Lompat ke isi utama
Ilustasi kursi roda, bola dunia dan pesawat serta tulisan Ngga tandatangan enggak terbang

Diskriminasi Dalam Kabin Pesawat

 

Solider.id- Tahun 2019 lalu, seorang difabel daksa gagal naik pesawat dari Labuan Bajo ke Denpasar sebab menolak menandatangi surat pernyataan sakit. Perempuan bernama Shinta Utami itu bersikeras bahwa ia tidak sakit, melainkan berkebutuhan khusus. Karena sikap tersebut, dia akhirnya didorong keluar pesawat dan terlantar di Bandara.

 

Menyimak peristiwa ini, semacam rasa tidak terima timbul dalam dada kita. Meski akhirnya Shinta mendapat pesawat lain yang mau menerimanya. Ketiadaan pertanggung jawaban atau permintaan maaf dari pihak Bandara adalah satu persoalan lain. Perlakuan diskriminatif semacam ini, meski tidak semua maskapai melakukannya, tampaknya masih akan jadi pekerjaan besar dalam upaya penyediaan akomodasi layak untuk difabel.

 

Selama bertahun-tahun, persoalan akomodasi yang memadai untuk difabel di sektor transportasi seolah tak kunjung usai. Meski hak-hak terkait itu telah diamanatkan oleh UU No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, tetap saja implementasi di lapangan masih sulit. Selain karena mental diskriminatif penyelenggara di lapangan, adalah regulasi spesifik yang barangkali belum memadai. Karena melalui regulasi yang spesifik dan khususlah upaya konkret pelaksanaan dan evaluasi bisa dilakukan secara memadai.

 

Merujuk cerita di atas, sebenarnya ada regulasi yang cukup spesifik yang mengatur. Yakni, Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Perlindungan Dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas. Tapi, seperti bisa kita baca bersama, PP tersebut masih sekadar memberi rancangan umum atas wajibnya ketersediaan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan transportasi publik untuk difabel. Selebihnya, justru diserahkan pada regulasi dalam penyelenggaraan transportasi.

 

Baca juga: Difabel Netra Tak Perlu Takut Terbang Mandiri

 

Nah, pada level khusus ini ternyata persoalan kembali muncul. Belum tuntas masalah penyediaan akomodasi layak itu, setidaknya sebatas yang terlihat mata, muncul aturan baru di bidang transportasi yang cukup mengagetkan. Yakni, Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 30 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Penumpang Angkutan Udara.    

 

Satu poin penting yang perlu disorot adalah pembatasan jatah 10 persen untuk penumpang difabel dalam setiap penerbangan. Tersebut dalam Pasal 13 huruf (a), “Jumlah total Penumpang Penyandang Disabilitas dan anak-anak tanpa pendamping (unaccompanied minor) hanya boleh diangkut sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari total kapasitas pesawat udara yang digunakan per penerbangan.”

 

Apakah regulasi ini mampu menjawab persoalan yang dialami Shinta di atas? Saya kira iya, meski tidak semuanya. Dengan penetapan jatah kuota untuk difabel dalam penerbangan tersebut, jelas keberadaan penumpang difabel tidak lagi disalahartikan. Sedang di sisi lain berguna untuk memaksa pihak maskapai penerbangan untuk memberikan hak yang sama atas penumpang berkebutuhan khusus.

 

Namun di sisi lain, pembatasan ini juga menampakkan wajah lain dari diskriminasi terhadap difabel dalam transportasi. Alih-alih memberikan fasilitas akses yang memadai untuk difabel, pemerintah justru turut membangun sekat antar pengguna jasa penerbangan. Padahal kalau segala kebutuhan khusus difabel tersedia dalam penerbangan, mestinya tidak ada lagi persoalan kuota di sana. Karena pada akhirnya setiap penumpang adalah sama berhak untuk memanfaatkan fasilitas penerbangan yang dibayarnya.

 

Risiko Ditanggung Penumpang

 

Survei Sosial Ekonomi Nasional di tahun 2018 mencatat presentase penyandang disabilitas di Indonesia adalah 14,2 persen dari jumlah penduduk keseluruhan. Tapi angka berbeda dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, yakni 21,8 juta atau 9,35 persen dari populasi Indonesia di tahun 2018. Memang data-data terkait statistik difabel sampai saat ini masih tercerai berai dan bisa diperdebatkan. Tapi kalau kita ambil tengahnya saja, akan muncul angka 11,77 persen jumlah difabel di Indonesia.

