Lompat ke isi utama
sosialisasi konstitusi bagi difabel

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusi Warga Negara bagi Difabel

Solider.id, Bandung – Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi bekerja sama dengan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) pengurus pusat, menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara (PPHKWN) kepada masyarakat difabel di Indonesia.

 

Kegiatan ini berlangsung selama empat hari, mulai Selasa sore (5/10) hingga Jum’at (8/10) mulai pukul 7:30 hingga 15:30 WIB, melalui ruang zoom meetting dan diikuti oleh sekitar dua ratus peserta perwakilan ragam difabel dari seluruh tanah air.

“Kegiatan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara ini diselenggarakan bagi para pengurus dan anggota Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia atau PPDI, mengingat pentingnya posisi para disabilitas dalam memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya, sehingga para difabel di Indonesia diharapkan mampu memahami dan mengatasi permasalahan hukum yang melanggar atau berpotensi melanggar hak-hak konstitusionalnya,”  papar Imam Margono, Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

 

Dalam acara tersebut, para peserta juga turut berinteraksi dan diberikan kesempatan untuk bertanya langsung, atau menyampaikan permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan dan berkaitan dengan hak asasi manusia yang selama ini masih dirasakan oleh masyarakat difabel.

“Semoga kegiatan seperti ini dapat terus dilakukan secara konsisten dengan tetap melibatkan masyarakat difabel di seluruh tanah air,” kata Drs. Gufroni Sakaril, M.M, Ketua Umum dewan Pengurus Pusat PPDI.

 

Gufroni juga berharap, seluruh peserta yang mengikuti acara tersebut dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman terkait peraturan, perundang-undangan, dan hak asasi manusia. Dan yang terpenting adalah bagaimana masyarakat difabel dapat lebih peka dan mengetahui jalur birokrasi saat menghadapi permasalahan di lapangan. Masyarakat difabel juga mempunyai hak yang sama dalam hal pemahaman konstitusi negara Republik Indonesia.

 

Diakui pihak penyelenggara, kegiatan yang melibatkan langsung masyarakat difabel ini, juga untuk menilai dan mengevaluasi terkait aksesibilitas sistem pendidikan bagi masyarakat difabel.

 

Beberapa saran yang diusulkan peserta antara lain, selain pihak penyelenggara yang telah menyediakan Juru Bahasa Isyarat untuk aksesibilitas difabel Tuli, masih dibutuhkan teks notulensi agar difabel Tuli dapat lebih memahami makna yang dipaparkan secara lisan oleh para narasumber.

 

Selama mengikuti kegiatan pendidikan pancasila dan konstitusi, peserta diberikan akses materi, serta mengerjakan pre-test sebelum acara dimulai dan post-test saat akhir acara.

“Tujuan test ini untuk mengetahui sejauhmana pengetahuan para peserta tentang materi pendidikan yang kami berikan, baik sebelum peserta membaca materi atau mengikuti kegiatan ini dan nanti setelahnya,” pungkas Imam Margono.[]

 

Reporter:  Srikandi Syamsi

Editor   : Ajiwan Arief

 

The subscriber's email address.