Lompat ke isi utama
Ilustrasi keranjang belanja di atas kursi roda dengan background uang dollar berhamburan

Kala Difabel Terjerat Pinjol Ilegal

Solider.id,- Penutupan berbagai lembaga pinjaman online (pinjol) ilegal belakangan semakin marak. Keresahan di masyarakat sebab makin banyaknya korban dari rentenir jenis baru ini, untungnya mulai direspon serius oleh penegak hukum. Mulai dari penutupan akses 4.874 pinjol ilegal hingga penangkapan para pelaku yang terlibat membuat kita bisa sedikit lega. Karena setelah fakta-fakta semakin terkuak, ternyata difabel menjadi salah satu kelompok yang paling rawan menjadi korban pinjol ilegal.

 

Pandemi Covid-19 adalah situasi yang sulit. Semua orang mengalami sedikit banyak dampak oleh situasi pelik ini. Namun, sebagaimana sering muncul dalam situasi kacau, ada pihak-pihak yang berusaha mengeruk untung di atas keterpurukan orang lain, itulah pinjol ilegal.

 

Dengan banyaknya kabar orang bunuh diri karena jeratan pinjol, tak berlebihan jika kita sebut pinjol ilegal adalah petaka dalam bentuk lain. Satu hal yang tragis dari pinjol ilegal adalah, pada awalnya mereka datang dengan wajah malaikat penolong yang memberi pinjaman uang dengan mudah. Tapi kita semua tahu, konsekuensi di belakangnya sungguh tak masuk akal.

 

Dalam pernyataan Nurhayati, Ketua Himpuan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), kelompok difabel kerap terjebak dalam jerat yang dipasang pinjol ilegal. Terutama dalam keserampangan praktik penagihan hutang yang dilakukan pinjol ilegal. Penagihan hutang yang cenderung intimidatif membuat para korban difabel terserang mentalnya dan berujung bunuh diri.

 

Dari berbagai kesaksian yang diungkapkan para eks penagih pinjol, memang tata cara penagihannya tergolong intens. Para penagih ini diberi target tinggi setiap harinya yang otomatis membuat mereka kerap menggunakan cara-cara ekstrem agar korban segera membayar utangnya. Paling standar adalah dengan menghubungi kontak korban tanpa henti. Seiring bertembahnya keterlambatan pembayaran, nada penagihan semakin tinggi. Tak jarang penagih juga menghubungi orang-orang terdekat korban agar hutang segera dibayar.

 

Baca juga: Menggagas Ekonomi Bangkit Melalui Bazar Inklusif

 

Pola yang kerap berulang adalah, kondisi ekonomi difabel semakin terpuruk sebab bunga pinjaman pinjol yang besar. Kondisi tersebut membuat difabel yang punya kebutuhan khusus seperti layanan kesehatan semakin terpuruk. Kesulitan mengakses layanan kesehatan berbayar menjadi jerat mematikan berikutnya. Sehingga, bukannya menjadi penyelamat, pinjol ilegal justru menjadi petaka untuk difabel.

 

Hambatan pengetahuan dan kemampuan difabel dalam merespon iklan pinjol ilegal membuat mereka menjadi sasaran empuk. Salah duanya adalah penyandang disabilitas netra dan wicara. Dalam konteks ini minimnya literasi terkait layanan pinjol barangkali jadi sebabnya. Karena kemampuan pinjol yang mampu merasuk hingga kontak-kontak pribadi masyarakat sepertinya sudah tidak terbendung lagi.

 

Jika diamat-amati, fenomena pinjol ini memang sudah taraf persoalan multi dimensi. Dari jebolnya nomor pribadi masyarakat, canggihnya sistem digital pinjol, hingga situasi ekonomi masyarakat bawah yang buruk sebab pandemi.

 

Meski sejak 2018 OJK dan Polri telah melakukan patrol siber dan menutup tak kurang 3.516 aplikasi/situs web pinjol ilegal, persoalan tak lantas beres begitu saja. Karena angka di atas terasa kurang siginifikan ketika melihat jumlah aduan masyarakat terkait pinjol ilegal pada OJK yang jumlahnya mencapai 19.711 kasus.

