Lompat ke isi utama
Ilustrasi kursi roda dengan tulisan "Belanja boleh asalah jangan kalap"

Mana Perlindungan Konsumen untuk Difabel?

Solider.id,- Cara orang berjual-beli dalam 20 tahun terakhir banyak mengalami perubahan. Dari tempat, produk, hingga cara orang bertransaksi. Transformasi teknologi digital adalah pendorong utama perubahan tersebut.

 

Kini, dengan tutupnya mal dan menggelembungnya E-Commrece, aturan terkait perlindungan konsumen yang diketok tahun 2000an lalu mulai tidak relevan. Bukan saja tidak lagi mampu menjadi sandaran perdagangan, tapi juga absennya difabel sebagai salah satu konsumen yang rentan di dalamnya.

 

Dalam kondisi biasa, orang akan cenderung berpikir bahwa setiap transaksi berlangsung dalam situasi netral. Penjual menawarakan barang dengan guna dan harga tertentu, jika pembeli suka dan cocok harganya, transaksi berlangsung. Jika tidak pada sepakat, ya tidak apa-apa. Tidak ada paksaan, kebohongan, apalagi kerugian.

 

Tapi kenyataan sepertinya tidak selalu mengijinkan transaksi berlangsung biasa-biasa saja. Sekali waktu konsumen merasa ditipu karena produk tidak berfungsi, atau berfungsi tapi tidak sebagaimana dijanjikan, atau berfungsi sesuai janji tapi punya efek samping berbahaya. Dengan banyaknya transaksi yang tak terhitung setiap harinya, rasanya satu dari tiga gambaran di atas tak jarang akan terjadi. Dan tak menutup kemungkinan Andalah korbannya.

 

Apa yang disebut perlindungan konsumen kurang lebih adalah untuk mencegah hal-hal seperti di atas terjadi. Yakni segala upaya untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan kepada konsumen. Upaya ini ditujukan baik untuk konsumen maupun produsen.

 

Seperti disebut dalam UU no. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa tujuan utama UU ini ialah meningkatkan kesadaran konsumen akan hak-hak dan dampak negatif pemakaian barang. Sedang di sisi lain mendorong produsen untuk jujur dan bertanggungjawab atas produknya. Dari sini diharapkan terbentuk sebuah sistem yang memberi perlindungan hukum dan informasi yang terbuka untuk konsumen.

 

Satu aspek yang cukup banyak dibahas dalam aturan tersebut adalah keterbukaan informasi atas produk. Hal ini mendasar mengingat konsumen sangat berpotensi dirugikan jika sebuah informasi atas porduk (sekaligus jasa) tidak dibuka gamblang. Bukan saja dalam kemasan produk, tapi juga ketika promosi. Pada aspek inilah kiranya kondisi bisa menjadi rumit. Yakni bagaimana jika konsumennya memiliki hambatan penglihatan? Atau konsumen dengan hambatan pendengaran? Bisakah informasi mereka akses dengan memadai jika tidak dibuat strategi khusus.

 

Pertanyaan di atas tidaklah mengada-ada. Dalam kehidupan keseharian telah kita lihat bagaimana promosi dilakukan menggunakan baliho atau iklan di televisi. Tampilan audio-visual atas produk jelas tidak sepenuhnya bisa diakses oleh mereka yang memiliki kemampuan berbeda. Karena di UU ini pun jelas, konsumen berhak ‘mendapat’ informasi yang benar, jelas, dan jujur atas kondisi barang/jasa yang akan digunakannya. Ketidaksampaian informasi produk karena terkendala bahasa jelas tidak bisa sepenuhnya kita bebankan masalahnya pada konsumen.

 

Kondisi ini deperumit dengan berubahnya pola transaksi yang beralih digital di era sekarang, khususnya e-commerce. Sebuah kondisi yang seolah mengandaikan semua konsumen adalah sama. Produk dijual dengan menyertakan foto dan deskripsi teks saja. Memang konsumen punya keleluasaan lebih untuk memilih. Tapi hal ini jelas punya kelemahan jika konsumennya difabel. Mengingat sepertinya semua pelaku usaha mengandaikan konsumen yang akan mengonsumsi produk mereka adalah non-difabel.

 

Jika ada pertanyaan yang muncul adalah, apakah sistem transaksi e-commerce saat ini cenderung diskriminatif? Jawabannya jelas, iya.

 

Namun sayangnya hak di bidang ekonomi difabel belum banyak mendapat perhatian pemerintah dan pelaku usaha hingga saat ini. Dalam UU no. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas saja tidak disebutkan terkait hal ini. Hak yang paling mendekati barangkali cuma hak bebas diskriminasi dan akses informasi. Oleh karena itu jika dicari preseden hukumnya, tidak ada ketentuan spesifik yang mengharuskan pelaku usaha/produsen memberikan akomodasi yang memadai untuk difabel bisa mengakses informasi produk mereka.

