Lompat ke isi utama
ILUSTRASI RANHAM

Festival HAM Semarang Diskusikan Pelaksanaan Aksi HAM 2021

Solider.id - Saat ini pemerintah mengakui bahwa pelaksanaan hak dasar bagi difabel kadang tidak sesuai dan tidak menyasar. Kondisi ini dikuatkan dengan adanya problem kesimpangsiuran data. Hal ini karena  data secara nasional yang ter-update adalah data tahun 2015. Akibatnya secara faktual ada yang sudah meninggal namun masih terdata. Kategori miskin menjadi kendala sedangkan permensos soal pendataan tidak hanya kategori miskin saja, tetapi mereka yang dikategorikan apakah membutuhkan bantuan fisik atau tidak. Demikian dikatakan Muhammad Hafidz, Direktur Eksekutif Human Right Working Group (HRWG), konsultan panitia nasional RANHAM saat paralel even di Festival HAM di Semarang, Rabu (17/11).

 

Untuk itu, menurut Hafidz, perlu pelaksanaan Rencana Aksi Nasional (RAN) HAM difabilitas. Saat ini dalam pereencanaannya melibatkan lima kementerian dan lembaga yakni Kemenkum HAM, Kementerian Sosial, Kementerian dalam negeri, Kementerian luar negeri dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

 

Muhammad Hafidz memaparkan tentang pelaksanaan aksi HAM 2021 dan perpres Nomor 53 tahun 2021 tentang RANHAM 2021-2025. Ia mengemukakan perkembangan RANHAM dari masa ke masa, generasi pertama (1998-2003) Kepres No.129/1998 dengan Fokus : Diseminasi HAM, Ratifikasi Instrumen HAM Internasional, Sosialisasi, Instrumen HAM Internasional. Generasi kedua (2004-2009) Keppres No.40/2004 yang berfokus : pembentukan dan penguatan institusi RANHAM, pengesahan instrumen HAM internasional, harmonisasi rancangan dan evaluasi peraturan, pendidikan HAM, penerapan norma dan standar HAM, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Generasi ke-3 (2011-2014) Perpres No.23/2011 yang berfokus : pembentukan dan penguatan institusi RANHAM, persiapan pengesahan instrumen HAM, Harmonisasi rancangan dan evaluasi peraturan, pendidikan HAM, penerapan norma dan standar HAM, pelayanan komunikasi masyarakat (yankomas), pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, Generasi ke-4 (2014-2019) Perpres No.75/2015 berfokus : penguatan institusi pelaksana RANHAM, penyiapan pengesahan dan penyusunan bahan laporan implementasi instrumen internasional HAM, penyiapan regulasi, harmonisasi rancangan dan evaluasi peraturan dari perspektif HAM, pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang HAM, penerapan norma dan standar, yankomas. Generasi Gen V : Pendekatan kelompok sasaran berdasarkan isu strategis dan sasaran strategis Fokus Kelompok Sasaran: Perempuan, Anak, Penyandang Disabilitas, dan Komunitas Masyarakat Adat Berbasis data capaian evaluasi RANHAM.’

 

Baca Juga : Mendorong Inisiatif Pemantauan Pemenuhan Hak Difabel

 

Catatan partisipasi kementerian dan lembaga dalam RANHAM 2015-2020 sejak tahun 2015-2020 menunjukkan tren peningkatan, terutama untuk pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota; 2. Tingginya partisipasi tersebut merupakan potensi dalam melaksanakan RANHAM Generasi V yang bertujuan untuk mencapai outcome;3. Pada tahun 2020, partisipasi K/L berkurang karena masih menggunakan aksi HAM pada Perpres 33 Tahun 2018, dimana beberapa target aksi K/L  sudah selesai dan tidak perlu dilanjutkan; 4. Partisipasi pemerintah kabupaten/kota, terutama di willayah timur harus didorong pada pelaksanaan RANHAM Generasi V.

 

Sedangkan pada awal implementasi Perpres 75 Tahun 2015,  partisipasi pemerintah provinsi pada pelaporan aksi HAM  daerah masih sangat rendah yaitu 12 dari 34 provinsi. Partisipasi pelaporan aksi HAM pemerintah provinsi  belum mencerminkan apakah aksi yang dilaporkan sudah memenuhi target. Partisipasi pemerintah provinsi konsisten naik sejak tahun 2016 sampai dengan 2020. Walaupun naik, terdapat provinsi yang partisipasi pelaporannya belum konsisten antar periode waktu pelaporan. Pemerintah provinsi selama kurun 2015 – 2019 yang belum berpartisipasi dan/ sudah berpartisipasi namun belum konsisten dalam pelaporan aksi HAM daerah adalah Provinsi Aceh, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sulawesi Tengah.

 

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan RANHAM antara lain belum optimalnya perumusan peraturan-peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, 2.  Masih kurangnya penyediaan pelayanan hak-hak dasar bagi difabel, meliputi: a. ketersediaan dan kualitas layanan sekolah inklusi; b. ketersediaan layanan kesehatan bagi difabel, di pusat layanan tingkat dasar; c. jumlah kuota pekerja difabel di sektor swasta dan  pemerintahan; d. Layanan keuangan ekonomi inklusif bagi ragam difabilitas; e. Pemenuhan hak pelindungan sosial difabel. Belum adanya data terpilah yang terintegrasi di semua sektor pemerintahan dan lembaga tentang difabel. Serta belum memadainya akomodasi yang layak bagi difabel.

 

Sedangkan sasaran strategisnya penguatan regulasi kebijakan yang menjamin hak difabel dalam peraturan pelaksana UU no 8 Tahun 2016, meningkatnya akses pelayanan hak-hak dasar bagi difabel, meliputi: a. peningkatan ketersediaan dan kualitas layanan sekolah inklusi; b. peningkatan jumlah pelayanan kesehatan yang akses bagi difabel di pusat layanan tingkat dasar; dan c. terpenuhinya kuota pekerja difabel di sektor swasta dan pemerintahan;d, tersedianya layanan keuangan ekonomi inklusi bagi difabel; e. Tersedianya hak pelindungan sosial difabel, tersedianya sistem pendataan terpilah serta meningkatnya pemenuhan alat bantu dan aksesibilitas difabel terhadap:  transportasi darat, udara, dan laut;  tempat ibadah dan fasilitas publik; dan peradilan inklusi.[]

 

Reporter: Puji Astuti

Editor     : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.