Lompat ke isi utama
Ilustrasi tangan anak-anak dengan tulisan Save (ty) me

Meninjau PP No 78 Tahun 2021 dan Realita Perlindungan Bagi Anak

Solider.id,- Menonton polah mantan terpidana tindak pencabulan anak diarak bak pahlawan memang sudah sewajarnya mengusik perasaan. Bukan berarti kita tidak mau mengakui kalau artis berinisial SJ tersebut telah menjalani hukuman sesuai ketentuan. Namun, kalungan bunga dan sorotan kamera televisi yang menyambutnya seolah menjadi pengingat bahwa persoalan belum selesai. Karena sepertinya kepedulian publik terkait kejahatan terhadap anak memang belum bisa diandalkan.

 

Mundur satu bulan sebelum geger ini, pemerintah baru saja menerbitkan aturan terkait perlindungan anak. Yaitu Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak. Bahkan seperti belum sempat kita optimis, kemunculan aturan ini dihantam fenomena di atas. Bahkan perdebatan yang kemudian muncul menjadi kurang relevan karena berpusat pada pelaku kejahatan dan sepertinya akan antiklimaks.

 

Perlu diketahui bahwa apa yang dimaksud perlindungan, setidaknya dalam aturan tersebut, adalah mendapatkan jaminan ‘rasa’ aman dari ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembang anak. Kata ‘rasa’ sengaja saya sorot karena selain menjadi inti aturan tadi, kata ini abstark sifatnya. Rasa bukanlah sesuatu yang bisa diukur secara matematis dan pasti. Sehingga perasaan aman jelas bukanlah kondisi yang bisa terwujud semata melalui pemidanaan para penjahat.

 

Dalam aspek perlindungan fisik, memang Negara telah memenjarakan dan membalas perbuatan pelaku kekerasan pada anak. Tapi dalam konteks psikis, jelas bukan sekadar itu yang dibutuhkan. Pelupaan atas tindakan pelaku kejahatan, dan barangkali permisifnya masyarakat atas kekerasan anak, hingga lembamnya penanganan persoalan tentu membuat anak merasa tidak aman.

 

Glorifikasi dan komersialisasi kebebasan seorang yang terbukti melakukan kekerasan terhadap anak kiranya masuk dalam kategori kedua. Kalau sudah begitu, mungkinkah kita menciptakan kondisi aman yang menopang tumbuh kembang anak?

 

Meski belum ada pihak atau lembaga pemerintah yang menyatakan demikian, tapi gelagatnya sudah ada. Dalam kurun Januari-Juni 2021 saja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat adanya 3.314 kasus kekerasan terhadap anak. Dari statistik itu, seolah tidak mengherankan, mayoritasnya adalah kekerasan seksual.

 

Padahal data tersebut dihimpun hanya berdasarkan laporan yang masuk ke unit layanan kekerasan di tingkat Provinsi dan Kota. Sehingga bisa dipastikan realita kasus di lapangan yang tidak dilaporkan jumlahnya lebih besar. Terlebih lagi baru-baru ini banyak survey menunjukkan grafik kenaikan kasus kekerasan anak selama masa pandemi.

 

Untuk diketahui, bahwa yang disebut anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 tahun. Dalam konteks kekerasan seksual, memang korban didominasi oleh usia 13-18 tahun. Sehingga mereka sebenarnya sudah cukup besar untuk berbicara terkait kekerasan yang terjadi padanya. Di sinilah peran lingkungan menjadi penting. Bagaimana anak bisa menjangkau pihak yang bisa menolong, baik itu orang dewasa yang bisa mereka percaya atau unit layanan kekerasan anak. Persoalan menjadi pelik karena pelaku kejahatan kerapkali adalah orang terdekat.

 

Sampai di sini terlihat bahwa kekerasan terhadap anak tidak berwajah tunggal. Memang ada yang berupa kekerasan fisik aktual sebagaimana kasus di atas. Namun begitu kita menelisik lebih dalam, ternyata ada bentuk kekerasan yang lebih subtil. Kekerasan tak kasat mata yang beroperasi melalui nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat. Wujudnya bisa supremasi suara orang tua, pemujaan atas ikatan keluarga, hingga stratifikasi kelas sosial. Akumulasi berbagai bentuk kekerasan tak kasat mata tersebut senantiasa mencegah anak korban kekerasan mendapatkan perlindungan.

