetaraan, kesempatan dan aksesibilitas bagi difabel selalu digaungkan. Namun,  hak kaum difabel itu sering hanya disuarakan pada momen peringatan HDI.  Bagaimana kenyataan dalam kehidupan sehari-hari? Banyak fakta telah dilaporkan berbagai media, bahwa untuk hal itu masih jauh panggang dari api.  Diskriminasi dan stigma, masih terus  berkelindan dalam kehidupan masyarakat. Problem kompleks yang dihadapi difabel, tidak bisa selesai hanya di tangan kaum elite. Apalagi hanya dengan sebuah statement seremonial pihak otoritatif. Adalah kenyataan bahwa sikap dan tindakan Mensos telah menimbulkan rasa kecewa bagi difabel. Menyikapi hal itu, Ketua Umum Persatuan Penyandang Disabiltias Indonesia (PPDI) Gufron Sakaril, menekankan, masyarakat harus punya pemahaman bagaimana berinteraksi dengan difabel. Harus paham bagaimana berkomunikasi dengan mereka. Penting bagi masyarakat belajar sensitif dengan disabilitas. (Kompas 7/12).  Jika menilik pada pernyataan Gufron Sakaril tersebut, maka tidak berlebihandikatakan, bahwa hak kesetaraan difabel sebagai warga negara, telah dinafikan dalam kasus Aldy.

 

Selain kejutan yang terjadi pada peristiwa di atas, ada kejutan lain seiring dengan peringatan HDI 2021. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, melantik tujuh orang anggota Komisi Nasional Disabilitas (KND) di Istana Negara Jakarta, Rabu (1/12). KND dibentuk untuk memenuhi amanat UU Nomor 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang kemudian diturunkan dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas. Ini memang kejutan dan menjadi momen bersejarah. Banyak pihak berharap, kehadiran KND beserta para komisionernya, dapat mewujudkan cita-cita dalam pemenuhan hak kaum disabilitas. 

 

Bukan kuasa personal

Idealnya, seluruh warga negara memahami dan mendukung setiap langkah dalam setiap uyapa memanusiakan manusia. Siapa pun mereka, tak terkecuali para difabel. Setiap warga negara sadar dalam menjalankan etika kepublikan mereka. Tanpa perlu diperintah, dengan rayuan  atau imbauan. Kesadaran publik mestinya muncul dengan penuh takzim, menghargai hak setiap warga negara lain, dalam hal ini adalah hak para difabel.

 

Namun, kenyataan yang terjadi, masih banyak menimbulkan tanya, keluh kesah dan ketidak-puasan banyak pihak. Jika selama ini gaung pemenuhan hak atas kesetaraan, aksesibilitas dan penghapusan stigma selalu digelorakan, namun tidak demikian yang terjadi dalam realitas kehidupan. Mulai dari masalah ketenagakerjaan, pendidikan hingga soal layanan publik, sekadar menyebut beberapa contoh.  Meski UU Penyandang Disabilitas telah mengamanatkan kuota 1 persen bagi tenaga kerja difabel di perusahaan swasta dan 2 persen di BUMN, namun hingga kini hal itu belum terpenuhi. Demikian pula dengan layanan publik. Meski banyak tempat, misalnya gedung pemerintah, memperhatikan aksesibel, namun sarana transportasi, atau angkutan publilk ramah yang ramah bagi difabel sampai kini masih sulit didapatkan.

 

Baca Juga: Pelantikan Keanggotaan Komisi Nasional Disabilitas

 

Tentu masih banyak persoalan lain yang belum diselesaikan. Untuk hal itu, dibutuhkan langkah bersama, koordinasi berbagai pihak, lintas kementerian dan lembaga. Selain itu, tentu saja diharapkan peran masyarakat luas, demi pemenuhan hak difabel. Tanpa kerja bersama banyak pihak, mustahil cita-cita luhur itu tercapai.  Persoalan atas isu difabel tentu bukan hanya melulu dimiliki oleh masyarakat tertentu, atau kaum elite. Apalagi hanya dibahas di belakang meja seminar, berhenti dalam forum pihak-pihak otoritatif yang kemudian menerjemahkannya sekadar menjadi sebuah statement. Pengertian kata isu, sesuai dalam KBBI, adalah masalah yang dikedepankan. Dengan demikian, dibutuhkan langkah nyata untuk menyelesaikan persoalan.

 

Langkah dan upaya negara dalam mendukung kehidupan difabel selama ini memang terbukti sudah ada, nyata dan layak diberi apresiasi. Namun, dalam pelaksanaan di lapangan, tak jarang masih terjadi penyelesaian persoalan yang tidak simetris adanya. Bahkan, menimbulkan persoalan baru. Salah satu contoh adalah kasus di bagian awal tulisan ini. Mestinya, upaya negara juga didukung oleh berbagai pihak demi kepentingan bersama. Dengan harapan supaya tidak memberi kesan dan penilaian negatif, atau menciptakan regresi atas kebijakan yang sudah dikeluarkan.

 

Sebuah contoh, menyangkut salah satu staf khusus milenial yang diangkat Presiden Joko Widodo, dua tahun silam. Satu di antara mereka adalah difabel, Angkie Yudistia. Diharapkan mewakili suara dan kepentingan masyarakat difabel. Status para staf khusus itu adalah political appointee, orang-orang yang dipilih secara politik. Meski bekerja untuk Presiden, mereka juga harus punya pertanggung-jawaban publik.  Sudahkah itu dilakukan?