 

Absennya preseden hukum ini yang barangkali membuat kasus terkait perlindungan konsumen difabel tidak banyak muncul ke permukaan. Tentu saja ini cuma dugaan. Tapi, sebagaimana diskriminasi terhadap difabel dianggap wajar, tak heran jika posisi rentan mereka dalam transaksi ekonomi juga dianggap normal.

 

Menengok Kondisi di Lapangan

 

Sampai saat ini belum ada riset yang cukup menyeluruh terkait perlindungan konsumen pada difabel. Namun dua penelitian berikut ini bisa menjadi gambaran bagaimana perlindungan atas konsumen difabel belum banyak diperhatikan. Riset Sri Yani Yolanda atas konsumen Bank Rakyat Indoensia di Pekanbaru menggambarkan kesulitan difabel di sektor perbankan.

 

Sudah jadi rahasia umum bahwa difabel netra kerap kesulitan untuk mengakses Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Bahkan ada kasus yang dulu sempat viral saat difabel netra meminta bantuan orang untuk ambil uang di ATM justru menjadi korban penipuan. Nah, kondisi serupa kurang lebih belum banyak beranjak di masa sekarang. Dari Riset Yolanda digambarkan mekanisme pengambilan wajib ATM untuk tarikan di bawah 9 juta rupiahh menjadi penghalang berikutnya untuk difabel bisa mengakses perbankan secara aman dan nyaman. Padahal salah satu hak utama konsumen adalah untuk menikmati produk dan layanan secara aman, nyaman, dan selamat.

Sedangkan penelitian terkait hak konsumen difabel di sektor transportasi punya hasil yang tak lebih baik. Penelitian Mualidi dan Yusri di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar menampakkan terhambatnya pemenuhan hak-hak konsumen difabel dipusat pada kurangnya fasilitas. Tentu hal ini bukanlah anomali Aceh, di daerah lain pun kondisinya tak jauh berbeda. Namun dengan hasil ini sendiri seolah kembali mengingatkan diskriminasi terhadap difabel berjalan secara sistemik. Tak kentara, tapi berlangsung di depan mata.

 

Dengan gambaran kondisi sebagaimana di atas, setidaknya ada tiga hak konsumen, sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Konsumen, yang kerap tidak diperoleh difabel. Yakni hak kenyamanan dan keamanan konsumsi, hak atas informasi yang jelas, dan hak dilayani tanpa diskriminasi. Padalah dalam UU itu jelas tercantum bahwa pelaku usaha wajib untuk memenuhi semuanya.

 

Karena aturan ini sudah lama, sejak tahun 1999, sepertinya penegakan hukum adalah pangkal masalahnya. Sudah jelas bahwa pelaku usaha yang tidak bisa memenuhi hak-hak konsumen mesti disanksi. Bahkan ancamannya lumayan lho, penjara 5 tahun dan denda 2 miliar rupiah disebutkan di Pasal 62. Tapi kembali lagi, penegakan hukum senantiasa bergantung pada aparatusnya. Apalagi jika pelanggarnya adalah instansi yang notabene berplat merah juga.

 

Sampai sini sudah terbayang betapa buruknya kondisi penjaminan hak konsumen difabel. Akomodasi layak untuk mereka di sektor ekonomi khususnya digital mendesak, tapi landasan hukumnya belum ada. Tapi apa mau dikata, aturan yang sudah jelas ada saja implementasinya cuma di fatamorgana. Anggap saja aturan penjaminan hak-hak konsumen difabel untuk sektor digital belum akan terlihat dalam waktu dekat.[]

 

 

Penulis: Ahmad Jamaludin

Editor: Robandi

 

Sumber:

Undang-Undang no. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Uundang-Undang no. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Mualidi Ab &Yusri, “Perlindungan Hak Konsumen Penyandang Disabilitas Terhadap Layanan Transportasi Trans Koetaradja (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar)”, JIM Bidang Hukum Keperdataan, Vol. 4, No. 3 Agustus 2020.

Sri Yani Yolanda, “Perlindungan Konsumen Terhadap Penyandang Tuna Netra Sebagai Pengguna Jasa Perbankan di Kota Pekanbaru (Studi di Bank Rakyat Indonesia Unit Bukit Barisan)”, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. VI No. 2 Juli-Desember 2019.

Layanan ATM dan masalah klasik akses perbankan untuk tunanetra (suarise.com)

The subscriber's email address.