 

Dengan sedikit statistik tersebut kita bisa meraba bahwa pembatasan 10 persen untuk penumpang difabel dalam penerbangan tidaklah memadai. Karena kuotanya masih di bawah statistik di kependudukan. Jika ingin fair, setidaknya berada di angka presentase yang sama bukan? Tapi pengandaian seperti ini sebenarnya masih menyimpan nalar diskriminatif terhadap difabel. Jadi anggap saja sebagai ilustrasi sederhana atas persoalan ini.

 

Terlebih lagi, kuota maksimal 10 persen yang ditetapkan oleh Permen Perhubungan No. PM 30 Tahun 2021 di atas masih harus berbagi dengan penumpang anak-anak tanpa pendamping. Artinya, jika ada anak-anak tanpa pendamping naik pesawat itu, maka kuota difabel di dalamnya otomatis berkurang. Seandainya sebuah pesawat menyediakan kursi penumpang 150, hanya ada jatah 15 kursi yang mesti dibagi antara penumpang difabel dan anak-anak tanpa pendamping.

 

Hal janggal berikutnya, meski telah disebutkan bahwa difabel adalah salah satu jenis penumpang yang berkebutuhan khusus, Permen ini hanya mengatur standar pengangkutan untuk difabel netra. Disebutkan bahwa jika difabel netra tidak memiliki pendamping, maka penumpang ini diminta menandatangi surat pernyataan tanggung jawab terbatas. Saya pribadi tidak tahu apa isi surat pernyataan tersebut. Tapi tentu kita boleh curiga isinya tak jauh dari kesediaan penumpang difabel menanggung risiko sendiri.

 

Keberadaan surat pernyataan tersebut agak janggal. Mengingat dalam Permen itu juga disebutkan bahwa pihak maskapai wajib menyediakan petugas pendamping. Dinyatakan Pasal 10 bahwa, “Pengangkutan Penyandang Disabilitas dan Penurnpang lanjut usia sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 9 huruf a dan huruf b yang tidak dapat bepergian sendiri, maka Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal wajib rnenyediakan petugas yang rnenangani pada proses pre-flight, in-flight dan post flight, terrnasuk Transit atau Transfer.”

 

Kalau menyediakan pendamping adalah kewajiban maskapai penerbangan, kok seolah ketiadaan pendamping yang berisiko pada kenyamanan dan keselamatan penumpang difabel dibebankan pada mereka sendiri lewat surat pernyataan? Ini kan aneh.

 

Baca juga: Menyoroti Difabel Sebagai Konsumen

 

Memikirkan lebih jauh berbagai aturan di atas membuat saya kembali membayangkan bagaimana Shinta Utami dipaksa menandatangai surat pernyataan sakit. Karena kejadian serupa kemungkinan besar masih akan dialami oleh para difabel saat ingin menikmati layanan penerbangan. Bagaimana fasilitas yang mestinya tersedia ternyata tidak dapat dipenuhi maskapai penerbangan. Tapi bukannya memperbaiki diri dan bertanggungjawab, maskapai seolah bisa lepas tangan dengan meminta penumpang untuk menyatakan kesanggupannya menanggung risiko.

 

Kalau begitu caranya, upaya pemenuhan hak-hak difabel di bidang transportasi tampaknya tidak akan beranjak kemana-mana. Berhubung Permen ini sudah terlanjur terbit, yang bisa dimaksimalkan mungkin pengawasan atas kesediaan layanan yang inklusif untuk difabel. Karena jika bersandar pada Permen ini secara saklek, diskriminasi pada difabel dalam kabin pesawat sangat mungkin terulang lagi.

 

Padahal layanan maskapai penerbangan sebenarnya terbilang lebih baik lho dibanding sarana transportasi lain. Kalau dalam standar tinggi pelayanan saja masih terjadi diskriminasi, apalagi yang lebih rendah. Padahal moda transportasi darat seperti bus dan kereta adalah layanan yang lebih banyak diakses oleh masyarakat difabel.[]

 

 

Penulis: Ahmad Jamaludin

Editor: Robandi

 

Sumber:

Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Perlindungan Dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas

Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 30 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Penumpang Angkutan Udara

https://difabel.tempo.co/read/1520538/pengalaman-12-penyandang-disabilitas-terbang-dalam-pesawat-anti-gravitasi

https://www.liputan6.com/disabilitas/read/4351496/jumlah-penyandang-disabilitas-di-indonesia-menurut-kementerian-sosial

The subscriber's email address.