Lompat ke isi utama

Akses untuk Difabel: Ramah bagi Semua

Solider.id – RUU (Rancangan Undang-undang) Perubahan Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan saat ini tengah dibahas di DPR. Agar substansi muatan RUU Jalan tersebut tidak melupakan difabel.  Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) bekerja sama dengan Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) dan Disability Rights Advocacy Fund (DRAF) menyelenggarakan webinar dengan topik “RUU Jalan: Membangun Infrastruktur Jalan Berbasis Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas”.

 

 Aksesibilitas adalah salah satu prinsip yang harus dipatuhi dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. demikian ungkap Purwanti, koordinator Advokasi Sigab Indonesia dalam webinar tanggal 21 September 2021.

 

Aspek penting dalam konteks aksesibilitas yang harus dipahami yakni, apabila jalan dibuat dengan memperhatikan akses bagi difabel, maka sudah pasti jalan akan menjadi ramah untuk semua orang. Purwanti menceritakan pengalamannya di Solo, dimana guiding block yang dibangun disebuah pasar, bukan hanya bermanfaat bagi difabel netra, tetapi juga masyarakat yang lain, seperti kuli angkut, buruh gendong, serta ibu yang membawa anak-anak. Sebabnya, dengan berjalan diatas guiding block membuat para penggunanya merasa aman karena tidak mudah terpeleset.

 

Dalam konteks RUU Perubahan Undang-Undang Jalan, menurut Purwanti sudah cukup baik, karena telah memasukkan prinsip aksesibilitas. Artinya, aksesibilitas telah digunakan sebagai pertimbangan dalam membuat regulasi. Namun demikian, masih ada beberapa substansi berkaitan dengan aksesibilitas bagi difabel yang belum tercantum dalam draft RUU Perubahan Undang-Undang Jalan.

 

Pertama, perihal aksesibilitas infrastruktur jalan. Kedua, soal aksesibilitas sarana prasarana jalan, seperti trotoar atau pedestrian. Ketiga, yaitu mengenai absennya poin keterlibatan difabel dalam perencanaan, pembangunan, dan monitoring jalan. Padahal, dalam Pasal 99 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016, disebutkan dengan jelas bahwa difabel harus dilibatkan dalam audit fasilitas layanan publik. keempat, draft RUU Perubahan Undang-Undang Jalan juga belum memasukkan ketentuan mengenai Standar Layanan Minimum.

 

Purwanti juga menambahkan bahwa dalam Undang-Undang yang kelak disahkan, harus ditambahkan pasal yang mengatur mengenai sanksi. Menurut Purwanti, apabila sebuah aturan disahkan tanpa dilengkapi sanksi, maka tidak ada konsekuensi bagi pihak-pihak yang melanggarnya.

 

Suryadi Jaya Purnama - Anggota Komisi V DPR RI yang juga hadir sebagai pembicara dalam webinar tersebut, berjanji akan mengupayakan substansi yang mengatur tentang difabel akan masuk kedalam draft. Dirinya juga mengakui bahwa Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 sama sekali belum memasukan aspek soal difabel.[]

 

Reporter: Tio Tegar

Editor    : Ajiwan Arief  

The subscriber's email address.