Lompat ke isi utama
ilustrasi  pembangunan inklusi disabilitas

Inisiatif Pelaksanaan Pembangunan Inklusif Disabilitas di Tingkat Daerah

Solider.id – Secara universal Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD PD) bertujuan untuk pemenuhan hak masyarakat difabel. Mulai dari kebutuhan dasarnya terpenuhi, mendorong pemberdayaan mereka, dan agar masyarakat difabel berperan aktif atau ikut serta dalam pembangunan yang inklusif. Untuk itu, Pemerintah Daerah (Pemda) mulai menyiapkan RAD PD.

 

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) telah mengatur penyusunan RAD PD dengan mengeluarkan Peraturan Menteri atau Permen Nomor 3 Tahun 2021. Permen ini merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Hak Penyandang Disabilitas, untuk memperkuat Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas.

“RAD PD perlu mencakup isu strategis yang perlu diperhatikan, seperti memastikan hak hidup penyandang disabilitas, memperluas akses mereka terhadap fasilitas publik, transportasi dan layanan rehabilitasi. Isu ketenagakerjaan dengan pemenuhan kuota kepegawaian baik di pemerintahan maupun swasta dan peningkatan kapasitas serta produktivitas, daya saing penyandang disabilitas,” ungkap Maliki, Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Bappenas, dalam webinar RAD PD.

 

Pelaksanaan pembangunan inklusif di daerah

Salah satu daerah percontohan dari pelaksanaan pembangunan inklusif disabilitas di tingkat daerah adalah provinsi Kalimantan Selatan.

Ir. H. Nurul Fajar Desira, CES, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan  Daerah (Bappeda) provinsi Kalimantan Selatan, memaparkan, data jumlah masyarakat difabel menjadi hal terpenting. Kalimantan Selatan termasuk daerah yang memiliki data difabel terbesar di tanah air seperti halnya daerah Jawa Timur dan Jawa Barat.

 

Baca Juga : Bappenas Gelar Sosialisasi Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas

 

Data terpilah penyandang disabilitas tahun 2020 (Sumber Dinas Sosial Kalimantan Selatan) mencatat, total difabel di Kalimantan Selatan 11.392 orang. Komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tujuan universal dari Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas melalui Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas di daerah Kalimantan Selatan sudah memiliki payung hukum diantaranya: ‘(1) Peraturan Daerah atau Perda Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. (2) Peraturan Gubernur atau Pergub Kalimantan Selatan Nomor 0103 Tahun 2018 tentang RAN PD provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 – 2021. (3) Tahun 2019 dianggarkan rehab kantor pemerintah ramah disabilitas dilingkup pemerintah provinsi Kalimantan Selatan. (4) Telah tersedianya panti disabilitas, Panti Sosial Bina Netra Fajar Harapan. (5) Tahun 2020 telah didirikan juga Panti RSPD Iskaya Banaran.’

“Dan tahun 2022 mendatang sudah direncanakan akan dibangun Panti Penyandang Disabilitas Eks Psikotik di Tamban Kalimantan Selatan,” kata Nurul Fajar.

 

Contoh Timeline RAD PD

Pada 2018. Penetapan Peraturan Gubernur atau Pergub tentang Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD PD) tahun 2018 – 2021.

2019. Penetapan Peraturan Daerah atau Perda Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2019 serta penyediaan fasilitas Ramah Disabilitas.

2 Maret 2020. Difasilitasi Bappenas Focus Group Discussion - FGD penyusunan draf RAD PD 2021 – 2026.

5 Mater 2020. FGD melanjutkan penyusunan draf RAD PD 2021 – 2026.

8 April 2021. Difasilitasi Bappenas, uji petik hasil assessment RAD PD.

Pada November 2021. Evaluasi RAD PD Tahun 2018 – 2021.

Saat ini. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Selatan 2022 – 2026.

Saat ini hingga Februari 2022. Penyusunan draf Peratura Gubernur atau Pergub RAD PD 2022 – 2026.

Februari 2022. Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Selatan 2022 – 2026.

Maret 2022. Penetapan Peratura Gubernur atau Pergub RAD PD Kalimantan Selatan 2022 – 2026.

 

Perwujudan pembangunan Inklusi Difabel

Untuk mewujudkan pembangunan Inklusi Difabel, persoalan pendataan menjadi hal yang paling utama. Berdasarkan data pola pembangunan dapat disesuaikan dengan kebutuhan agar lebih tepat sasaran. Kurangnya akurat dari pendataan dapat membuat pembanguan yang kurang efektif dan tidak efisien dalam penganggaran. Ranah peradilan juga menjadi sorotan penting mengingat masyarakat difabel sangat rentan berhadapan dengan kasus hukum yang biasanya sebagai korban. Ekonomi dan ketenagakerjaan, kesehatan serta pendidikan pun menjadi sektor vital dalam menunjang pembangunan inklusif.[]

 

Reporter: Srikandi Syamsi

Editor     : Ajiwan Arief

 

 

 

The subscriber's email address.