Lompat ke isi utama
ilustrasi layanan kesehatan jiwa

Ada Kelompok Gangguan Jiwa yang Luput dari Perhatian Pemerintah

Solider.id, Yogyakarta -Dewasa ini, kesadaran dan kepedulian masyarakat terkait kesehatan mental  semakin meningkat. Hal ini bisa dilihat melalui munculnya sejumlah komunitas, kampanye, dan berbagai  diskusi di media sosial yang memberikan edukasi seputar gangguan kesehatan mental.

 

Gangguan kesehatan mental dapat menyebabkan berbagai masalah dalam kehidupan sehari-hari, tidak saja dapat merenggangkan interaksi atau hubungan dengan orang lain, namun juga dapat menurunkan prestasi dan produktivitas kerja. Bahkan, bunuh diri, adalah dampak mengerikan, jika tidak mendapatkan intervensi dan penanganan serius.

 

Tidak jauh berbeda dengan kesehatan fisik. Orang dengan gangguan kesehatan mental psikosial harus mendapatkan penanganan segera. WHO baru-baru ini memperkirakan bahwa gangguan depresi dan kecemasan membuat ekonomi global kehilangan US$ 1 triliun setiap tahun karena kehilangan produktivitas (WHO Information Sheet : Mental health in Workplace). Disebutkan pula bahwa, secara global ada lebih dari 800 ribu orang meninggal setiap tahunnya karena bunuh diri akibat gangguan mental.

 

Sementara, Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 memaparkan, prevalensi rumah tangga dengan anggota yang menderita skizofrenia/psikosis sebesar 7/1000. Sementara prevalensi gangguan mental emosional pada remaja >15 tahun sebesar 9,8%. Angka ini meningkat dibandingkan tahun 2013 yaitu sebesar 6%. Masih berdasar Riskesdas 2018, prevalensi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang mengalami depresi sebesar 6 persen, atau sekitar 14 juta orang.

Tetapi hanya 9 persen orang dengan depresi yang minum obat atau menjalani pengobatan medis. Tingginya angka orang dengan gangguan kejiwaan pun berjalan beriringan dengan sejumlah kasus bunuh diri di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat setidaknya ada 812 kasus bunuh diri di seluruh wilayah Indonesia pada tahun 2015.

 

Baca Juga: Konsep Ideal Upaya Promotif Advokasi Kesehatan Jiwa

 

Dicover BPJS?

Tidak semua dicover oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Masih ada kelompok gangguan jiwa yang luput dari penanganan pemerintah, sekaligus jaminan kesehatan BPJS. Dia adalah orang dengan risiko bunuh diri atau melukai diri sendiri.

 

Sementara, menurut Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI),  mereka yang mengalami major depression, tinggi kemungkinan mereka bunuh diri atau melukai diri sendiri.

 

Dukungan komprehensif terhadap orang dengan gangguan kejiwaan sangat dibutuhkan. Apakah itu keluarga, lingkungan (masyarakat), maupun negara.  Dalam hal ini melalu coverage  BPJS Kesehatan.

 

Upaya promotif dan preventif secara optimal dan rutin perlu ditegakkan. Dengan demikian, mereka yang mengalami gangguan jiwa, apabila terdeteksi secara dini, maka penanganan dan pemulihan bisa maksimal. 

 

Merujuk Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2015, penyakit yang masuk kategori gangguan jiwa adalah delirium, demensia, gangguan mental, dan perilaku akibat zat psikoaktif. Kemudian, gangguan pemusatan perhatian, episode depresi, skizofrenia, obsessive-compulsive disorder (OCD), post-traumatic stress disorder (PTSD), serta anxiety disorder.

 

PDSKJI menilai, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dalam penanganannya cukup sulit dan kurang terdata. Sementara, BPJS Kesehatan hanya mengeluarkan biaya atas klaim pelayanan kesehatan yang tercantum dalam Undang-Undang JKN.

Pemerintah masih fokus pada penanganan covid-19. Sehingga perbaikan layanan pada jenis kesehatan jiwa belum menjadi prioritas. Hal tersebut menjadi sorotan sekaligus catatan PDSKJI. Meningkatkan kompetensi dokter puskesmas agar memiliki kemampuan mengobati, saat ini menjadi advokasi PDSKJI.[]

 

Reporter: Harta Nining Wijaya

Editor    : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.