 

Kerentanan Anak Difabel

 

Perlu kita akui bahwa realita sosial saat ini menempatkan anak dalam posisi rentan. Entah sebab belum tumbuhnya fisik mereka secara maksimal ataupun minimnya modal pengetahuan dan sosial yang mereka miliki. Sehingga anak menempati posisi yang inferior tatkala berhadapan dengan orang dewasa. Berdasar situasi seperti itulah saya kira wacana dan regulasi terkait hak-hak anak muncul.

 

Namun kerentanan anak juga tidak bisa disamaratakan. Ada anak-anak tertentu yang ternyata posisinya lebih rentan dibanding yang lainnya. Anak penyandang disabilitas adalah salah satunya. Di samping itu ada juga beberapa kelompok lain seperti anak dari kelompok minoritas, pengidap HIV-AIDS, hingga anak korban kekerasan. Semua kategori anak tadi tentu membutuhkan treatment yang berbeda untuk mereka bisa bertumbuh kembang dengan baik. Di sinilah urgensi PP no. 78 tahun 2021 ini.

 

Khusus untuk anak penyandang disabilitas, mereka akan mengidap kerentanan berlipat begitu menjadi korban kekerasan. Anda dapat membaca lebih banyak terkait persoalan tersebut di artikel-artikel yang telah diterbitkan Solider. Di sini saya hanya ingin fokus pada upaya pemerintah dalam menangani tumpukan persoalan yang senantiasa mengancam anak penyandang disabilitas.

 

Dalam PP terbaru ini, perlindungan terhadap anak penyandang disabilitas tertuang dalam 6 Pasal, yakni Pasal 69 sampai 74. Inti dari pasal-pasal tersebut adalah pentingnya memperlakukan difabel secara manusiawi. Adapun upaya yang hendak dilakukan pemerintah berupa habilitasi, rehabilitasi, dan menyediakan akomodasi layak untuk mereka.

 

Terkait difabel, sebenarnya tidak ada sesuatu yang benar-benar baru dalam sub-bab khusus difabel dalam PP ini. Namun bukan berarti hal itu buruk. Karena masing-masing upaya di atas justru dirinci dalam peraturan-peraturan lain yang lebih komprehensif melindungi difabel. Dan untuk anak difabel korban kekerasan, baik kejahatan seksual, kekerasan fisik/psikis, hingga eksploitasi ekonomi, perlindungannya bisa merujuk pada PP ini. Kombinasi PP ini dengan peraturan terkait habilitasi, rehabilitasi, dan penyediaan akomodasi layak harapannya mampu memberikan perlindungan yang memadai untuk anak difabel korban kekerasan.

 

Saat ini kita memang belum memegang jumlah pasti difabel yang ada di Indonesia. Berdasarkan survey kependudukan Badan Pusat Statistik tahun 2018, difabel yang jumlahnya 21,8 juta jiwa diperkirakan menjadi 23 juta pada tahun ini. Dari perkiraan jumlah tersebut, seperempatnya adalah anak-anak. Jadi ada tak kurang dari 5 juta anak difabel yang kedepannya menghadapi ancaman kekerasan.

 

Lima juta anak difabel itu menjadi salah satu kelompok paling rentan dari keseluruhan anak di Indonesia yang saat ini ada di kisaran 80 juta jiwa. Ya harapannya PP yang akan berdampak pada 1/3 penduduk Indonesia ini bisa diimplementasikan sepenuhnya. Semoga saja statistik ini menjadi pengetahuan bersama. Agar kita tak lagi membuang waktu untuk memperdebatkan nasib mantan narapidana kekerasan anak melebihi nasib anak yang menjadi korbannya.

 

Kita ini mestinya memperdebatkan bagaimana melindungi masa depan 80 juta jiwa yang akan menjadi masa depan Indonesia itu sendiri. Jika hal semam itu masih dianggap tak lebih penting dari sekadar gossip artis, saya kira tak ada gunanya lagi kita menjadi manusia.[]

 

 

Penulis: Ahmad Jamaludin

Editor: Robandi

 

Sumber:

Perjalanan Kasus Saipul Jamil dari Pencabulan terhadap Anak, Penyuapan Panitera Pengadilan, hingga Bebas Halaman all - Kompas.com

Miris, 3.683 Anak jadi Korban Kekerasan Selama Januari-Juni 2021 Halaman all - Kompas.com

Sistem Informasi Penyandang Disabilitas - Kementerian Sosial RI (kemensos.go.id)

Badan Pusat Statistik (bps.go.id)

Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak

The subscriber's email address.