 

Karena masyarakat kelas bawah dan rentan akan selalu berpeluang besar untuk terjerat pinjol ilegal. Sektor informal yang menjadi habitat mayoritas kelompok tersebut mungkin tidak akan pulih dalam waktu dekat. Sehingga jika pemerintah tidak benar-benar serius mengerahkan aparatnya, jerat mematikan pinjol ilegal masih akan memakan korban dari kelompok rentan seperti difabel.

 

Regulasi Tambal Sulam

 

Dalam konteks kejahatan siber, pemerintah Indonesia tergolong cukup telat dalam membangun sistem yang memadai. Atau lebih tepatnya belum responsif dalam penegakan hukumnya. Memang dunia siber bukanlah medan yang mudah untuk ditangani. Butuh kompetensi khusus agar bisa menciptakan sistem yang aman untuk masyarakat. Meski tergolong pelan, kini kita bisa melihat titik terang dalam penindakan lembaga pinjol ilegal.

 

Salah satu kelicinan pinjol ilegal adalah kemampuan mereka bergerak di luar sistem perbankan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini mereka tidak mendaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang notabene menstandarisasi perusahaan yang bergerak di bidang ini. Kemampuan itulah yang memungkinkan pinjol ilegal melakukan bisnis seenak jidat. Dari bunga tinggi, pelanggaran privasi, hingga penagihan hutang yang barbar.

 

Terkait penyelenggaraan pinjol, OJK telah menetapkan aturan standar yang bisa menjadi pondasi. Hal-hal penting seperti legalitas usaha, kejelasan detail pinjaman, hingga perlindungan data konsumen telah ditetapkan oleh Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Sehingga saat pinjol mendaftar ke OJK, mereka mesti memenuhi standar operasional yang telah ditetapkan itu. Untuk diketahui bahwa setiap pinjol harus mendaftar ke OJK, tanpa itu berarti kegiatannya ilegal.

 

Masalahnya, pinjol ilegal ini sepertinya sejak awal mendesain bisnisnya untuk ilegal. Sehingga standarisasi layanan keuangan OJK yang diandaikan mampu menjadi strategi untuk melindungi kepentingan masyarakat dan pengusaha jadi tidak berjalan. Maka jadilah OJK tidak punya cukup peran dalam memberantas pinjol ilegal tanpa bantuan dari lembaga lain seperti Keminfo dan Polri.

 

Keminfo punya peran di wilayah pemantauan penyelenggara sistem elektronik yang digunakan untuk meneyediakan, mengelola, atau mengoperasikan layanan transaksi keuangan. Dengan aturan ini artinya setiap pinjol mesti mendaftarkan system layanan keuangan elektroniknya ke Menteri Informasi dan Komunikasi. Bahkan dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem Transaksi Elektronik menyatakan bahwa pendaftaran tersebut harus dilakukan sebelum sistem tersebut digunakan konsumen.

 

Baca juga: Agar Difabel Pelaku UMKM Bertahan dari Dampak Pandemi

 

Peran penting selanjutnya diemban oleh polisi, dalam konteks pelanggaran UU ITE yang dilakukan oleh pinjol ilegal. Hal ini menyasar tindak penyebaran data dan konten pribadi konsumen sebagai salah satu strategi intimidasi penagihan hutang pinjol ilegal. Pasal 27-32 UU ITE sangat bisa dipakai untuk menjerat perilaku yang meresahkan masyarakat tersebut.

 

Pada akhirnya, penindakan kejahatan pinjol ilegal masih perlu banyak peningkatan. Karena kejahatan model ini punya banyak sisi yang membutuhkan keterlibatan banyak pihak juga untuk mengurusnya. Jika ingin menuntaskannya secara ringkas, mungkin butuh senjata baru berupa regulasiyang lebih komprehensif.

 

Karena saat ini kita masih mengandalkan tambal sulam aturan yang ada untuk penjerat pinjol, marilah untuk sementara kita nikmati pemandangan para pejabat dan aparat yang kelabakan mengejar pinjol ilegal.[]

 

 

Penulis: Ahmad Jamaludin

Editor: Robandi

 

 

Sumber:

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem Transaksi Elektronik

Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

https://www.suara.com/news/2021/11/12/152945/gugat-pemerintah-soal-regulasi-pinjaman-online-ini-pandangan-kelas-disabilitas

https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/35480/t/Hergun%3A+Saatnya+Menyeret+Pinjol+Ilegal+Ke+Pengadilan

https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Infogra…

The subscriber's email address.