 

Untuk soal ini, Kompas edisi Selasa 30 November 2021, menyajikan dalam laporan khusus, tentang kinerja para staf khusus milenial. Presiden mengangkat tujuh orang staf khusus milenial, 21 November 2019. Namun, dua orang kemudian mengundurkan diri. Kini tinggal lima, yaitu Ayu Kartika Dewi, Angkie Yudistia, Aminuddin Ma’ruf, Gracia Josaphat Jobel Mambrasar (Billy Mambrasar) dan Putri Indahsari Tanjung.

 

Laporan tentang staf khusus milenial itu diberi judul Saat “Teman Diskusi” Disorot Netizen,  dalam ragam berita kisah, 23 alinea di halaman 3. Fokus tulisan adalah menyoroti kinerja para staf khusus, yang  disebut oleh Presiden Joko Widodo sebagai “teman diskusi”.  Menurut Kompas, sejauh ini tak ada laporan resmi, karena memang tidak pernah disampaikan ke publik. Sementara di dunia maya, warganet bersikap kritis (pada alinea 5). Sedangkan pada pada alinea ke 14, ditulis, antara lain dikutip sebagai berikut :

Pada Selasa (23/11) lalu, Kompas berusaha menghubungi para staf khusus milenial untuk mengonfirmasi. Billy Mambrasar, termasuk yang mudah dan langsung merespons. Namun, lainnya tidak mudah. Bahkan seperti mewawancarai menteri.

Selanjutnya, pada alinea 15 ditulis:

Angkie juga memilih berkomunikasi lewat asisten pribadinya. Sehari setelah menghubungi lewat pesan teks di akun Whatsapp, Kirana selaku asisten pribadi Angkie, baru menghubungi dengan nomor lain. Setelah memperkenalkan diri, Kirana menanyakan tenggat untuk balasan jawaban wawancara. Setelah beberapa revisi, wawancara pun diberikan tertulis. Kompas juga pernah punya pengalaman dengan staf An[gkie bernama Antariksa yang meminta honor untuk kegiatan Angkie, Agustus lalu.

          

Demikianlah. Persoalan menyangkut masyarakat difabel memang tidak sederhana. Banyak hal terjadi. Mulai dari yang bersifat trivial hingga substansial. Bahkan di lapisan sosial tingkat atas sekalipun. Tempat para person diberi wewenang dan kuasa atas jalannya pemerintahan.  Berita Kompas seperti dikutip di atas, sebagai bukti bagi masyarakat agar mengerti bahwa begitulah realitas sampai sekarang.  Kalau pun di sana tersua frasa “bahkan seperti mewawancarai menteri” , biarlah khalayak menilai. Fakta tersebut sudah diwartakan luas oleh media arus utama kredibel, suratkabar quality paper terbesar di tanah air. Sejauh pengamatan, hingga tulisan ini dibuat, tidak ada sanggahan atas feature tersebut. Fakta seperti dilaporkan dalam tulisan itu, kini sudah menjadi milik publik.

 

Layanan negara untuk memenuhi kepentingan publik bagi warga difabel, demikian nyata dibutuhkan. Peran negara dengan kekuatan pemaksa yang dimilikinya --yang diperoleh berdasarkan mandat dari masyarakat-- harus mencegah terjadinya hegemoni, dominasi atau monopoli di ruang publilk. Kompetisi di ruang publik harus dikembalikan ke jalan semestinya. Yakni berlangsung dengan menjadikan nilai yang disepakati sebagai acuan bersama. Untuk urusan kepentingan publik kehidupan warga negara di dalam ruang publik, sudah semestinyalah negara memberi fasilitas. Dengan demikian, tidak ada lagi pengecualian yang diakibatkan oleh kepentingan kapital maupun kekuatan sosial. Pelayanan publik, khususnya bagi penyandang disabilitas, menjadi tanggung jawab negara.  Kesadaran negara, alih-alih kesadaran publik, atas hak setiap warga negara --dalam hal ini penyandang disabilitas—sampai sekarang masih terus mewarnai perdebatan pemikiran yang menimbulkan multitafsir lengkap dengan tarik ulur kepentingan. Di satu pihak negara mengatakan sudah berperan maksimal. Di pihak lain masih terus lahir pertanyaan dan gugatan tentang di mana dan seperti apa peran itu diberikan. Berbagai program sosial kemasyarakatan, memang telah dilaksanakan melalui aneka regulasi, semisal peraturan daerah. Namun, berbagai celah masih terus tampak.

 

Jika yang terjadi hanya perang wacana, persoalan pemenuhan hak difabel tentu sulit terwujud. Negara sebagai fasilitator semestinya tinggal melaksanakan apa yang dibutuhkan oleh difabel. Untuk itu, diperlukan langkah nyata berbagai pihak. Persoalan atas isu difabel, sekali lagi, tentu bukan hanya milik sebagian kaum elite. Sebab, hal itu menjadi tanggung jawab bersama seluruh warga negara, demi langkah mulia, memanusiakan manusia.[]  

 

Penulis : agoes widhartono (Penghayat jurnalisme, psikologi dan isu disabilitas)

 

 

Editor : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.