Lompat ke isi utama
ilustrasi layanan kesehatan jiwa

Ketidaksetaraan Implementasi Kebijakan Berdampak pada Sistem Layanan Kesehatan Jiwa

Solider.id, Yogyakarta - BANGSA yang kuat dibangun dari raga dan jiwa yang sehat. Sehingga upaya memuliakan manusia untuk menjaga kesehatan jiwa perlu  terus ditumbuhkan, dirawat, dilestarikan.

 Membangun empati dan saling memberikan perhatian pada sesama sudah sepantasnya dipupuk. Keterlibatan  dalam bermasyarakat, diterima dalam suatu lingkungan, membuat setiap individu terhubung secara sosial.

 

Kebijakan yang berpihak dan diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan adalah salah satu cara mencapainya. Di Indonesia, berbagai produk kebijakan yang menjamin terpenuhinya hak warga negara sudah ada. Persoalan yang terjadi ialah pada ketidaksetaraan dalam mengimplementasikannya.

 

Kondisi tersebut berdampak pada sistem layanan kesehatan jiwa, baik dari sisi program maupun pengganggaran tidak merata. Masih terkonsentrasi pada layanan kesehatan jiwa primer, layanan rehabilitasi sosial di tingkat daerah dipusatkan balai-balai rehabilitasi.

 

Sementara, kebutuhan rehabilitasi sosial bagi difabel psiksososial berbasis masyarakat, dibutuhkan untuk proses pemulihan. Sampai dengan saat ini, program dan penganggarannya belum jelas siapa pemegang komitmen.

 

Hal tersebut mengemuka dari Ketua Self Help Grup (SHG) Sidoluhur, Godean Sleman, Sri Hascaryo dalam sebuah Webinar Nasional yang dihelat Pusat Rehabilitasi Yakkum, Kamis (28/10/2021) silam.

 

Baca Juga: Difabel Psikososial dan Kebijakan Layanan Kesehatan yang Berpihak

 

Komponen integral

Pada kegiatan tersebut juga diulas, pandemi Covid-19 nyata berdampak pada berbagai sektor kehidupan. Karena pandemi, jumlah warga tanpa pekerjaan akibat pemutusan hubungan kerja meningkat. Dengan sendirinya pendapatan menurun secara signifikan, bahkan nol. Sehingga angka kemiskinan meningkat tajam. Beberapa kondisi tersebut, menjadi faktor terganggunya kesehatan mental psikososial.

 

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengidentifikasi kesehatan mental sebagai komponen integral dari penanggulangan Covid -19. Pandemi dengan transmisi penularan yang masif dan tingkat kematian yang tinggi, menyebabkan masalah yang mengarah pada gangguan mental.

 

Karenanya, kebijakan kesehatan mental di Indonesia harus mengoptimalkan integrasi layanan kesehatan mental. Pendekatan berbasis masyarakat dapat memperluas cakupan pelayanan kesehatan mental pada masa Pandemi COVID-19. Yakkum menghimbau agar pemerintah mengintegrasikan layanan kesehatan mental ke dalam layanan berbasis masyarakat sebagai cara untuk memastikan cakupan universal pelayanan kesehatan mental.

 

Model pemberdayaan partisipatif (keterlibatan warga) dan bottom-up (kekuasaan pemerintah) menjadi pilihan yang rasional. Model ini akan mengatasi masalah sumber daya dan stigma, yang selama ini menjadi penghalang keberhasilan pelaksanaan program kesehatan mental di Indonesia.

 

Gunakan dana desa

Pada kesempatan tersebut, Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat (PKPM) Maliki, ST, MSIE, P.Hd., selain memaparkan program dan kebijakan, juga menyampaikan arahan terkait penggunaan anggaran.

Dia menegaskan, bahwa dana desa dapat digunakan untuk setiap kegiatan berbasis masyarakat. Pemerintah mengalokasikan dana desa agar rencana pembangunan dan pertumbuhan masyarakat semakin pesat. Sehingga dana desa dapat bermanfaat untuk desa itu sendiri, dan dampak dari pemberian dan penyaluran dana desa, dapat secara langsung dirasakan oleh masyarakat.

“Pemerintah sudah menggelontorkan dana desa. Segala kebutuhan anggaran di daerah, kegiatan berbasis masyarakat, dalam hal ini terkait pelayanan kesehatan mental dan kejiwaan, dapat menggunakan dana desa. Aturannya sudah jelas.  Jadi jangan ragu untuk menggunakannya,” ujar Maliki, ST, MSIE, P.Hd.

 

Lanjutnya, gunakan alokasi dana secara konsisten dan terkendali. Melalui tahapan proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi yang jelas dan berdasar prinsip. Kemudian segala bentuk laporan yang dibuat, harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan[ ].

 

Reporter: Harta Nining Wijaya

Editor      : Ajiwan Arief

The subscriber's email address.