Lompat ke isi utama
SUASANA VAKSINASI BAGI WARGA WONOGIRI

Vaksinasi, Momentum Warga tanpa Adminduk Mendapatkan KTP

Solider.id, Wonogiri -Pandemi COVID-19 telah membawa perubahan di seluruh sektor kehidupan. Berbagai perubahan itu turut menuntut penyesuaian-penyesuaian yang tidak hanya pada aspek kesehatan, sosial maupun ekonomi. Namun juga perencanaan pembangunan yang berkelanjutan untuk generasi yang akan datang. Tak kalah penting, adalah pembenahan system  administrasi dan kependudukan, sehingga warga tanpa nomor induk kependudukan (NIK) dapat diminimalisir, ditekan menjadi lebih kecil, bahkan  tak ada lagi warga tanpa NIK.

 

Vaksinasi massal Covid - 19, menjadi sebuah momentum untuk melakukan pembenahan. Baik bagi negara maupun tiap-tiap warga negara. Peran aktif semua pihak menempatkan warga negara dalam hidup bertatanegara, dibutuhkan.

 

Cerita ini terjadi di Kabupaten Wonogiri.Tepatnya di Desa Gemantar, Kecamatan Selogiri. Salah seorang warga, terlahir dengan difabilitas cerebral palsy (CP) ringan. Heriyanto (36), Heri nama panggilan pemuda itu. Sepanjang hidupnya, Heri tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Karenanya tidak memiliki NIK dan  terhambat memperoleh vaksin pertama.

 

Karenanya, oleh petugas vaksinasi, Heri diharuskan menunggu. Hingga para peserta vaksin habis, tak juga giliran vaskin bagi Heri datang. Resah dan gelisah mulai mengganggu pemuda CP itu. Meski tak menyampaikannya dalam kata-kata, kegelisahan itu terlihat dari gesture atau gerak tubuhnya.

 

Sementara, Kementerian Kesehatan sudah menurunkan Surat Edaran (SE) Menteri, bahwa vaksinasi berlaku tidak hanya  bagi warga ber NIK, melainkan bagi seluruh warga, bahkan yang tanpa NIK. Pencatatan tidak dilakukan secara digital (system) melainkan manual. Paska vaksinasi, NIK akan menjadi hadiah bagi mereka.

 

Baca Juga:Hadiah PaskaVaksinasi bagi Difabel Tanpa NIK

Dilansir dari laman sehat negeriku milik Kemenkes, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat drg Widyawati, MKM mengatakan Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan Surat Edaran nomor HK.02.02/III/15242/2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 bagi Masyarakat Rentan dan Masyarakat Lainnya yang Belum Memiliki Nomor Induk Kependudukan. Surat Edaran itu ditujukan kepada seluruh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Surat edaran itu dimaksudkan untuk meningkatkan dukungan dan kerja sama pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat rentan dan masyarakat lainnya yang belum memiliki NIK.

 

Nampaknya sosialisasi dari SE tersebut belum ditangkap dan diakomodir oleh beberapa pihak. Kembali pada kasus Heri. Pada akhinya pemuda ini mendapatkan vaksinasi dosis pertama, jenis vaksin sinovac.Dan benar saja, setelah  vaksinasi Heri mendapatkan hadiah. Tidak saja hanya hadiah NIK, bahkan hadiah KTP elketronik pun hari itu diterimanya.

 

Pejabat memikirkan rakyat

Tentu saja, hadiah itu tak datang tiba-tiba. Ada peristiwa, kemudian ada komunikasi yang dibangun. Ada kerja sama, demikian juga ada tindakan pemangku jabatan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri Kurnia Listyarini, turun tangan sendiri menyelesaikan problem yang dihadapi warganya. Pengaruh jabatan yang dipunyai, digunakannya dengan tepat. Memangkas jalur pengurusan KTP, hanya dengan komunikasi melakui telepon kepada para stafnya.

“Hari itu juga (28/8), Heriyanto pria kelahiran 5 Januari 1985 itu mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Kartu identitas, yang menjadi hak bagi setiap warga negara tanpa kecuali.” Ujar Kurnia pada Solider, Rabu (13/10).

 

Meski Heri sendiri tak banyak berkata-kata. Namun, ekspresi bahagia dapat ditangkap jelas. Dan, apa yang dilakukan Kepala Dinas Sosial Wonogiri tersebut, sudah semestinya dilakukan oleh setiap pejabat. Pejabat memikirkan rakyat. Memberikan perlindungan dan pemenuhan hak rakyatnya. Hal demikian, yang menurut Kurnia mendasari tindakan cepatnya. []

 

Reporter: Harta Nining Wijaya

Editor      : Ajiwan Arief

 

The subscriber's email address.