Lompat ke isi utama
ilustrasi penanganan resiko bencana inklusif

Catatan Kritis Difabel dalam RUU Penanggulangan Bencana

Solider.id – Pelibatan masyarakat difabel belum dimaksimalkan dalam penyusunan draf rancangan undang-undang penanggulangan bencana atau RUU Bencana. Beberapa catatan kritis pun  muncul untuk melindungi hak mereka dalam upaya menghadapi kebencanaan yang dapat terjadi setiap saat.

 

Mengapa masyarakat difabel berkepentingan dengan RUU Bencana?

“Masyarakat difabel memiliki risiko kematian empat kali lipat lebih tinggi dibanding nondifabel,” demikian penjelasan  Fadel Basrianto dari perhimpunan jiwa sehat, dalam sebuah acara webinar nasional bertema kebencanaan.

 

Ia juga menambahkan, informasi mengenai kebencanaan selama ini banyak yang tidak aksesibel. Selain itu, fasilitas tanggap darurat bencana tidak akses, pelibatan difabel dalam simulasi kebencanaan sangat terbatas, infrastuktur fisik masih banyak yang tidak akses, dan tidak ada perencanaan penyelamatan bagi difabel.

 

Baca Juga; Inklusi dalam Penanggulangan Bencana

 

Beberapa mandat dalam menghadapi situasi berisiko darurat kemanusiaan   

Pasal 11 UN CRPD: ‘Negara-negara pihak harus mengambil semua kebijakan yang diperlukan untuk menjamin perlindungan dan keselamatan penyandang disabilitas dalam situasi berisiko, termasuk situasi konflik bersenjata, darurat kemanusiaan, dan terjadinya bencana alam, selaras dengan kewajiban mereka di bawah hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia internasional.’

 

Strategi Incheon 2013 – 2022: ‘Target 7 tentang Memastikan manajemen pengurangan risiko bencana yang inklusif disabilitas. Target 7 (a) Memperkuat perencanaan pengurangan risiko bencana yang inklusif. Target 7 (b) Memperkuat implementasi langkah-langkah penyediaan dukungan yang tepat waktu dan sesuai bagi penyandang disabilitas dalam menghadapi situasi bencana.’

 

Ada dua indikator untuk memantau kemajuannya. (1) Indikator utama, yaitu: ketersediaan rencana pengurangan risiko bencana yang inklusif disabilitas, ketersediaan pelatihan yang inklusif disabilitas bagi semua petugas layanan yang relevan, serta proporsi penampungan darurat dan lokasi pemulihan bencana yang aksesibel.

(2) Indikator tambahan, yaitu: tentang jumlah penyandang disabilitas yang meninggal atau terluka parah dalam situasi bencana, ketersediaan petugas pelayanan dukungan spikososial yang memiliki kepastian untuk membantu penyandang disabilitas yang menjadi korban bencana, ketersediaan teknologi dan alat bantu bagi penyandang disabilitas dalam mempersiapkan dan merespon bencana.

 

Sendai Fremework: Seperti mencegah risiko baru dan mengurangi risiko yang telah ada, investasi pengurangan risiko bencana, dan build back better.

 

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016: ‘Hak perlindungan dari bencana untuk penyandang disabilitas meliputi; (1) Mendapatkan informasi yang mudah diakses akan adanya bencana. (2) Mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana. (3) Mendapatkan prioritas dalam proses penyelamatan dan evakuasi dalam keadaan bencana. (4) Mendapatkan fasilitas dan sarana penyelamatandalam evakuasi yang mudah diakses. (5) Mendapatkan prioritas, fasilitas dan sarana yang mudah diakses di lokasi pengungsian.’

 

Beberapa catatan kritis RUU Penanggulangan Bencana

Tahap Pra Bencana: ‘(1) Belum adanya jaminan sosialisasi tentang kebencanaan yang aksesibel. (2) Belum melakukan unsur kewajiban melakukan data pilah. (3) Disabilitas tidak menjadi komponen penting dalam simulasi bencana. (4) Belum menjamin titik evakuasi adalah tempat yang aksesibel.’

Tahap Darurat Bencana: ‘(1) Prioritas penyelamatan terhadap kelompok rentan termasuk disabilitas, telah masuk dalam Pasal 59. Namun, dalam praktiknya banyak temuan tidak demikian. (2) Tempat pengungsian yang tidak aksesibel. (3) Belum disebutkan adanya akomodasi yang layak di pengungsian. (4) Belum mengatur skema penyelamatan untuk tempat khusus seperti penjara, rumah sakit, dan panti sosial. (5) Belum mengatur ketersediaan obat-obatan umum maupun khusus terkait kedisabilitasannya.’

Tahap Pasca Bencana: ‘(1) Tidak ada pendataan terkait disabilitas pasca terjadinya bencana. (2) Tidak ada skema perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas. (3)  build back better belum menjadi pedoman dalam tahap rekontruksi dan rehabilitasi bencana.’

 

Catatan ini menjadi penting untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat difabel, baik sebelum terjadi bencana, saat terjadi bencana maupun setelahnya. Beberapa contoh permasalahan yang pernah terjadi misalkan, saat bencana Palu 2018 silam, difabel berinisial S yang dikurung selama dua puluh tahun ditinggalkan. Difabel berinisial Y (16) ditinggalkan selama dua hari. Difabel berinisial A tidak dapat menyelamatkan diri dan ditinggalkan.

 

Dari kasus-kasus yang demikian, kehadiran RUU yang mengatur terkait kebencanaan sudah selayaknya dapat memberikan perlindungan hak masyarakat difabel secara keseluruhan. Mereka bukan lagi menjadi kelompok yang ditinggalkan melainkan menjadi prioritas dalam upaya penyelamatan dari kondisi bencana yang terjadi.[]

 

Reporter: Srikandi Syamsi

Editor    : Ajiwan Arief

   

The subscriber's email address.