Lompat ke isi utama
ilustrasi SIM D

SIM D Bagi Tuli, masih Jadi Mimpi

Solider.id –  berkendara dengan aman dan nyaman merupakan dambaan bagi setiap pengendara di jalan raya. Dapat beraktivitas dengan mengendarai kendaraan kesayangan merupakan sebuah kebanggaan. Tak hanya soal kenyamanan kendaraan, kelengkapan surat-surat yang wajib dimiliki oleh seorang pengendara merupakan hal yang harusnya dipenuhi. Namun, tak semua pengendara dapat memenuhi berbagai persyaratan tersebut, bukan soal mereka abai terhadap aturan yang selama ini berlaku, namun karena sejumlah kendala birokrasi, beberapa kelompok masyarakat masih sulit peroleh Surat Izim Mengemudi (SIM). Kawan difabel Tuli misalnya, selama ini mereka masih kesulitan memperoleh SIM D yang memang menjadi wajib bagi setiap pengendara difabel di negara ini.  

 

Faktor akomodasi yang layak dalam berkendara dan berlalu lintas masih terkendala. Kendaraan yang digunakan difabel dalam mengurus SIM D atau SIM D1, masih dianggap belum memenuhi standar yang ditetapkan oleh pihak berwenang. Kondisi tersebut mengakibatkan kegagalan dari pemohon SIM, terutama difabel Tuli untuk mendapatkannya.

 

Disampaikan Dr. Rachmita Maun Harahap, ST. M.Sn, Founder Sehjira Indonesia, upaya-upaya dilakukan untuk mendapatkan SIM bagi difabel Tuli akan memberi dampak yang baik. Misal, mereka dapat menikmati aktivitas hidup sehari-hari seperti dapat menjangkau tempat berbelanja, bersekolah, beribadah. Mereka juga dapat mengakses pekerjaan di perusahaan yang mempersyaratkan pelamarnya memiliki SIM. Atau mereka dapat bekerja sebagai Ojek Online (Ojol) untuk mencari nafkah.

“Selain SIM D, perlu juga mempertimbangkan stiker logo khusus disabilitas dalam berkendara atau berlalu lintas bebas ganjil – genap,” terang ia, Rachmita juga seorang difabel Tuli yang berprofesi dosen di salah satu Universitas di Jakarta.

 

Permasalahan yang dihadapi difabel Tuli dalam mengakses SIM

Masih ditemukannya kendala dalam mengakses layanan SIM bagi difabel, khususnya yang memiliki hambatan pada fungsi pendengaran menyebabkan mereka memilih menggunakan jasa calo. Selain tarif pembuatan SIM yang menjadi lebih tinggi dari yang seharusnya, difabel Tuli masih menggunakan SIM C untuk jenis kendaran motor.

 

Secara umum, mereka mampu berkendara motor roda dua sebagaimana nondifabel. Padahal, jenis SIM untuk masyarakat difabel adalah SIM D dan SIM D1.

“Untuk masyarakat difabel hanya ada dua SIM, yaitu SIM D untuk kendaraan bermotor yang setara dengan golongan SIM C. Sedangkan SIM D1 untuk  kendaraan bermotor yang setara dengan golongan SIM A,” demikian AKBP Roby Septiadi mewakili Kasi Pelayanan SIM Korlantas Polri menjabarkan.

 

Ia juga menerangkan lebih rinci, dalam proses pembuatan SIM golongan apapun bagi setiap pemohon, hasil rekomendasi tes kesehatan dokter jadi hal terpenting sebagai syarat pemohon tersebut layak atau belum untuk mendapatkan SIM yang diajukan.

“Semua masyarakat, termasuk difabel punya hak yang sama dalam mengakses layanan SIM. Namun, surat keterangan dokter penentunya. Mereka juga sama menjalani rangkai tes ujian teori dan praktik yang menggunakan motor modifikasi. Bedanya, untuk pemohon SIM D ujian simulator tidak diwajibkan dengan tidak mengurangi nilai ujian untuk mendapatkan SIM tadi,” terang ia.

 

Seperti yang pernah disampaikan Billy Brilian Purnama dari Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gerkatin) Jawa Barat, masih banyaknya teman Tuli yang menggunakan SIM C untuk kendaraan jenis motor, disebabkan akses informasi yang belum dikeketahui mereka. Difabel Tuli tidak menggunakan motor modifikasi seperti yang digunakan difabel Fisik. Masih banyak teman Tuli di komunitasnya yang memiliki anggapan SIM D untuk difabel Fisik dengan motor roda tiganya.

“Untuk Teman Tuli yang sudah punya SIM C dan mengganti dengan SIM D tidak sulit. Untuk yang mau buat baru, perlu advokasi agar dimudahkan. Advokasi bagaimana cara teman Tuli berkendara motor di jalan raya sangat perlu diketahui pihak yang berwenang yang mengeluarkan SIM,” paparnya.

 

Implementasi akomodasi yang layak bagi difabel dalam berkendara dan berlalu lintas

Terwujudnya Indonesia inklusif merupakan salah satu tujuan global dari Sustainable Developement Goals (SDGs) 2015 – 2030. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas juga hadir dengan memberikan tanggung jawab kepada pemerintah pusat dan daerah atas hak-hak masyarakat difabel.

 

Indonesia inklusif menjadi sebuah prinsip untuk menciptakan fasilitas akomodasi yang layak dalam berkendara dan berlalu lintas yang ramah bagi semua orang, termasuk difabel khususnya difabel Tuli. Masih diperlukan   pemahaman masyarakat termasuk para pihak terkait untuk memperoleh SIM bagi pemohon difabel.

 

Hambatan-hambatan yang ada menjadi tanda perlunya upaya advokasi yang harus dilakukan dalam proses perolehan SIM bagi masyarakat difabel di Indonesia. Pemohon difabel dan masyarakat umum memiliki regulasi yang sama dalam proses memperoleh SIM.  

“Tidak ada perbedaan dalam proses mendapatkan SIM bagi difabel, khususnya difabel Tuli. Hanya saja kebutuhan fasilitas akan akomodasi yang layak tadi yang berbeda. Misalnya, dari pihak kepolisian yang melayani pengajuan SIM, mereka pahami cara berkomunikasi dengan difabel Tuli. Lebih baik lagi, mereka dapat berbahasa isyarat, difasilitasi runing text sebagai keterangan atau petunjuk ruangan, fasilitas pemeriksaan THT, tidak wajib untuk tes berbicara dan mendengar,” ungkap Rachmita.

 

Menurutnya, upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak bagi masyarakat difabel di Indonesia masih audism. Masih dirasakan ada diskriminasi dan stereotip terhadap difabel, seperti yang dialami difabel Tuli dalam mendapatkan SIM.

 

Menjadi tanggung jawab bersama untuk mewujudkan pemenuhan hak-hak bagi masyarakat difabel. Baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, pihak-pihak terkait yang berwenang, serta semua masyarakat harus memiliki pemahaman terhadap hak difabel.[]

 

Reporter: Srikandi Syamsi

Editor     : Ajiwan Arief

 

The subscriber's email address.