Lompat ke isi utama

Pemerintah Rangkul Pelaku Industri Untuk Tenaga Kerja Inklusi

Solider.id  -Kementerian Tenaga Kerja bersama USAID Mitra Kunci menggelar Konferensi Nasional dengan mengusung tema “Implementasi Inklusi Sosial Dan Kesetaraan Gender Dalam Mendorong Ketenagakerjaan Inklusif”. Acara diadakan secara virtual melalui ruang zoom pada Rabu, 6 Oktober 2021 dengan menghadirkan beberapa narasumber sebagai pembicara.

 

Mereka yang hadir sebagai pembicara antara lain Sunarman Sukamto, yang merupakan Staff Ahli Madya Bidang Hukum dan HAM Kantor Staff Presiden, Budi Hartawan SE., MA., selaku Dirjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas  Kementerian Tenaga Kerja, serta Myra Hanartani, selaku Ketua Apindo Komite Regulasi dan Hubungan Kelembagaan APINDO.

 

Dalam konferensi ini diserahkan pula penghargaan Ketenagakerjaan Inklusif dari USAID pada Menteri Tenaga Kerja Dr. Ida Fauziah, M.Si., dan pada Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia), Haryadi Sukamdani, sebagai bentuk apresiasi karena telah mendukung terselenggaranya lapangan kerja inklusif. 

 

Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziah, dalam sambutan pembukaannya mengatakan bahwa pemerintah perlu menggandeng beberapa pihak untuk menciptakan ketenagakerjaan dan kewirausahaan yang inklusif.

“Hal ini dilakukan dengan memberi akses yang seluas-luasnya pada kelompok rentan, pemuda miskin, perempuan, dan difabel, untuk mendapat pelatihan demi meningkatkan skill, upskilling maupun reskilling. Karena dengan penguasaan skill yang tepat setiap individu akan mendapat kesempatan yang baik untuk bekerja atau berwirausaha.” demikian Ida Fauziah menyampaikan.

 

Baca Jugaz: Kesempatan Kerja Difabel Malang, Antara Praktik Baik dan Evaluasinya

 

 

Dan untuk mempraktikan nilai inklusifitas, maka Ida Fauziah menjelaskan bahwa pemerintah telah menghapus batasan usia ataupun latar belakang pendidikan bagi mereka yang akan mengikuti kegiatan pelatihan di BLK, sehingga siapapun bisa dan berhak mengakses pelatihan di BLK tanpa syarat pendidikan khusus atau pendidikan formal.

“Hal ini menjadi bagian transformasi BLK yang menjadi program prioritas Kementerian Tenaga Kerja untuk mencetak sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing, serta sesuai dengan kebutuhan pasar kerja yang dilakukan melalui pelatihan-pelatihan vokasi.” lanjut Ida Fauziah yang berharap melalui pelatihan vokasi inklusif semua modalitas pelatihan vokasi akan memberikan manfaat yang besar dalam pembangunan ketenagakerjaan yang inklusif pada masa mendatang.

 

Karenanya untuk merespon jenis-jenis pekerjaan baru di era ekonomi digital sekarang, Fauziah juga mengatakan pemerintah perlu menggandeng semua potensi yang ada, baik dari pengusaha, dari BUMN, dari Perguruan Tinggi maupun dari kelompok masyarakat dengan memberikan penguatan kapasitas BLK dan BLK Komunitas melalui workshop, Fogus Group DiscuccionTraine of Trainers, serta pelatihan inklusif di beberapa BLK.

 

Memburuknya sektor ketenaga kerjaan akibat pandemi yang belum diketahui secara pasti kapan berakhirnya menjadi tantangan berat bagi semua pihak, terutama setelah adanya pembatasan sosial yang ikut mempengaruhi meningkatya jumlah pengangguran.

Maka menjawab tantangan serta peluang untuk menurunkan angka pengangguran, Budi Hartawan, selaku Dirjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas  Kementerian Tenaga Kerja, menyampaikan sembilan rumusan langkah yang diambil oleh Kementerian Tenaga Kerja sebagai lompatan. Sembilan langkah tersebut diantaranya melalui reformasi birokrasi, reformasi pengawasan, visi baru hubungan industrial, perluasan penempatan pekerja migran, ekosistem digital siap kerja, transformasi BLK, Link and match ketenagakerjaan, tranformasi kewirausahaan dan pengembangan talenta muda.

Dalam melakukan transformasinya maka BLK mengambil beberapa tindakan untuk mewujudkan  tenaga kerja inklusif melalui enam R, yakni reformasi kelembagaan, redesain subtansi pelatihan, reformasi sumber daya manusia, revitalisasi fasilitas sarana dan prasarana, rebranding dan rekolaborasi.

 

Untuk mempermudah komunikasi dan koordinasi kemitraan antara BLK dengan industri, tak lupa Budi Hartawan menyampaikan adanya Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan Industri atau FKLPI yang dibentuk dengan fungsi sebagai jembatan komunikasi antara lembaga pelatihan (BLK) dengan pelaku industri.

“Melalui FKLPI jumlah industri yang bermitra lebih dari 1500 industri. FKLPI memberikan  peran pada BLK untuk mengintegrasikan pelatihan dalam fungsi link and match agar sesuai dengan dunia usaha dan dunia industri, serta tersedianya informasi lowongan kerja  dari industri kepada pencari kerja khususnya alumni lembaga pelatihan BLK. Sementara bagi pelaku industri sendiri maka manfaat FKLPI  adalah mendapat tenaga kerja kompeten yang sesuai dengan kebutuhan industri.” terang Budi Hartawan yang sudah mengantisipasi kondisi pandemi sehingga program pelatihan dilakukan secara online.[]

 

Reporter: Yanti

Editor     : Ajiwan Arief

 

The subscriber's email address.