Lompat ke isi utama
ilustrasi kartu jaminan kesehatan

Penghapusan 9 Juta PBI JKN BPJS Kesehatan Korbankan Difabel

Solider.id, Surakarta – Pemerintah melakukan penghapusan daftar sebanyak 9 juta warga negara Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hal ini tentu membeeratkan bagi banyak pihak, termasuk difabel.  Sugiyanto, seorang difabel psikososial yang bertempat tinggal di Kelurahan Mojo misalnya. Sudah berulangkali pula, Sri, kakak Sugiyanto mencurahkan isi hatinya sebab sejak setahun lalu sang adik tidak dapat lagi mengakses JKN BPJS Kesehatan secara gratis karena sebelumnya ia tercatat sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI). Sri sudah melapor kepada lurah setempat hingga kantor dinas sosial namun tidak membuahkan hasil, hingga di perjumpaan dengan solider.id kala itu ia bertekad akan melaporkan kejadian penghapusan nama Sugiyanto dari PBI kepada salah seorang anggota dewan.

 

Penghapusan nama Sugiyanto dari kepesertaan PBI JKN-BPJS Kesehatan jelas berpengaruh kepada keberlangsungan pengobatan yang dijalaninya. Ia yang seseorang dengan skizofrenia harus melakukan rawat jalan rutin setiap bulan ke RSJD dr Arif Zainudin dengan sistem rujukan dari fasilitas layanan kesehatan pertama (puskesmas). Ini jelas sangat berat bagi perekonomian keluarga. Sugiyanto. Ia adalah anak yatim sejak kecil, yang pada awal tahun kehilangan sang ibu karena terkena COVID-19, semakin terpuruk. Harapan satu-satunya yang tertinggal adalah dengan meminta tolong Sri sang Kakak, untuk membayar biaya asuransi kesehatan tersebut setiap bulan. Padahal secara ekonomi, sang kakak tidak memiliki pekerjaan yang tetap.

Baca Juga: Upaya PPDK Advokasi JKN KIS

 

Hal sama juga dirasakan oleh  Jujur Saragih, salah seorang difabel yang memberikan pernyataan menyangkut hak disabilitas untuk akses kesehatan pada sebuah diskusi publik yang dihelat oleh Elpeka yang bertema penghapusan 9 juta PBI belum lama ini.  Menurut Jujur, sebagai penerima PBI, jaminan ini sangatlah perlu. Apalagi sebagai difabel pengguna kursi roda ia rentan sakit. Sering ia mengalami luka maupun memar, sehingga butuh pengobatan. Ketika ia dalam perawatan dan dirujuk di kelas 3 ibaratnya, waktu itu Jujur masih tinggal di panti, itu pun harus  dengan susah payah menunggu sampai kebagian kamar hingga satu bulan.

“Walaupun ditanggung oleh pemda, tetapi tetap dinomortigakan, tetap ngantre walau sekarat,”ujar Jujur. Ia berharap semoga pihak terkait memahami, dan agar ke depan pelayanan gratis BPJS lewat PBI juga dirasakan oleh difabel yang lain termasuk yang berpindah domisili. Istri Jujur seorang Tuli dan ia berusaha agar istrinya juga mendapat akses PBI sebab ia menyadari banyak difabel yang tidak bisa mengakses PBI.

 

Dikutip dari Tempo.co, Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar sempat mempertanyakan kebijakan Kemensos mengeluarkan lebih dari 9 juta orang miskin dari daftar Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN tahun 2021. Timboel mengatakan BPJS Watch menolak adanya Kepmensos no. 92/2021 yang mengeluarkan sekitar 9 juta dari program JKN. Ia menilai aturan tersebut bertentangan dengan Pasal 28H ayat (3) UU 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia  yang bermartabat.

 

Penghapusan orang miskin dalam daftar PBI sepertinya sudah berlangsung sejak setahun lalu, bahkan sebelum keluar Kepmensos, dibuktikan dengan dicoretnya Sugiyanto dari kepesertaan PBI, dan tentu cerita semacam ini akan terus bergulir seperti halnya kekhawatiran Jujur Saragih yang hendak mendaftarkan sang istri, serta kegundahan hatinya atas pelayanan kelas tiga yang dinilainya tidak manusiawi.[]  

 

Reporter: Puji Astuti

Editor     : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.